PBNU Bareng 3 Kementerian Berdayakan Masyarakat 'Ultra Mikro'

Program pemberdayaan UMKM yang digalakkan pemerintah kerap tidak menyentuh masyarakat kelas ekonomi ultra mikro

Dream - Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tengah digenjot pemerintah menunjukkan pertumbuhan yang membanggakan. Muncul cukup banyak wirausahawan baru yang mendorong penguatan ekonomi nasional.

Sayangnya, program yang digalakkan pemerintah kerap tidak menyentuh masyarakat kelas ekonomi 'ultra mikro', atau mereka yang berada jauh di bawah garis kemiskinan. Hal itu terjadi terutama pada sektor pertanian.

Ingin membantu mengurangi beban masyarakat 'ultra mikro', Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menggandeng tiga kementerian untuk program pemberdayaan. Tiga kementerian itu adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatikan, serta Kementerian Koperasi dan UMKM.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj mengatakan masyarakat golongan ultra mikro, terutama di sektor pertanian, kerap tidak mampu berbuat apa-apa menghadapi gejolak harga. Alhasil, apa yang mereka usahakan tidak pernah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

" Kalau panen harga murah, kalau krisis harga mahal, pupuk juga sama saja. Ini terjadi karena mayoritas petani kita adalah petani penggarap," kata Said, di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Februari 2017.

Kondisi hampir serupa juga terjadi pada pedagang kecil. Menurut Said, kaum pedagang kecil kerap luput dari kebijakan pemerintah.

Meski demikian, Said mengatakan NU tidak anti-pengusaha besar. Menurut dia, NU ingin mendorong diterapkannya asas keadilan.

" Kami ingin membangun masyarakat rendah agar merasa dihargai dan diperlakukan sama dengan yang lain," kata Said.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kerja sama dengan PBNU terjalin karena menyadari masih banyaknya masyarakat miskin dengan skala lebih kecil yang tak terjangkau pemerintah. Dia berharap kerja sama dengan PBNU menjadi titik awal agar lapisan masyarakat miskin itu dapat terjangkau.

" Kalau bisa bersama dampaknya jauh lebih besar," kata Sri Mulyani.

Meski begitu, Sri Mulyani menyindir proses seremoni yang digelar. Dia berharap kerjasama semacam itu dijalankan terlebih dahulu.

" Saya sebenarnya tidak senang ada seremoni. Nanti kalau udah jadi, Pak Kiai tinggal rawuh, niki lho, Pak, sampun dados (Ini lho, Pak, sudah jadi)," kata dia.