JK Minta Bank Indonesia Dengarkan Pemerintah Juga

Pemerintah dan Bank Indonesia tidak bisa berjalan sendiri dalam mencapai perbaikan ekonomi negara.

Dream - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendesak Bank Indonesia agar satu suara dengan pemerintah dalam menjaga perekonomian negara.

“ Karena Bank Indonesia bagian dari bernegara yang tentu kepala negaranya Presiden,” tegas JK dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2015.

Menurut JK, di dalam Undang-Undang Bank Indonesia sudah dijelaskan jika pelaksanaan kebijakan BI yaitu kebijakan moneter, harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Tapi aturan lain juga menyebutkan jika pemerintah wajib meminta pandangan BI dalam menjalankan kebijakan sehingga wajib mengundang otoritas moneter itu dalam rapat kabinet.

" Jadi itu hubungannya luar biasa. Satu wajib mendengarkan pemerintah, satu wajib mengundang Bank Indonesia ke Sidang Kabinet,” jelas JK.

JK menggarisbawahi keberhasilan BI dan pemerintah bahwa dalam hal tertentu  memang berbeda sesuai dengan tugas masing-masing. BI selalu mengukur keberhasilan dalam nilai tukar dan inflasi. Tapi pemerintah mengukur keberhasilannya dalam pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Untuk menyeimbangkan dua hal ini, stabilitas mata uang rupiah dan inflasi harus mampu meningkatkan pertumbuhan dan memperbesar lapangan kerja. Untuk itu BI dan pemerintah selalu berkoordinasi guna mencapainya.

" Tidak bisa masing-masing pihak menjalankan kebijakan masing-masing secara independen, karena diikat oleh UU. BI harus mendengarkan pemerintah, kebijakannya dan pemerintah harus mendengarkan BI dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah," tegasnya.

Ukuran kemajuan suatu negara, lanjut JK, memang diukur dari berbagai hal. Ada ukuran pertumbuhan, ada ukuran pendapatan perkapita, ada ukuran defisit, dan sebagainya. Namun, ukuran yang banyak dipakai dan paling riil adalah lapangan kerja.

Selama lapangan kerja baik, tentu ekonomi masyarakat dapat mempunyai daya beli. Yang dikhawatirkan adalah apabila terjadi penurunan lapangan kerja, maka bisa menimbulkan masalah di bidang industri, pertanian dan sebagainya.

Adapun masalah selanjutnya yaitu Indonesia masih mengimpor barang-barang di bidang pertanian, juga industri. Namun, justru itulah peluang yang harus pergunakan. Artinya, karena pasar dalam negeri masih banyak dipenuhi barang impor maka industri dalam negeri masih bisa meningkatkan produktivitas di bidang pertanian dan industri untuk memenuhi kebutuhan pasar.

“ Karena itulah mari kita bersatu padu untuk meningkatkan produktivitas di semua bidang,” pungkasnya.