Pungutan PPN Jual Beli Mobil atau Motor Bekas Cuma Buat Pengusaha, Cek Aturan Lengkapnya

Reporter : Alfi Salima Puteri
Rabu, 13 April 2022 18:13

Peraturan pungutan PPN 1,1 persen ini mulai berlaku sejak 1 April 2022. Namun tak berarti orang yang menjual mobil akan langsung dikenakan pajak ini. Cek dulu aturan lengkapnya.

Dream - Kendaraan bermotor bekas kini resmi dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1,1 persen dari harga jual. Namun aturan ini hanya dikenakan pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) bukan terhadap individu yang menjalankan transaksi jual beli mobil.

Ketentuan pengenaan PPN ini diberlakukan sejak Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.03/2022 tentang PPN Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan Neilmadrin Noor menjelaskan penetapan PMK ini bertujuan untuk menyederhanakan mekanisme dan menyesuaikan perubahan tarif PPN atas transaksi penyerahan kendaraan motor bekas.

" Kita sederhanakan dari ketentuan lama untuk kendaraan bermotor bekas agar dikenai PPN dengan besaran tertentu,” ungkap Neilmadrin dalam rilisnya, Selasa, 12 April 2022.

1 dari 2 halaman

Namun, kewajiban memungut dan menyetorkan PPN sebesar 1,1 persen dari harga jual ini hanya diperuntukkan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas.

“ Berdasarkan aturan tersebut, jual beli kendaraan bermotor bekas yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau individual yang bukan PKP dan penjualan atau pembelian dilakukan bukan dalam rangka kegiatan usaha tidak perlu memungut PPN,” jelas Neilmadrin.

Neilmadrin menjelaskan PMK-65/PMK.03/2022 yang mulai berlaku sejak 1 April 2022 ini merupakan penyesuaian karena adanya perubahan tarif PPN dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2 dari 2 halaman

Sebelum ada PMK baru tersebut, beleid yang mengatur PPN atas kendaraan bermotor bekas berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79 Tahun 2010.

Tak hanya mengatur terkait besaran PPN, PMK terbaru turut menyederhanakan ketentuan mengenai pengenaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas.

Ketentuan pokok terkait pengenaan PPN atas transaksi penjualan kendaraan motor bekas berdasarkan PMK baru ini termasuk dasar hukum pembentukan dengan Pasal 16G Huruf I UU PPN.