Kantongi Sertifikasi BPOM, Bio Farma Siap Produksi 100 Juta Vaksin

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Jumat, 8 Januari 2021 15:33

Menteri BUMN Erick Thohir (Foto: Liputan6.com)

Bio Farma siap memproduksi 100 juta vaksin Covid-19.

Dream - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan Bio Farma telah memperoleh sertifikat Perizinan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) vaksin Covid-19 Sinovac dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Bio Farma siap memproduksi 100 juta vaksin Covid-19.

Sementara itu, 150 juta vaksin Covid-19 tengah dipersiapkan untuk mengantongi izin yang sama. Bahan baku vaksin yang akan diproduksi Bio Farma diimpor dari Sinovac China. Perkiraan tiba di Indonesia pada pertengahan Januari 2021.

" Alhamdulillah, Bio Farma juga sudah mempersiapkan dengan baik," ujar Erick dalam keterangan daring kanal YouTube Bio Farma, Bandung, Kamis, 7 Januari 2021.

Untuk mengesep persiapan tersebut, Erick meninjau langsung persiapan infrastruktur vaksin yang berada di Bio Farma. Dari hasil peninjauan, Erick memastikan kesiapan distribusi, baik untuk produksi, sudah sesuai dengan standar yang sudah direncanakan sejak awal.

1 dari 3 halaman

Kantongi Izin BPOM

Selain mengawasi soal infrastruktur dan penyaluran vaksin Covid-19 di Bio Farma, Kementerian BUMN juga tengah mengawal proses perizinan penggunaan darurat vaksin (emergency use of authorization/EUA) dari BPOM. Hal itu diperlukan agar keabsahan vaksinasi tidak diragukan oleh publik.

Dengan terbitnya izin penggunaan darurat vaksin Covid-19 Sinovac diharapkan bisa menepis anggapan Indonesia tidak taat dengan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi kesehatan dunia (WHO).

" Sejak awal saya kemukakan vaksin - vaksin yang dilakukan oleh pemerintah adalah vaksin yang sudah ada di daftar WHO dan sudah melalui uji klinis," tutur Erick.

2 dari 3 halaman

Kehalalan Vaksin Sinovac

Erick juga sudah bertemu Majelis Ulama Indonesia terkait proses sertifikasi kehalalan vaksin Covid-19.

" Alhamdulillah juga kemarin, saya juga bertemu dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyampaikan bahwa proses yang merupakan tupoksinya MUI," kata Erick.

MUI, ucap Erick, berhak menyebutkan bahwa vaksin Covid-19 ini masuk kategori halal atau tidak. Pemerintah sebut Erick, menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga ulama keagamaan tersebut.

(Sumber: Youtube @BioFarma)

Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.

3 dari 3 halaman

Wapres Harap Sertifikat Halal Vaksin Sinovac Rampung Sebelum 13 Januari

Dream - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap sertifikat halal untuk vaksin Covid-19 Sinovac dapat diterbitkan Majelis Ulama Indonesia sebelum 13 Januari 2020. Sehingga, vaksin sudah dapat digunakan pada pekan depan.

" Masalah izin dan fatwa halal ini sudah ada kesepakatannya. Wapres berharap sertifikasi bisa tuntas sebelum 13 Januari 2021," ujar Juru Bicara Wapres, Masduki Baedlowi.

Masduki mengatakan saat ini Pemerintah masih menunggu dua dokumen legalitas vaksin. Selain fatwa halal, kesimpulan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan juga sedang dinantikan.

" Keputusan dihasilkan kesepakatan, terkait pendistribusian dan penggunaan vaksin Sinovac yang akan dilakukan dalam waktu dekat," ucap dia.

Lebih lanjut, Masduki mengatakan Ma'ruf menilai kunci kesuksesan dari pendistribusian vaksin ada pada MUI dan BPOM. Karena keputusan dari dua lembaga tersebut akan menjadi dasar mengenai kehalalan dan keamanan vaksin.

" Wilayah kita kan kepulauan, jadi harus dilakukan sejal awal, uji lapangan tuntas tapi masih harus menunggu," kata Masduki.

Sumber: Merdeka.com