Lagi Ramai, Kenapa Bisnis Thrifting Dilarang?

Melindungi Industri Tekstil Pelaku UMKM

Koordinasi dengan Kementerian Perdagangan telah dilakukan pada Selasa, 14 Maret 2023 dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

" Tentunya terkait dengan penindakan praktik bisnis pakaian bekas impor atau thrifting dan upaya ini tentu akan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Ahmad.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga menolak tegas jual beli baju bekas impor untuk melindungi industri tekstil pelaku UMKM.

" Kami ingin melindungi produk UMKM kita, terutama di sektor tekstil dan produk tekstil sepatu," jelas Teten Masduki.

Dapat Menggerus Lapangan Pekerjaan

Menurutnya, impor produk tekstil bekas dan ilegal tidak sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mendorong konsumsi produk lokal melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Menurutnya, saat ini produk tekstil dan sepatu hasil pelaku UMKM nasional pun mampu bersaing. 

Tren thrifting menurutnya juga akan menggerus lapangan pekerjaan, lantaran industri tekstil merupakan industri padat karya yang melibatkan banyak pekerja.

" Penyelundupan barang bekas, termasuk produk tekstil, itu menurut saya sangat tidak sejalan dengan gerakan Bangga Buatan Indonesia yang tujuannya untuk mengajak masyarakat untuk mencintai mengonsumsi karya bangsa sendiri dan yang diperjualbelikan juga ilegal," ucap Teten.

Oleh karena itu, Teten meminta bea cukai untuk lebih ketat meningkatkan pengawasan mengenai masuknya pakaian bekas impor ilegal.

Larangan itu sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

" Sebenarnya tidak sulit karena sudah kita investigasi, selain lewat medsos (media sosial), ada di Pasar Senen, Gedebage, dan Pasar Baru. Dari situ kan lebih mudah diidentifikasi siapa importirnya," ucap dia.