Persyaratan Usaha Mikro dan Kecil yang Bisa Peroleh Sertifikasi Halal Gratis

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Kamis, 16 September 2021 09:35
Persyaratan Usaha Mikro dan Kecil yang Bisa Peroleh Sertifikasi Halal Gratis
Pemerintah menggulirkan program sertifikasi halal secara cuma-cuma.

Dream – Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, menggulirkan program sertifikasi halal gratis (Sehati) yang disediakan untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil.  Untuk mendapatkan layanan tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan beberapa persyaratan.

Dikutip dari Liputan6.com, Kamis 16 September 2021, peserta program Sehati adalah UMK dengan produk yang terkategori dikenakan kewajiban bersertifikat halal sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Produk tersebut adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

“ Sebagai contoh, misalnya UMK dengan produk makanan dan minuman tentunya termasuk di sini,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Penyelenggara Produk Halal Kementerian Agama, Mastuki, di Jakarta, dikutip pada Kamis 16 September 2021.

Untuk mengikuti program Sehati, lanjut Mastuki, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMK, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus. Berikut ini adalah rinciannya.

1 dari 6 halaman

Syarat Umum yang Harus Dipenuhi Pelaku UMK

1. Belum pernah mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal dan tidak sedang/akan menerima fasilitasi sertifikasi halal dari pihak lain.

2. Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB)

3. Memiliki modal usaha/aset di bawah Rp 2 miliarn yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB)

4. Melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 tahun

5. Mendaftarkan 1 jenis produk, dengan nama produk paling banyak 20 dan produk berupa barang (bukan penjual/reseller).

2 dari 6 halaman

Syarat Khusus

1. Memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas produk dari dinas/instansi terkait

2. Memiliki outlet dan fasilitas produksi paling banyak satu.

3. Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi

4. Bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaaan oleh Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH.

 

(Sumber: Liputan6.com/Tira Santia)

3 dari 6 halaman

Luncurkan Sehati, UMKM Gratis Bikin Sertifikat Halal

Dream – Pemerintah gencar mendorong kemajuan industri halal Indonesia. Upaya itu salah satunya muncul dengan diluncurkannya program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang dirancang membantu pengusaha UMKM.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengharapkan program ini jadi penyemangat baru bagi UMKM agar bangkit dari pandemi Covid-19.

“ Ini juga memberikan pesan kepada kita saatnya kita tidak meratapi nasib, namun mari nyalakan lilin untuk menerangi dan mengatasi semua kesulitan yang dihadapi,” kata Yaqut dalam peluncuran Sehati secara hybrid, dikutip dari setkab.go.id, Kamis 9 September 2021.

 

© Dream

 

Yaqut memastikan pelaku usaha bukan saja memenuhi persyaratan kehalalan dan higienitas dengan adanya sertifikasi halal, namun juga meningkatkan citra positif tentang penjaminan produk halal.

Ia menambahkan, masyarakat dunia mengakui produk halal identik dengan kualitas dan higienitas. Tak mengherankan pertumbuhan produk halal terus meningkat, bahkan jadi gaya hidup global.

“ Melalui sertifikasi halal gratis ini, diharapkan makin banyak UMK yang bisa menembus pasar halal global,” kata dia.

4 dari 6 halaman

Dorong Perekonomian Nasional

Pelaksana Tugas Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Mastuki menyampaikan, Sehati adalah program kolaboratif dan sinergi antara BPJPH dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah (pemda), instansi, dan pihak swasta. Tujuannya, untuk memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku UMK.

“ Prioritas kepada UMK selain amanah PP Nomor 39 Tahun 2021 juga bertujuan untuk mendorong dan menggairahkan perekonomian nasional yang sebagian besar ditopang oleh pelaku UMK,” kata dia.

Prakarsa Sehati, lanjut Mastuki, dilandasi oleh kenyataan bahwa banyak kementerian, lembaga, instansi, pemda, BUMN/BUMD, maupun masyarakat yang menyediakan anggaran untuk fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK. Tahun 2020 misalnya, Kemenag menyediakan anggaran Rp8 miliar untuk memfasilitasi sertifikat halal kepada 3.179 UMK.

Pada tahun yang sama, sedikitnya ada 36 dinas di pemda yang tercatat membantu UMK memperoleh sertifikat halal dengan pengajuan melalui BPJPH.

“ Jumlah ini memang masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah UMK yang memiliki produk wajib bersertifikat halal,” kata Mastuki.

Menurut catatan dia, ada 13,5 juta UMKM yang masuk ke dalam kategori wajib bersertifikat halal.

5 dari 6 halaman

Gandeng Instansi Lain untuk Sertifikasi Halal

Berdasarkan pengalaman tersebut, tahun ini BPJPH berinisiasi kembali mengggandeng kementerian, lembaga, dan instansi yang memiliki anggaran fasilitasi sertifikasi halal untuk UMK. Harapannya, fasilitasi berupa pembiayaan tersebut dapat tersalurkan dengan baik, sesuai sasaran, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh sebanyak-banyak pelaku UMK.

Sertifikasi halal, lanjut Mastuki, memegang peran penting dan perlu untuk memastikan dan menjamin bahwa produk yang beredar dan dikonsumsi, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat telah memenuhi standar halal. BPJPH juga berkomitmen seluruh proses sertifikasi halal yang diajukan pelaku usaha dilakukan secara daring melalui aplikasi Sihalal.

“ Melalui Program Sehati ini, BPJPH menetapkan bahwa pengajuan/pendaftaran, pemeriksaan atau audit produk, penetapan fatwa halal, sampai penerbitan sertifikat halal seluruhnya online-based pada Sihalal,” kata dia.

Cara ini bertujuan untuk mempercepat proses dan mempermudah pelaku usaha yang mengakses sertifikasi halal.

6 dari 6 halaman

Mulai Go Digital

Saat ini, kata Mastuki, pihaknya sedang berproses ke arah digitalisasi layanan. Sertifikat halal ini berbentuk e-certificate dengan tanda tangan digital. Sertifikat itu terhubung ke sistem Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Layanan Sihalal saat ini juga telah terkoneksi dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Masih dalam progres, Sihalal juga dirancang untuk terintegrasi dengan Indonesian National Single Window (INSW).

“ Juga dirancang terintegrasi dengan aplikasi yang dimiliki Lembaga Pemeriksa Halal, serta aplikasi lain sebagai bagian dari ekosistem halal,” kata dia.

Beri Komentar