Berantas Pinjol Ilegal, OJK Segera Bentuk Satgas Keamanan Siber IJK

Reporter : Alfi Salima Puteri
Jumat, 3 Desember 2021 09:12
Berantas Pinjol Ilegal, OJK Segera Bentuk Satgas Keamanan Siber IJK
OJK juga akan mendesak pemerintah untuk mengeluarkan beleid terkait perlindungan data pribadi.

Dream - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Keamanan Siber Industri Jasa Keuangan untuk melindungi masyarakat menjadi korban kejahatan.

Pembentukan Satgas tersebut termasuk salah satu komitmen OJK yang akan memperkuat pengembangan literasi keuangan digital. Program ini dibuat untuk meningkatkan perlindungan konsumen, keamanan investor dan transaksi keuangan digital yang efisien.

" Ke depan, mengingat sifat transaksi keuangan digital yang canggih, OJK akan terus meningkatkan literasi digital masyarakat," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam sambutannya pada seminar internasional yang diselenggarakan OJK bersama Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) di Jakarta, Kamis, 2 Desember 2021.

Menurut Wimboh peningkatan literasi keuangan digital sangat diperlukan antara lain agar masyarakat tidak lagi terjebak dalam penawaran pinjaman online (PInjol) ilegal.

Pengetahuan yang lebih baik diharapkan bisa mendorong masyarakat memanfaatkan fintech lending atau platform keuangan digital lain yang terdaftar di OJK ataupun regulator lain.

 

1 dari 2 halaman

Upaya Lain Lindungi Nasabah

Dalam aspek literasi keuangan digital ini, OJK juga akan mendorong rencana pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Perlindungan Data Pribadi. Beledi ini dipelrukan untuk melindungi data masyarakat dalam menggunakan jasa dan layanan jasa keuangan digital.

Sementara pembentuk Satgas Keamanan Siber Industri Jasa Keuangan bertujuan untuk mengembangkan kerangka keamanan siber secara proporsional melalui sinergi dengan pemangku kepentingan terkait.

Wimboh mengungkapkan terdapat beberapa rencana kebijakan OJK ke depan mengenai literasi keuangan digital yang akan dikembangkan di Indonesia. Kebijakan itu adalah Penerbitan regulasi perilaku pasar atau market conduct sektor jasa keuangan mengenai pengembangan produk keuangan, menyediakan platform alternatif bagi nasabah untuk menyelesaikan perselisihan dengan lembaga keuangan, serta meningkatkan efektifitas mekanisme pengaduan konsumen di OJK melalui platform digital.

Pimpinan dan Pegawai OJK Rela Gaji Dipotong Buat Bantu Atasi Covid-19© MEN

 

2 dari 2 halaman

Menkeu Berharap Masukan Soal Perlindungan Nasabah

Terkait hubungan dengan OECD, Wimboh menawarkan untuk memperluas kerja sama OJK dengan kembaga tersebut di luar bidang edukasi keuangan dan perlindungan konsumen, terutama sehubungan dengan keberadaan Indonesia sebagai Presidensi G20 hingga 2022.

" Dengan Indonesia memimpin kepresidenan G20, saya yakin akan ada lebih banyak peluang bagi OJK dan OECD untuk terus bekerja sama dalam mengejar berbagai agenda kerja sama ekonomi internasional G20," kata Wimboh.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pandemi Covid-19 memberikan seluruh negara di dunia pelajaran yang sangat berharga untuk menemukan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen di saat ekonomi dunia mengalami pergolakan.

" Salah satu agenda G20 yang akan dibahas nanti di tahun 2022 adalah berkaitan dengan prinsip perlindungan konsumen keuangan," kata Menkeu yang berharap seminar ini bisa memberikan masukan terkait kebijakan yang perlu disusun untuk melindungi konsumen di saat tingkat literasi keuangan kita masih rendah.

Beri Komentar