Keuangan Garuda Bermasalah, Ini Kata Kementerian BUMN

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Sabtu, 29 Juni 2019 10:16
Keuangan Garuda Bermasalah, Ini Kata Kementerian BUMN
Kementerian ini juga meminta Garuda menindaklanjuti putusan dua lembaga pemerintah ini.

Dream – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghormati keputusan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang masalah laporan keuangan PT Garuda Indonesia.

“ Kami meminta agar audit interim tersebut dilakukan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berbeda untuk mengetahui kinerja dan subsequent event,” kata Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 29 Juni 2019.

Kementerian BUMN dan OJK menyatakana da masalah dalam laporan keuangan Garuda tahun buku 31 Desember 2018. Oleh karena itu, operasional auditor dan perusahaan yang mengaudit keuangan maskapai pelat merah ini dibekukan.

Gatot juga meminta dewan direksi dan komisaris Garuda untuk menindaklanjuti keputusan OJK.

“ Kami meminta Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk dapat menindaklanjuti keputusan OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata dia.

1 dari 6 halaman

Laporan Keuangan Bermasalah, Garuda Indonesia Didenda Rp100 Juta

Dream – Kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk yang tak sesuai standar berbuntut panjang. Kementerian Keuangan membekukan operasional auditor dan perusahaan yang mengaudit keuangan maskapai pelat merah ini yaitu akuntan publik (AP), Kasner Sirumpea, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan.

Perusahaa  auditor ini diketahui mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anak tahun buku 2018. Sanksi ini dijatuhkan setelah Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kemenkeu memeriksa laporan keuangan Garuda tahun 2018.

“ Khususnya, pengakuan pendapatan atas perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang diindikasikan tidak sesuai dengan standar akuntansi,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Nufransa Wirasakti, di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Dream, Jumat 28 Jumat 2019.

Nufransa menegaskan sanksi yang dijatuhkan adalah pembekuan izin selama 12 bulan terhadap AP Kasner Sirumapea berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019.

Kasner Sirumpea terbukti melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen (LAI).

Sanksi lainnya berupa peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan reviu oleh BDO International Limited (Surat No.S-210/MK.1PPPK/2019 tanggal 26 Juni 2019) kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan.

“ Dasar pengenaan sanksi yaitu Pasal 25 Ayat (2) dan Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 5 tahun 2011 dan Pasal 55 Ayat (4) PMK No 154/PMK.01/2017,” kata dia.

2 dari 6 halaman

Hasil Pemeriksaan

Nufransa mengatakan Kemenkeu berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), regulator terkait, dan Institut Akuntan Publik Indonesia dalam memeriksa hasil audit Garuda.

Pemeriksaan dilakukan terhadap dua hal yaitu AP Kasner Sirumapea belum sepenuhnya mematuhi Standar Audit (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yaitu SA 315 Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya, SA 500 Bukti Audit, dan SA 560 Peristiwa Kemudian.

Kedua, KAP belum menerapkan Sistem Pengendalian Mutu KAP secara optimal terkait konsultasi dengan pihak eksternal.

Dia mengatakan pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif dilakukan untuk membina profesi keuangan dan perlindungan terhadap publik. Sanksi yang dijatuhkan telah mempertimbangkan tanggung jawab AP/KAP dan emiten secara proporsional.

“ Kemenkeu dan OJK berkomitmen mengembangkan dan meningkatkan integritas sistem keuangan dan kualitas profesi keuangan, khususnya profesi AP. Profesi ini berperan sebagai penjaga kualitas pelaporan keuangan yang digunakan oleh publik/(stakeholders) sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi,” kata Nufransa.

3 dari 6 halaman

Garuda Didenda Rp100 Juta

OJK telah memeriksa kasus penyajian laporan keuangan tahunan maskapai pelat merah. Otoritas keuangan ini menjatuhkan hukuman kepada Garuda. Salah satunya adalah denda Rp100 juta kepada maskapai.

“ Mengenakan Sanksi Administratif Berupa Dendasebesar Rp100 juta secara tanggung renteng kepada seluruh anggotaDireksi dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang menandatangani Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode tahun 2018 atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang LaporanTahunanEmiten atau Perusahaan Publik,” kata Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis, Anto Prabowo, di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Dream.

Dia mengatakan sanksi Rp100 juta juga berlaku bagi seluruh anggota direksi Garuda karena melanggar Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.

Anton mengatakan OJK juga meminta Garuda untuk memperbaiki kembali laporan keuangan tahun 2019 lalu menggelar public expose paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi.

4 dari 6 halaman

Akuntan Juga Kena Sanksi OJK

Selain maskapai, Anton mengatakan AP dan KAP juga mendapatkan hukuman dari OJK. OJK mengenakan hukuman administratif berupa pembekuan surat tanda terdaftar (STTD) selama setahun bagi Kasner Sirumpea dengan STTD Nomor: 335/PM/STTD-AP/2003 tanggal 27 Juni 2003 yang telahdiperbaharuidengansurat STTD Nomor: STTD.AP-010/PM.223/2019 tanggal 18 Januari 2019, selaku Auditor yang melakukan audit LKT PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2018 atas pelanggaran Pasal 66 UU PM jis. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017, Standar Audit (SA) 315 Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)tentang Pengidentifikasian & Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya, SA 500 SPAP tentang Bukti Audit, SA 560 SPAP tentang Peristiwa Kemudian, dan SA 700 SPAP tentang Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan.

Lalu, dia juga memberikan perintah tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan (Member ofBDO International Limited) untukmelakukanperbaikankebijakan dan prosedur pengendalianmutu atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 jo. SPAP Standar Pengendalian Mutu (SPM 1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya surat perintah dari OJK.
Pengenaansanksidan/atau Perintah Tertulis terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, AP, dan KAP oleh OJK diberikan sebagai langkahtegas OJK untuk menjaga kepercayaanmasyarakatterhadapindustri Pasar Modal Indonesia.

5 dari 6 halaman

Pernyataan Garuda

Maskapai pelat merah ini buka suara tentang sanksi yang dijatuhkan oleh Kemenkeu dan OJK. BUMN ini menghormati pendapat dari regulator dan perbedaan penafsiran laporan keuangan.

“ Namun, kami akan mempelajari hasil pemeriksaan tersebut lebih lanjut,” kata VP Corporate Secretary Garuda, M. Ikhsan Rosan, di Cengkareng, Banten, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Dream.

Ikhsan mengatakan kontrak itu baru berjalan delapan bulan dan semua pencatatan telah sesuai ketentuan PSAK yang berlaku dan tidak ada aturan yang dilanggar. Mahata dan mitra barunya telah memberikan komitmen pembayaran secara tertulis dan disaksikan oleh notaris, sebesar US$30 juta (Rp423,94 miliar) yang akan dibayarkan pada bulan Juli tahun ini atau dalam waktu yang lebih cepat.

“ Sisa kewajiban akan dibayarkan ke Garuda Indonesia dalam waktu tiga tahun dan dalam kurun waktu tersebut akan dicover dengan jaminan pembayaran dalam bentuk Stand by Letter Credit (SBLC) dan atau Bank Garansi bank terkemuka,” kata dia.

Ikhsan mengatakan kerja sama inflight connectivity ini merupakan bagian dari upaya Garuda Indonesia untuk terus meningkatkan layanan kepada para pengguna jasa berupa penyediaan wifi secara gratis. Garuda Indonesia juga tidak mengeluarkan uang sepeserpun dalam kerja sama ini.

“ Kerja sama ini sudah menjadi program Garuda Indonesia guna mendapatkan tambahan revenue (ancillary) bagi dari sisi pendapatan iklan untuk cross subsidy terhadap harga tiket sehingga nantinya harga tiket Garuda Indonesia akan lebih terjangkau dan dapat menjawab keluhan masyarakat luas atas mahalnya harga ticket,” kata dia.

Ikhsan mengatakan pihaknya akan terus melaksanakan dna menyempurnakan kerja sama itu karena akan menguntungkan maskapai. Hal ini mengingat potensi ancilary revenue yang akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang Garuda Indonesia group yangs saat ini berjumlah lebih kurang 50 juta per tahunnya.

“ Dalam mengelola perseroan, Garuda Indonesia telah melaksanakan sesuai dengan kaidah GCG dan seluruh aturan yang berlaku,” kata dia

6 dari 6 halaman

Tak Ada Campur Tangan Direksi dalam Laporan Keuangan

Untuk laporan keuangan, Ikhsan mengatakan itu adalah hasil pemeriksaan dari auditor independen, yaitu KAP Tanubrata Sutanto Tanubrata Fahmi Bambang & Rekan. Pihaknya optimistis proses audit dilakukan secara profesional dan tak ada “ sentuhan” direksi.

“ Tidak ada sama sekali campur tangan dari pihak manapun termasuk namun tidak terbatas dari direksi maupun dewan komisaris untuk mengarahkan hasil pada tujuan tertentu,” kata dia.

Ikhsan mengatakan KAP BDO ditetapkan oleh dewan komisaris Garuda setelah melewati proses tender terbuka pada semester 2 2018. Berdasarkan hal tersebut, KAP BDO memperoleh keyakinan yang memadai atas laporan keuangan Garuda sehingga dapat mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018.

“ Hingga saat ini BPK juga masih dalam proses pemeriksaan untuk hal yang sama. Garuda Indonesia selalu terbuka dan kooperatif untuk penyajian semua dokumen terkait,” kata dia.

Beri Komentar
Canggih, Restu Anggraini Desain Mantel dengan Penghangat Elektrik