Indonesia Naik Status Jadi Negara Maju Versi AS

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Senin, 24 Februari 2020 12:45
Indonesia Naik Status Jadi Negara Maju Versi AS
Selain Indonesia, AS mencoret empat negara lain dari daftar negara berkembang. Apa dampaknya ke ekonomi Indonesia?

Dream - Amerika Serikat mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang. Tak sendirian, Negeri Paman Sam juga mencoret India, Brazil, Afrika Selatan, dan Tiongkok daftar tersebut.

Negara Adidaya itu menganggap Indonesia sudah layak menyandang predikat maju diukur dari perdagangan internasional.

Mengutip laman The Star, Senin 24 Februari 2020, keputusan pencoretan Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya itu dikeluarkan United State Trade Representative (USTR), bukan dari World Trade Organization.

Dengan kebijakan tersebut, negeri Donald Trump ini akan leluuas menyelidiki apakah ada pemberian subsidi ekspor yang tidak adil di negara-negara tersebut.

Deputy Director of Chine Society untuk Kajian WTO, Xue Rongjiu, menilai langkah pemerintah Trump itu bisa merusak otoritas sistem perdagangan internasional.

“ Tindakan unilateralis dan proteksionis seperti itu telah merugikan kepentingan Tiongkok dan anggota WTO lainnya,” kata Rongjiu.

Dia mengatakan Negeri Tirai Bambu membela sistem multilateral. Hubungan perdagangan dan ekonominya dari negara maju dan berkembang membuktikan bahwa mekanisme negosiasi multilateral efektif.

“ Ini mendorong pertumbuhan ekonomi dunia,” kata dia.

1 dari 5 halaman

Tiga Syarat Menjadi Negara Maju

Ada tiga aturan sebuah negara tak lagi masuk ke dalam kategori berkembang dan tak berhak mendapatkan perlakuan spesial dari Amerika Serikat. Pertama, pendapatan nasional per kapita di atas US$12 ribu (Rp164,94 juta), kontribusi ke perdagangan dunia lebih dari 0,5 persen, dan mempertimbangkan keanggotaan di organisasi ekonomi internasional.

Bagaimana dengan Indonesia? Dikutip dari Liputan6.com, pendapatan nasional per kapita Indonesia baru US$3.027 (Rp41,6 juta) atau hanya seperempat dari standar WTO. Namun untuk dua kategori lainnya, Indonesia memang bisa dianggap sebagai salah satu negara maju.

Menurut data The Global Economy, porsi ekspor Indonesia tercatat sudah mencapai 0,91 persen per 2017. Selain itu, Indonesia merupakan anggota G20.

" Perwakilan Dagang AS mempertimbangkan bahwa negara dengan share 0,5 persen atau lebih di dalam perdagangan dunia merupakan negara maju. Keanggotaan G-20 mengindikasikan bahwa sebuah negara itu maju," berikut penjelasan USTR.

Dua faktor itu pun menyebabkan Indonesia dan sejumlah negara lain tak berhak lagi mendapat perlakuan khusus.

Tentunya, " kenaikan" status ini tidak otomatis menjadi pertanda bagus. Para eksportir Indonesia justru khawatir akan muncul dampak negatif salah satunya adalah potensi hilangnya insentif dagang.

2 dari 5 halaman

Dampak RI Dianggap AS Sebagai Negara Maju

Menanggapi langkah AS, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin Shinta W Kamdani mengatakan, kebijakan AS ini tentu akan berdampak bagi Indonesia, khususnya dalam hal perdagangan antara Indonesia dengan Negara Paman Sam tersebut.

" Kalau benar ini terjadi akan berpotensi berdampak pada, pertama, manfaat insentif Generalized System of Preferences (GSP) AS untuk produk ekspor Indonesia karena berdasarkan aturan internal AS terkait GSP, fasilitas GSP hanya diberikan kepada negara-negara yang mereka anggap sebagai LDC's dan negara berkembang," kata dia saat berbincang dengan Liputan6.com.

Dengan adanya redesignation Indonesia sebagai negara maju oleh AS, secara logika Indonesia tidak lagi eligible sebagai penerima GSP apapun hasil akhir dari kedua review GSP yang sedang berlangsung terhadap Indonesia," lanjut dia.

Dampak selanjutnya, kata Shinta, Indonesia akan rentan terkena tuduhan subsidi dalam kegiatan perdagangan dengan AS. Hal ini tentu menjadi kurang menguntungkan bagi Indonesia.

" Kedua, semua produk ekspor Indonesia akan rentan terkena tuduhan subsidi perdagangan berdasarkan ketentuan subsidy and countervailing measures AS," kata dia.

Shinta mengharapkan keluarnya Indonesia dari daftar negara berkembang AS tidak sampai mengganggu kinerja perdagangan internasional Indonesia, khususnya dengan AS.

Lebih lanjut, Shinta mencemaskan ada standar ganda dalam penetapan ini. Pasalnya, ia menilai perlakuan Indonesia sebagai negara berkembang hanya berdasarkan satu aturan ini saja.

Cuma saja akan aneh dan karena AS jadi enggak konsisten dan double standard dengan kebijakannya sendiri kalau status Indonesia sebagai negara maju cuma berlaku di satu UU tapi enggak di UU yang lain yang sama-sama mengatur perdagangan," kata dia.

(Sumber: Liputan.com/Tommy Kurnia, The Star)

3 dari 5 halaman

BPS Waspadai Efek Virus Corona Pada Perdagangan RI-China Bulan Ini

Dream - Perdagangan Indonesia-Tiongkok turun pada Januari 2020 mengalami penurunan. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan melemahnya aktivitas ekspor impor dengan China bukan dipicu merebaknya wabah virus corona di negara tersebut.

Dalam laporannya BPS mencatat ekspor non migas ke Tiongkok turun US$211,9 juta atau 9,15 persen pada Januari 2020 jika dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi impor non migas juga merosot US$190,5 juta atau 4,61 persen.

“ Penurunan ini bukan disebabkan oleh virus corona, melainkan harga komoditas,” kataKepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, di Jakarta, Senin 17 Februari 2020.

Menurut Suharyanto, sepanjang Desember 2019 hingga Januari 2020, rata-rata harga komoditas terutama sektor nonmigas mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menyebabkan 

Dari catatan BPS, harga minyak kelapa sawit dilaporkan naik 8,44 persen, batu bara 6,5 persen, dan karet 1,2 persen.

“ Fluktuasi beberapa komiditas tentu berpengaruh terhadap nilai ekspor Indonesia pada 2020,” kata dia.

 

© Dream

 

Di saat harga komoditas nonmigas mengalami kenaikan, Suharyanto mengungkapkan minyak mentah justru dilaporkan menhalami penutunan harga. Dikatakan bahwa harga komoditas ini turun 2,68 persen dari Desember 2019 sampai ke Januari 2020.

Meski memastikan penurunan kinerja perdagangan Januari 2020 bukan dipicu virus corona, BPS mengakui mewaspadai kemungkinan efek turunan penyebaran virus Covid-19 itu bisa saja terjadi pada laporan bulan depan.

" Pengaruh belum akan terlihat signifikan pada Januari tapi kita perlu waspada bagaimana efek bisa kita lihat pada rilis di Febuari tapi intinya kita perlu waspada," katanya.

 

(Sah, Laporan: Rifani Indrianti)

4 dari 5 halaman

CEO Bank Muamalat: Bank Syariah Mampu Layani Transaksi Perdagangan Internasional

Dream – PT Bank Muamalat Tbk mendukung Sharia International Trade Community (SITC). Bank syariah ini optimistis keberadaan SITC bisa membuat industri semakin aktif dan optimistis.

“ Diharapkan para pelaku trade di pasar bisa lebih memahami bahwa bank syariah bisa dan mampu melakukan transaksi international trade seperti bank konvensional,” kata Chief Executive Officer Bank Muamalat, Achmad K. Permana, dalam peresmian SITC di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Dream, Selasa 29 Januari 2019.

Sekadar informasi, pembentukan SITC digagas oleh enam perwakilan dari perbankan syariah yang sudah berstatus devisa yaitu Bank Muamalat, unit usaha syariah PT Bank Sinarmas, PT Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, PT BRIsyariah Tbk dan PT CIMB Niaga Syariah yang dimediasi oleh Indonesia International Chamber of Commerce (ICC Indonesia) pada 6 Desember 2018.

5 dari 5 halaman

Jalin Silaturahmi

SITC dibentuk sebagai sarana atau forum komunikasi antar perbankan syariah di Indonesia dengan kegiatan berupa pertemuan berkala setiap 2 atau 3 bulan sekali. Tujuannya adalah menjalin silaturahmi antara bank-bank syariah di Indonesia, berbagi informasi dan pengalaman, penyelesaian masalah isu-isu terkait trade syariah dan meningkatkan transaksi international trade syariah di Indonesia.

 

© Dream

 

“ Melalui organisasi ini diharapkan para bankir dari perbankan syariah dapat bersinergi dan berdiskusi untuk mencari solusi atas masalah yang dihadapi dalam praktik trade bank syariah serta juga dapat mensosialisasikan informasi terkait trade syariah ke masyarakat untuk meningkatkan transaksi trade syariah di Indonesia,” kata dia.

Selain peresmian SITC, dalam kegiatan ini juga diselenggarakan diskusi panel yang membahas isu-isu terkait trade syariah di Indonesia yang turut dihadiri oleh manajemen perbankan syariah di Indonesia yang membidangi divisi International Trade, Operation, dan Transaction Banking serta Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) dan Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK).

Beri Komentar