Peta ancaman siber seperti FortiGuard Cyber Map membantu pengguna melihat aktivitas digital yang dikategorikan sebagai ancaman oleh sistem pemantauan keamanan. Data dapat mencakup upaya pemindaian jaringan, percobaan eksploitasi celah keamanan, aktivitas malware, maupun lalu lintas lain yang terindikasi berbahaya.

Perlu dibedakan antara aktivitas ancaman, percobaan serangan, dan keberhasilan peretasan. Sebuah sistem keamanan dapat mendeteksi ribuan permintaan mencurigakan yang diarahkan ke suatu jaringan. Namun, jika sistem pertahanan berhasil memblokir seluruh permintaan tersebut, kejadian itu tidak dapat disamakan dengan ribuan pembobolan yang berhasil.

Hal serupa berlaku pada lokasi geografis yang ditampilkan. Negara yang terlihat memiliki aktivitas ancaman tinggi belum tentu menjadi negara dengan jumlah korban peretasan terbanyak. Data geolokasi alamat IP juga memiliki keterbatasan. Lokasi alamat IP tidak selalu menunjukkan tempat fisik pelaku berada karena penggunaan jaringan perantara, server, VPN, atau infrastruktur komputasi yang tersebar di berbagai negara.

Karena itu, FortiGuard Cyber Map lebih tepat dibaca sebagai indikator aktivitas ancaman yang terpantau oleh ekosistem Fortinet, bukan daftar kejadian peretasan yang telah dikonfirmasi.

Meski angka pada peta tidak bisa langsung diterjemahkan sebagai jumlah pembobolan, ancaman siber terhadap Indonesia bukan persoalan rekaan. Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang diberitakan ANTARA menunjukkan Indonesia mengalami sekitar 5,5 miliar serangan siber sepanjang 2025. Angka tersebut meningkat 714 persen dibandingkan rata-rata tahunan selama periode 2020–2024.

Pada periode 1 Januari hingga 15 April 2026, BSSN mencatat sekitar 1,52 miliar serangan siber. Data tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman dan diberitakan ANTARA pada 2 Juni 2026. Ancaman yang dimaksud mencakup berbagai bentuk aktivitas kejahatan digital, mulai dari pencurian data pribadi, penipuan daring, hingga peretasan sistem.

Angka tersebut juga tidak berarti seluruh aktivitas berujung pada kebocoran data atau kerugian korban. Namun, skalanya memperlihatkan besarnya tekanan terhadap infrastruktur digital nasional. Pemerintah pun didorong memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menghadapi ancaman yang menyasar lembaga pemerintahan, sektor ekonomi, pelayanan publik, hingga keamanan nasional.

Salah satu contoh konkret serangan terhadap sektor perbankan Indonesia adalah kasus pembobolan rekening nasabah Bank Jambi pada 22 Februari 2026. Dalam laporan ANTARA pada 14 Juli 2026, Polda Jambi mengungkap bahwa kasus tersebut berdampak terhadap 6.609 rekening dengan total kerugian mencapai Rp144,82 miliar.

Penyidik menetapkan tiga tersangka yang diduga menjadi bagian dari jaringan kejahatan siber internasional yang melibatkan warga negara Bulgaria. Berdasarkan hasil penyelidikan, dana nasabah dipindahkan secara bertahap, dikonversi menjadi aset kripto, kemudian dikirim ke dompet digital di luar Indonesia dalam waktu beberapa jam.

Polisi juga mengungkap dugaan perekrutan puluhan orang untuk membuka rekening bank dan akun aset kripto. Rekening dan akun tersebut kemudian diserahkan kepada jaringan pelaku sebagai sarana menampung serta menyamarkan dana hasil pembobolan. Penyidik berhasil membekukan aset sekitar Rp18,94 miliar dan masih memburu pelaku utama yang diduga berada di luar negeri.

Kasus Bank Jambi memperlihatkan bahwa serangan siber terhadap bank dapat menimbulkan dampak langsung terhadap dana nasabah. Namun, pembuktian kasus tersebut berasal dari penyelidikan kepolisian dan pemeriksaan digital forensik, bukan dari visualisasi peta ancaman siber.

ANTARA juga melaporkan perkembangan pemulihan Bank Jambi. Dalam laporan 24 Oktober 2026 mengenai peran OJK Jambi, disebutkan bahwa layanan mobile banking kembali diaktifkan pada 22 September, meskipun pada tahap awal masih memiliki keterbatasan fitur. Laporan tersebut turut menjelaskan bahwa pemulihan layanan, pemenuhan hak nasabah, dan pemulihan kepercayaan masyarakat merupakan proses yang berbeda.

Kehati-hatian dalam membaca peta ancaman juga penting karena gangguan layanan perbankan tidak selalu disebabkan oleh peretasan. Pada 6 November 2026, sejumlah bank simpan pinjam di wilayah barat Jepang mengalami gangguan layanan yang berdampak pada ribuan kantor cabang. Namun, operator jaringan menyatakan gangguan tersebut disebabkan masalah pada peralatan komunikasi di pusat layanan, bukan akses ilegal ke sistem.

Contoh lain muncul di Malaysia. Situs korporat Bank Rakyat mengalami gangguan akses pada awal November 2026. Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Fadzil, menyebut insiden yang melibatkan situs pihak ketiga tersebut sebagai web defacement, yaitu perubahan tampilan laman oleh pihak yang tidak berwenang. Bank Rakyat menyatakan sistem perbankan, data pribadi, informasi perbankan, dan simpanan nasabah tidak terdampak. Keterangan tersebut diberitakan Bernama pada 7 November 2026.

Sementara itu, kasus yang dikonfirmasi sebagai serangan siber terjadi pada Crédit Mutuel Arkéa di Prancis. Dalam pernyataan resmi pada 4 November 2026, bank tersebut menyatakan serangan memungkinkan terjadinya transaksi penipuan. Sejumlah transaksi sempat dihentikan sebagai langkah pengamanan, sedangkan operasi berangsur dipulihkan. Bank menyatakan aset nasabah tidak terdampak, tetapi jumlah dana yang terkait dengan serangan masih dievaluasi.

Ketiga contoh tersebut memperlihatkan pentingnya membedakan gangguan teknis, pengambilalihan tampilan situs, dan serangan yang memungkinkan transaksi ilegal. Ketiganya dapat menimbulkan kepanikan, tetapi memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda.

FortiGuard Cyber Map dapat menjadi salah satu sumber untuk memahami situasi ancaman digital, tetapi tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa bank tertentu telah diretas. Klaim semacam itu perlu diperiksa melalui sejumlah bukti lain.

Pertama, pernyataan resmi bank mengenai gangguan sistem, kebocoran data, atau transaksi tidak sah. Kedua, hasil pemeriksaan regulator dan otoritas keamanan siber. Ketiga, keterangan aparat penegak hukum jika terdapat dugaan tindak pidana. Keempat, hasil audit teknis dan digital forensik yang dapat menjelaskan bagaimana pelaku masuk, sistem apa yang terdampak, serta apakah data atau dana benar-benar berhasil diambil.

Masyarakat juga perlu membedakan antara kabar mengenai percobaan serangan dan konfirmasi bahwa data atau dana nasabah telah dicuri. Gangguan aplikasi, situs yang tidak bisa dibuka, atau angka aktivitas ancaman yang meningkat belum cukup untuk membuktikan rekening nasabah berada dalam kondisi terancam.