Operasional Kereta di Stasiun Gambir Tetap Normal, Jangan Sampai Telat!

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Kamis, 27 Juni 2019 13:50
Operasional Kereta di Stasiun Gambir Tetap Normal, Jangan Sampai Telat!
Ini berlaku untuk calon penumpang kereta yang berangkat di Stasiun Gambir.

Dream – PT Kereta Api Indonesia (Persero)/KAI meminta calon penumpang untuk mengatur waktu perjalanan. Hal ini mengingat penutupan jalan di beberapa ruas di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

Pengaturan waktu ini bertujuan untuk mengantisipasi risiko terkena macet dan menekan keterlambatan para calon penumpang kereta api yang hendak ke Stasiun Gambir, Jakarta.

“ Kami menghimbau kepada seluruh calon penumpang KA agar mengatur waktu perjalanannya menuju stasiun, secara khusus penumpang yang keberangkatannya dari Stasiun Gambir. Hal ini guna menghindari calon penumpang ketinggalan kereta,” kata Senior Manager Humas KAI Daerah Operasional I, Eva Chairunisa, di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Dream, Kamis 27 Juni 2019.

Eva mengatakan pihaknya tidak memberlakukan sistem pemberhentian kereta api luar biasa (BLB) di Stasiun Jatinegara. Dia juga menyebut perjalanan kereta tetap berjalan normal sesuai dengan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka), termasuk keberangkatan kereta dari Stasin Gambir.

Sekadar informasi, hari ini ada 35 keberangkatan kereta dari Stasiun Gambir yang terdiri atas 32 kereta reguler dan 3 kereta tambahan. Ada 13.061 penumpang yang berangkat dan 13.924 yang turun.

Untuk rata-rata penumpang yang berangkat dari Stasiun Gambir setiap harinya sekitar 10 ribu penumpang saat weekday dan 15 ribu untuk weekend.

1 dari 7 halaman

Tambah Pengamanan Stasiun

Selain mengimbau calon penumpang KA, Eva mengatakan KAI Daop I juga menambah petugas keamanan di Stasiun Gambir. Pihaknya menurunkan 28 petugas keamanan dan tambahan 2 petugas dari TNI.

“ Untuk keamanan sesuai SOP yang ada pemeriksaan barang bawaan juga menggunakan metal detector di area boarding gate,” tambah Eva.

Eva juga mengingatkan calon penumpang untuk menyiapkan kartu identitas yang asli ketika melakukan boarding pass.

“ Pastikan nama yang tertera di tiket/code booking sesuai dengan nama yang tertera pada kartu identitas,” kata dia.

2 dari 7 halaman

Polisi: Aksi di Depan MK Tak Berizin

Dream - Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Harry Kurniawan, mengingatkan, kepolisian tidak mengeluarkan izin aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung Mahkamah Konstitusi.

Kebijakan itu dilakukan untuk mencegah adanya aksi pada saat sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 yang digelar hari ini.

" Enggak ada (izin). Kami dari Polres Jakarta Pusat enggak keluarkan izin," ujar Harry saat dikonfirmasi, Kamis 27 Juni 2019.

Menurut Harry, kebanyakan massa yang mengikuti aksi demonstrasi berasal dari luar Jakarta. Paling banyak dari Jawa Barat.

Untuk itu, dia mengimbau massa untuk kembali ke rumah mengingat aksi ini tidak memiliki izin.

" Mereka mendengar dan lihat di media sosial. Jadi berita di medsos ini bahwa ada kegiatan selamatan, syukuran m, halal bihalal. Itu saya pastikan enggak ada izinnya dari Polda Metro Jaya," ucap dia.

Saat ini, ratusan massa sudah banyak berkumpul di sekitar patung kuda. Polisi juga sudah menutup jalan yang mengarah ke Gedung MK.

Harry menerangkan, ada 13.747 personel gabungan dari TNI dan Polri yang diturunkan untuk mengamankan sidang putusan MK. Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pada pukul 12.30 WIB.

3 dari 7 halaman

Jelang Sidang Putusan MK, Polisi Pantau Massa dari Luar Jakarta

Dream - Polri berkoordinasi dengan kepolisian daerah di sekitar Jakarta untuk mempersuasi massa agar tak datang ke Jakarta saat sidang putusan sengketa hasil Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), besok (Kamis, 27 Juni 2019).

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, mengatakan, Polda di sekitar Jakarta telah melakukan langkah mitigasi dan antisipasi massa.

" Kita sudah monitor ada beberapa massa yang dari luar Jakarta sudah masuk. Terus kita imbau juga agar sama-sama menjaga situasi kondusif yang ada di Jakarta," ujar Dedi, dilaporkan Liputan6.com, Rabu, 26 Juni 2019.

Dedi mengatakan, massa tidak diizinkan menggelar demonstrasi di depan atau sekitar Gedung MK. Dia mengatakan, larangan itu dilakukan untuk menjaga ketenangan persidangan.

4 dari 7 halaman

Puji Kenegarawanan Paslon, MUI Ajak Rajut Persaudaraan Usai Putusan MK

Meski demikian, massa masih diizinkan menggelar demonstrasi di luar area gedung MK. Lokasi demonstrasi yang diizinkan polisi yaitu Bawaslu dan Patung Kuda, atau sekitar Monas.

" Tidak ada (larangan demonstrasi) ya. Pokoknya di depan MK dan di titik-titik yang mengganggu proses dinamika sidang yang ada di MK itu tidak boleh," ucap dia.

Dedi mengatakan, pola pengamanan sidang kali ini tidak berbeda dengan pengamanan pada saat sidang sebelumnya. Hanya saja, kata Dedi, ruang gerak massa dibatasi.

" Pola pengamanan saya rasa standar operasional prosedur sama ya. Sama, jadi kalau untuk di depan MK kita batasi ruang geraknya," ujar dia.

Deddi mengatakan, polisi telah melakukan rekayasa lalu lintas pada hari ini. Kawat berduri juga telah dipasang di sekitar area Gedung MK.

" Ya itu semuanya dalam rangka untuk mencegah dan memitigasi secara potensi gangguan yang tidak menutup kemungkinan bisa terjadi juga ya. Itu kita tetap lakukan," kata dia.

(Sah, Sumber: Liputan6.com/Yopi Makdori)

5 dari 7 halaman

Lokasi yang Diizinkan untuk Demonstrasi

Dream - Wakil Ketua Umum (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi, mengapresiasi langkah penyelesaian sengketa Pemilihan Umum terutama Pemilihan Presiden 2019 melalui jalur konstitusional. Dia berharap semua pihak bisa menerima putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

" Hal tersebut bukan saja merupakan bentuk kesadaran konstitusional namun sikap kenegarawanan yang sangat terpuji," ujar Zainut dalam keterangan tertulisnya, Rabu 26 Juni 2019.

Zainut mengatakan MUI juga melihat proses persidangan sudah berlangsung secara tertib, lancar, aman dan damai. Untuk itu, Zainut meminta kepada semua pihak untuk memberikan kepercayaan penuh kepada hakim MK dalam memutuskan sengketa ini.

Selanjutnya, dia menyatakan putusan MK bersifat final dan mengikat. Sehingga putusan tersebut harus dimaknai sebagai akhir dari perseteruan selama masa Pilpres 2019.

" Sebagaimana kaidah fikih, hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf (keputusan hakim adalah mengikat dan menghilangkan perbedaan)," ucap dia.

Zainut mengajak masyarakat untuk kembali merajut persaudaraan dan persatuan. Dia juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dalam menyikapi putusan MK.

" Tetap kedepankan sikap santun, damai, dan akhlakul karimah dalam menyampaikan tuntutan aspirasi," kata dia.

Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sengketa pilpres 2019 pada Kamis, 27 Juni 2019 pukul 12.30 WIB. Jadwal ini dimajukan dari rencana sebelumnya yaitu pada Jumat, 28 Juni 2019 karena majelis hakim MK telah selesai menggelar pleno putusan.(Sah)

6 dari 7 halaman

Quraish Shihab Ajak Rekatkan Silaturahmi Usai Pilpres

Dream - Tidak bisa dipungkiri, ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 membuat masyarakat seakan terpecah. Bahkan sampai ada yang memutus silaturahmi hanya karena berbeda pilihan capres.

Tak hanya itu, gesekan juga kerap terjadi di antara pada pendukung masing-masing capres. Bahkan hal itu terjadi hingga saat ini, meski Pilpres sudah berlalu.

Fenomena ini tidak luput dari pengamatan cendekiawan Muslim Quraish Shihab. Dia mengajak masyarakat untuk bersabar dan menyerahkan hasil Pilpres kepada putusan Mahkamah Konstitusi.

" Tinggal menunggu keputusan. Kalau tidak sesuai, ya, Anda harus mengorbankan perasaan dan keinginan (terhadap yang didukung)," ujar Quraish saat Halal Bihalal EMTEK di Studio 6 Emtek City, Jakarta, Selasa 25 Juni 2019.

Quraish mengajak semua pihak untuk bisa berlapang dada. Apapun keputusan MK harus diterima masing-masing pihak.

Cara ini, kata dia, seyogianya dilakukan jika seseorang cinta pada Tanah Airnya. Tak hanya itu, sikap rela berkorban juga bisa mencegah persatuan Indonesia dari keretakan.

7 dari 7 halaman

Putusan Sengketa Pilpres Dibacakan 27 Juni 2019

Dream - Mahkamah Konstitusi (MK) memajukan jadwal pembacaan putusan sengketa pemilihan presiden 2019, pada Kamis 27 Juni 2019. Sebelumnya, agenda sidang pembacaan putusan bakal digelar Jumat 28 Juni 2019.

" RPH (rapat permusyawaratan hakim) sudah selesai. Iya benar putusan dimajuin tanggal 27," ujar Juru Bicara MK, Fajar Laksono, Senin 24 Juni 2019.

Menurut Fajar, pengajuan sidang putusan menjadi 27 Juni 2019 bukan pelanggaran hukum. Sebab, penetapan 28 Juni 2019 sebagai pembacaan putusan pada awal masa sidang merupakan batas hakim konstitusi memutuskan perkara.

" Itu bukan dimajuin, kan memang paling lambat tanggal 28, karena majelis hakim merasa sudah siap dengan putusan dan bersidang tanggal 27, ya diputuskan," ucap dia.

Beri Komentar
Representasi Feminisme Versi Barli Asmara