Salah satu hal penting yang membedakan PPnBM dengan PPN adalah mekanisme pemungutannya. PPnBM pada prinsipnya hanya dikenakan satu kali, yakni ketika barang diserahkan oleh produsen atau ketika barang tersebut diimpor. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) UU PPN.

Sebagai contoh, sebuah pabrik di Indonesia memproduksi mobil yang termasuk objek PPnBM. Ketika mobil diserahkan kepada distributor atau dealer, produsen memungut PPnBM dan menyetorkannya ke negara. Setelah itu, dealer menjual mobil kepada konsumen. Pada transaksi berikutnya, PPnBM tidak dipungut lagi karena kewajiban pajak tersebut sudah timbul pada penyerahan oleh produsen.

Mekanisme yang sama berlaku untuk barang mewah impor. Jika sebuah mobil diimpor dalam kondisi utuh atau completely built up (CBU), PPnBM dipungut pada tahap impor berdasarkan nilai impor. Dengan demikian, barang impor tidak harus diproduksi di Indonesia untuk dikenai pajak ini.

Berbeda dari PPN yang mengenal mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, PPnBM yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan. Namun, prinsip pemungutan satu kali membuat pajak ini tidak berulang pada setiap perpindahan barang di tingkat distributor atau pengecer. Biaya PPnBM pada akhirnya dapat menjadi bagian dari harga jual yang ditanggung konsumen.

Perhitungannya juga tidak selalu menggunakan persentase yang sama dari harga barang. Ada tarif PPnBM dan ada dasar pengenaan pajak (DPP). Untuk barang tertentu, DPP bisa berupa harga jual atau nilai impor. Pada kendaraan tertentu, pemerintah menggunakan persentase dari harga jual sebagai dasar penghitungan. Karena itu, tarif yang tertulis dalam peraturan belum tentu sama dengan persentase efektif yang dirasakan konsumen.

Selain kendaraan, beberapa kelompok barang yang masuk objek PPnBM antara lain hunian mewah, pesawat pribadi, helikopter, kapal pesiar, yacht, senjata api dan amunisi tertentu, serta sejumlah kendaraan khusus. Rumah, apartemen, kondominium, dan town house dengan harga jual Rp30 miliar atau lebih, misalnya, termasuk kelompok hunian mewah yang dikenai PPnBM.

Ada pula barang yang sering disangka masih terkena PPnBM, padahal tidak otomatis masuk kategori tersebut. Televisi, kulkas, AC, mesin cuci, telepon genggam, kamera, pakaian, tas, parfum, dan jam tangan pada umumnya bukan objek PPnBM berdasarkan daftar barang yang berlaku saat ini. Barang-barang tersebut tetap dapat dikenai PPN sesuai ketentuan, tetapi bukan berarti otomatis dikenai pajak tambahan atas barang mewah. Jadi, harga tinggi atau merek eksklusif saja tidak cukup untuk menentukan apakah suatu barang terkena PPnBM.

Untuk memahami persoalan ini, perlu melihat aturan khusus mengenai kendaraan bermotor. Pemerintah mengatur pengenaan PPnBM melalui PP Nomor 73 Tahun 2019 yang diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2021, serta PMK Nomor 141/PMK.010/2021 yang kemudian diubah dengan PMK Nomor 42 Tahun 2022.

Dalam aturan tersebut, kendaraan penumpang dikelompokkan berdasarkan sejumlah karakteristik, termasuk kapasitas mesin, jenis penggerak, konsumsi bahan bakar, dan tingkat emisi karbon dioksida (CO2). Kendaraan yang mengangkut kurang dari 10 orang termasuk pengemudi, misalnya, dapat dikenai tarif PPnBM berbeda sesuai kelompok dan spesifikasinya. Untuk kapasitas mesin sampai dengan 3.000 cc, tarif yang tercantum dalam aturan antara lain 15 persen, 20 persen, 25 persen, dan 40 persen. Mobil berkapasitas mesin lebih besar dapat masuk kelompok tarif yang lebih tinggi.

Karena itu, tidak semua mobil dikenai tarif yang sama. Mobil keluarga seperti Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Mitsubishi Xpander, dan Suzuki Ertiga tidak dapat dinilai hanya berdasarkan harga atau nama modelnya. Tipe, kapasitas mesin, data konsumsi bahan bakar, emisi, serta klasifikasi teknis yang tercatat dalam dokumen pengujian menjadi dasar penentuan tarif. Pada kelompok kendaraan penumpang, mobil dengan harga menengah pun bisa termasuk objek PPnBM.

Sementara itu, LCGC memiliki perlakuan khusus. Berdasarkan PMK Nomor 141/PMK.010/2021, kendaraan yang memenuhi kriteria program mobil roda empat hemat energi dan harga terjangkau dikenai tarif PPnBM 15 persen, tetapi DPP-nya hanya 20 persen dari harga jual. Kriteria untuk mesin bensin adalah kapasitas sampai 1.200 cc dengan konsumsi bahan bakar minimal 20 kilometer per liter atau emisi CO2 maksimal 120 gram per kilometer. Untuk mesin diesel, kapasitasnya sampai 1.500 cc dengan konsumsi minimal 21,8 kilometer per liter atau emisi CO₂ maksimal 120 gram per kilometer.

Artinya, tarif efektif PPnBM untuk LCGC bukan 15 persen dari seluruh harga mobil. Perhitungannya adalah 15 persen dikalikan 20 persen dari harga jual, sehingga beban efektifnya menjadi 3 persen.

Misalnya, sebuah mobil LCGC memiliki harga jual sebelum pajak sebesar Rp170 juta. DPP PPnBM-nya adalah 20 persen dari harga tersebut atau Rp34 juta. Selanjutnya, tarif 15 persen dikenakan atas DPP Rp34 juta, sehingga PPnBM yang dihitung menjadi Rp5,1 juta. Nilai itu setara dengan 3 persen dari harga jual Rp170 juta. Contoh ini merupakan ilustrasi penghitungan, bukan harga atau besaran pajak resmi untuk tipe mobil tertentu.

Mengapa pemerintah tetap mengenakan pajak meskipun mobil tersebut dirancang agar terjangkau? Salah satu alasannya adalah status LCGC sebagai kelompok kendaraan yang tetap dimasukkan ke dalam objek PPnBM, tetapi diberikan dasar pengenaan pajak lebih rendah. Dengan kata lain, pemerintah tidak menghapus status pajaknya, melainkan memberikan perlakuan khusus agar beban pajak lebih ringan. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya menyeimbangkan penerimaan negara dengan dorongan terhadap produksi dan penggunaan kendaraan yang lebih hemat bahan bakar.

Perlu diketahui pula bahwa tidak semua kendaraan bermotor terkena PPnBM. Sepeda motor dengan kapasitas mesin sampai 250 cc, misalnya, tidak dikenai pajak ini. Sebaliknya, sepeda motor dengan kapasitas di atas 250 cc sampai 500 cc masuk kelompok tarif 60 persen, sedangkan kapasitas di atas 500 cc dikenai tarif 95 persen.

Kendaraan pengangkut barang dan kendaraan angkutan orang untuk 16 orang atau lebih termasuk kelompok yang tidak dikenai PPnBM. Ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum juga mendapatkan pembebasan sesuai persyaratan.

Dengan demikian, istilah barang mewah dalam PPnBM perlu dipahami sebagai klasifikasi hukum dan kebijakan fiskal, bukan semata-mata penilaian berdasarkan harga. Mobil murah seperti Agya, Ayla, Calya, Sigra, dan Brio Satya tetap dapat dikenai PPnBM karena masuk kategori kendaraan tertentu yang diatur pemerintah. Bedanya, mereka memperoleh perhitungan dengan DPP khusus sehingga beban pajaknya jauh lebih rendah dibandingkan kendaraan lain yang masuk kelompok PPnBM dengan dasar pengenaan lebih besar.