Dream - Langkah pemerintah yang mengambil langkah hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai banyak pihak sebagai bentuk sikap anti-ormas.
Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin membantah penilaian itu.
Menurut Lukman langkah hukum yang diambil pemerintah bukan berarti sikap anti ormas keagamaan. Dia menyebut langkah hukum itu merupakan bukti pemerintah tidak represif.
“ Langkah hukum untuk membubarkan HTI bukanlah upaya pembubaran ormas yang melakukan gerakan dakwah keagamaan, tetapi upaya membubarkan ormas yang melakukan gerakan politik untuk mengganti ideologi negara,” ucap Lukman dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 9 Mei 2017.
Lukman mengatakan, pernyataaan Menkopolhukam Wiranto mengenai langkah hukum pembubaran HTI jangan dipandang kontraproduktif.
" Biarkan nanti pengadilan yang mengambil keputusan terkait langkah hukum pemerintah dalam pembubaran HTI,” ujar dia.
Untuk itu, Lukman mengimbau semua eleman untuk menghormati langkah hukum pemerintah. Dia pun memastikan HTI dapat menggunakan hak pembelaan dalam proses peradilan.
Semua pihak juga harus tetap menjamin dan menjaga keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda para anggota HTI.
" Aparat dan masyarakat tak boleh main hakim sendiri. Tindak kekerasan dan perusakan hak milik HTI sama sekali tidak boleh terjadi," ujar dia. (Ism)
Advertisement
Perlindungan Rambut Maksimal yang Ringan dan Praktis Lewat Ellips Hair Serum Ultra Treatment

Temukan Pengalaman Liburan Akhir Tahun yang Hangat di Archipelago Hotels

Kolaborasi Strategis KEC dan Archipelago Hadirkan Perusahaan Manajemen Hotel Baru di Madinah

Komunitas `Hutan Itu Indonesia` Ajak Anak Muda Jatuh Cinta Lagi pada Zamrud Khatulistiwa

Influencer Fitness Meninggal Dunia Setelah Konsumsi 10.000 Kalori per Hari
