Salah satu sumber kebingungan masyarakat adalah penggunaan istilah pajak digital yang mencakup beberapa mekanisme perpajakan berbeda.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) sejak 25 September 2026. Mekanisme ini ditujukan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen di Indonesia.

Artinya, kebijakan tersebut berkaitan dengan transaksi digital lintas negara, bukan pembelian makanan di warteg atau pembayaran makanan di restoran dalam negeri.

Dalam penerapannya, sejumlah lembaga keuangan ditunjuk untuk membantu proses pemungutan pajak sesuai kriteria transaksi yang ditentukan. Namun, keterlibatan bank dan penyedia layanan pembayaran tidak berarti semua uang yang masuk atau keluar dari rekening otomatis dikenai PPN.

Transfer uang pribadi, kiriman keluarga, dan transaksi lainnya yang bukan merupakan objek PPN tidak serta-merta berubah menjadi transaksi kena pajak hanya karena menggunakan sistem pembayaran digital.

Ada pula kebijakan berbeda melalui PMK Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace. Ketentuan ini mulai diberlakukan pada 1 November 2026 setelah sebelumnya mengalami penundaan.

Pajak tersebut berkaitan dengan penghasilan pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform seperti Blibli, Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Dengan demikian, objeknya adalah penghasilan penjual, bukan pembelian yang dilakukan konsumen.

DJP juga menegaskan bahwa PMK tersebut bukan menciptakan jenis pajak baru, melainkan mengubah mekanisme pemungutannya. Sebelumnya, pedagang menyetorkan pajak sendiri, sedangkan melalui mekanisme baru pemungutan dilakukan oleh marketplace yang ditunjuk.

Kekhawatiran mengenai kemungkinan pemungutan pajak terhadap warteg dan usaha mikro lainnya telah dijawab oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Dilansir dari ANTARA pada Selasa, 3 November 2026, Maman menegaskan bahwa pelaku usaha dengan omzet tahunan di bawah Rp500 juta mendapatkan fasilitas tidak dikenai PPh.

"Tidak ada pungutan pajak bagi mereka yang omzet pendapatannya 1 tahun Rp500 juta," kata Maman.

Ia memberikan contoh pedagang warteg, tukang pijat, dan pemilik usaha pangkas rambut yang penghasilannya masih berada di bawah batas tersebut. Menurutnya, kelompok usaha kecil itu tidak menjadi sasaran pemungutan PPh.

Jika dibagi rata selama 12 bulan, omzet Rp500 juta setara sekitar Rp41,67 juta per bulan. Angka ini merupakan perhitungan rata-rata, bukan batas pendapatan bulanan yang berdiri sendiri.

Maman juga menjelaskan bahwa pemerintah tetap menyediakan fasilitas pajak bagi usaha yang lebih berkembang, dengan batas peredaran bruto tertentu hingga Rp4,8 miliar per tahun dan tarif PPh final sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria.

Ada satu hal lain yang perlu dibedakan, yakni PPh usaha dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman. PPh merupakan pajak atas penghasilan usaha, sedangkan PBJT merupakan pajak daerah yang berkaitan dengan konsumsi barang dan jasa tertentu, termasuk makanan dan minuman.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penjualan makanan dan minuman oleh restoran yang menyediakan fasilitas penyajian berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dapat menjadi objek PBJT.

Namun, undang-undang tersebut juga memberikan pengecualian bagi penjualan makanan dan minuman dengan peredaran usaha yang tidak melebihi batas tertentu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah (Perda). Artinya, tidak semua warteg otomatis menjadi objek PBJT. Penentuannya bergantung pada karakteristik usaha dan ketentuan pemerintah daerah setempat.

Karena itu, fasilitas pembebasan PPh UMKM sebesar Rp500 juta tidak boleh langsung disamakan dengan pembebasan semua jenis pajak. Keduanya memiliki dasar hukum, objek, dan mekanisme berbeda.

Penggunaan metode pembayaran digital tidak otomatis mengubah jenis pajak suatu transaksi. Misalnya, seseorang membeli nasi rames seharga Rp15.000 di warteg dan membayarnya menggunakan QRIS. Transaksi tersebut tetap merupakan pembelian makanan dari usaha dalam negeri. Penggunaan QRIS tidak serta-merta menjadikannya transaksi digital luar negeri atau membuatnya dikenai PPN baru.

Hal yang sama berlaku ketika konsumen membayar menggunakan kartu debit, kartu kredit, dompet digital, atau transfer bank. Pengenaan pajak ditentukan oleh jenis transaksi, karakter usaha, status wajib pajak, dan ketentuan yang berlaku, bukan semata-mata oleh metode pembayaran.

Karena itu, konsumen tidak perlu menganggap bahwa setiap kali membayar makanan menggunakan QRIS, akan ada tambahan pajak digital sebesar persentase tertentu.

Berdasarkan penjelasan pemerintah dan ketentuan perpajakan yang berlaku, tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa mulai 9 November 2026 seluruh masyarakat akan dikenai pajak baru setiap kali makan di warteg.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman telah menegaskan bahwa usaha mikro dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun mendapatkan fasilitas tidak dikenai PPh apabila memenuhi persyaratan. Warteg, jasa pijat, dan pangkas rambut termasuk contoh usaha yang disebutnya tidak menjadi sasaran pungutan tersebut.

Di sisi lain, pemerintah memang memiliki beberapa mekanisme pemungutan pajak digital dan pajak penghasilan melalui marketplace. Namun, kebijakan itu memiliki objek yang berbeda dan tidak otomatis berlaku terhadap setiap pembelian makanan atau transfer uang masyarakat.

Hal yang perlu diperhatikan adalah perbedaan antara PPh usaha, PPN transaksi digital luar negeri, PPh Pasal 22 marketplace, dan PBJT makanan serta minuman. Memahami perbedaan tersebut penting agar masyarakat tidak salah mengartikan kebijakan perpajakan.

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir bahwa setiap pembelian nasi, lauk, dan es teh di warteg akan otomatis dikenai pajak digital tambahan mulai 9 November. Bagi pelaku usaha mikro, yang terpenting adalah mengetahui status wajib pajaknya, mencatat omzet secara benar, dan memastikan fasilitas perpajakan yang tersedia telah dimanfaatkan sesuai ketentuan.