Dream - Sri Mulyani sudah malang melintang di dunia perekonomian. Sebelum bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjabat sebagai Menteri Keuangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Namun di tengah pengalamannya yang gemilang, Sri Mulyani menyebut dirinya sebagai Menkeu yang membosankan karena selalu mengingatkan kewaspadaan kepada semua pihak terkait ancaman-ancaman perekonomian.

"Saya mungkin Menteri Keuangan yang paling boring (membosankan), karena pas harusnya kita senang, saya sudah ‘hati-hati ya sudah ada mendung'," kata Sri Mulyani dalam acara Apresiasi Media Nagara Dana Rakca 2022 dikutip pada Senin 9 Januari 2022.

Dia mengaku setiap harinya selalu lembur bersama jajarannya. Menurutnya, banyak tugas yang harus dikerjakan, seperti menyusun undang-undang dan aturan-aturan yang harus cepat diselesaikan.

"Lembur benar-benar lembur, karena selain undang-undang dan aturan-aturan yang harus kita selesaikan, kita juga terus alarmnya itu berbunyi terus, atau radar kita itu nyala terus untuk mendeteksi risikonya ada di mana, itu yang kita lakukan," ujarnya.

Bendahara negara ini juga menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berperan penting khususnya jika terjadi suatu peristiwa yang mengancam perekonomian dalam negeri, selain mencari dan mengelola anggaran.

"Nah, pos-pos kita perlu cari sebaik mungkin, jangan asal potong juga, makannya kami sampaikan kepada Presiden, di sidang paripurna, penutupan tahun dan akhir tahun. Saya mungkin Menteri Keuangan yang paling boring," ujarnya.

Peringatan dini yang pernah ditegaskan Sri Mulyani salah satunya mengenai risiki resesi 2023. Menkeu juga menyebut, tercatat sebanyak 28 negara meminta pertolongan kepada IMF untuk dibantu perekonomiannya.

Menteri yang sebelumnya juga dikenal sebagai pengamat ekonomi ini mengatakan tantangan ekonomi global yang kompleks saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu negara atau sekelompok negara yang bertindak sendiri. Dibutuhkan tindakan kolektif dari kelompok yang menguasai 85 persen perekonomian dunia.

Sumber: Liputan6.com

Sri Mulyani Tegaskan Gaji Rp5 Juta Hanya Kena Pajak 0,5 Persen Bukan 5 Persen, Ini Penjelasannya

Dream - Sri Mulyani menegaskan bahwa pekerja bergaji Rp5 juta tidak dikenakan pajak 5 persen. Menteri Keuangan itu mengatakan bahwa pekerja dengan gaji Rp5 juta hanya dikenakan pajak penghasilan sebesar 0,5 persen perbulan.

“Untuk gaji 5 juta TIDAK ADA PERUBAHAN aturan pajak,” tulis Sri Mulyani di Instagram, Selasa 3 Desember 2022.

Dia merinci jika seorang karyawan yang memiliki penghasilan Rp5 juta, belum menikah dan tidak mempunyai tanggungan siapapun, pajak dibayar sebesar Rp300.000 per tahun atau Rp25.000 per bulan. 

“ Artinya pajaknya 0,5% BUKAN 5%,” imbuh Sri Mulyani.

Catatan lainnya, bagi pekerja bergaji Rp5 juta perbulan yang sudah mempunyai istri dan tanggungan satu anak, tidak dikenai pajak.

Sri Mulyani juga menanggapi komentar netizen yang berpendapat bahwa seharusnya orang kaya dan para pejabat yang bayar pajak. “ SETUJU DAN BETUL BANGET..!” ungkap mantan Direktur Pelaksana Bank Indonesia itu.

Bendahara negara itu menjelaskan, mereka yang kaya dan para pejabat memang dikenakan pajak. Bahkan yang memiliki penghasilan di atas Rp5 miliar pertahun dikenakan pajak sebesar 35 persen, naik dari sebelumnya 30 persen. 

“ Itu kita-kira pajaknya bisa mencapai Rp1,75 milyar setahun ..!” katanya.

Sementara masyarakat Indonesia yang mempunyai usaha kecil dengan omzet penjualan di bawah Rp500 juta pertahun, mereka pun bebas pajak.

“ Perusahaan besar yang mendapat keuntungan - bayar pajak 22% . Adil bukan..?” tanyanya.

Simulasi Penghitungan Pajak Karyawan Gaji Rp5 Juta

Sri Mulyani menerangkan adanya pajak memang untuk mewujudkan azas keadilan sosial bagi seluruh rakya Indonesia. Uang pajak akan kembali ke masyarakat dengan subsidi seperti listrik, bensin Pertalite, LPG 3 kg. Kemudian sekolah, rumah sakit, puskesmas, hingga operasi.

“ Jalan raya, kereta api, internet yang kamu nikmati - itu juga dibangun dengan uang pajak anda. Pesawat tempur, kapal selam, prajurit dan polisi hingga guru dan dokter - itu dibayar dengan uang pajak kita semua,” bebernya.

Ditjen Pajak Republik Indonesia lewat Instagram resminya menjelaskan simulasi penghitungan pajak karyawan bergaji Rp5 juta.

Contohnya karyawan bernama Arif dengan pengasilan bersih Rp5 juta per bulan. Arif masih lajang dan tidak punya tanggungan, seperti yang dikatakan Sri Mulyani, hitungan pajak yang terutang adalah Rp300 ribu per tahun atau Rp25 ribu per bulan. Dengan rincian sebagai berikut:

- Penghasilan neto (Rp5 juta) x 12 - PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) = Penghasilan Kena Pajak (PKP)

  Rp60.000.000 - Rp54.000.000 = Rp6.000.000/tahun

- Kemudian Rp6.000.000 x tarif PPh (5%) = Rp300.000/tahun (nominal tarif pajak)