CONNECT WITH US!

Mengelola Dana Haji

Reporter : Ahmad Baiquni | Jumat, 18 Agustus 2017 20:20
Triliun rupiah disimpan. Amanah dari para jemaah haji. BPKH kini jadi tumpuan.

Dream – Pemulung naik haji. Terdengar seperti judul sinetron. Tapi ini sungguhan terjadi. Di sebuah desa di Bulubrangsi, Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tamu Allah itu bernama Munip. Janda empat anak yang mengais rezeki dari tumpukan sampah.

Munip bukan orang berada. Apalagi kaya raya. Usia tak lagi muda. Sudah menginjak 70 tahun. Saban hari kerjanya menggaruk tumpukan sampah. Terkadang jadi pemijat saat jasanya dibutuhkan.

Dari profesi itu, recehan-recehan uang terkumpul. Tak besar. Cuma Rp 20 ribu-50 ribu sehari. Hampir semuanya ditabung. Untuk makan, Munip memang tak pilih-pilih. Cukup nasi kerak dan lauk sayur. " Mbah kalau makan cukup dengan daun singkong. Nggak pakai ikan," katanya.

Kebiasaan itu dilakoninya sejak 30 tahun lalu. Sekitar tahun 1987, Mbah Munip memegang uang Rp 1 juta. Harta berharga itu dititipkan ke temannya. Rutin menabung saban hari, uangnya beranak-pinak. Hingga mencapai Rp 20 juta di tahun 2010. Tinggal Rp 5 juta lagi Munip jadi Tamu Allah. Paling tidak dapat antrean pergi haji.

Selama tujuh tahun Munip hidup serba pas-pasan. Tapi dia tetap menderma. Bersedekah ke anak yatim piatu. Dari mana uangnya? Munip hanya tahu rezeki selalu datang padanya. “ Meskipun saya juga susah, tapi saya juga ingin beramal," jawabnya.

Dan panggilan itu benar-benar datang. Nama Munip masuk daftar calon haji tahun ini. Bergabung di kelompok terbang (kloter) 18 jamaah calon haji (JCH) embarkasi Surabaya.

****

Munip cuma satu dari ratusan ribu muslim Indonesia yang bisa berangkat haji. Tahun ini ada kuota haji 221 ribu. Bertambah dari biasanya 168 ribu Jemaah haji. Untuk berhaji tahun ini, harus ada uang rata-rata Rp 35 juta di tangan.

Uang haji Munip bersama ratusan ribu jemaah calon haji inilah yang sedang disorot. Pemicunya sebuah lembaga baru pemerintah. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang dibentuk 26 Juli 2017. Calon pengelola triliunan rupiah amanah uang Jemaah.

BPKH sebetulnya bukan barang baru. Jabang bayinya sudah lahir lebih lama. Kala Tarmizi Taher masih dijabat Menteri Agama. Di tahun 1994, pelaksanaan haji mengalami surplus. Ada uang lebih dari biaya operasional. Berkat efisiensi dan penekanan harga tiket penerbangan Garuda.

Dari seminar haji di Jakarta, tercetus ide tabungan haji. Tarmizi Taher segera melapor ke atasannya. Saat itu Soeharto. Gayung bersambut. Orang nomor satu di Indonesia itu setuju. Lewat Keppres Nomor 35 Tahun 1996, usul tabungan haji dijalankan. Pengelolanya bernama Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia (BPDONHI).

 Ibadah Haji

Tugas BPDONHI sangat spesifik. Diminta mengelola ONH untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji para orang Indonesia. Juga wewenang memanfaatkan dana hasil pengelolaan untuk pendidikan, dakwah Islam, pengentasan kemiskinan, dan kemaslahatan umat Islam lainnya.

Di tahun yang sama Soeharto membuat sedikit perubahan. Lewat Keppres 52 Tahun 1996, BPDONHI sebagai kepanjangan tangan pemerintah dapat tugas jadi pemegang kuasa uang jemaah haji.

Era reformasi, badan pengelola masih diakui. Warisan rezim Orde Baru tetap hidup. Namun berubah nama. BPDONHI menjelma menjadi Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU). Ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Di masa presiden Susilo Bambang Yudhoyono, aturan DAU dibuat agak terperinci. Lewat UU Nomor 13 Tahun 2008, BP DAU dapat menginvestasikan dana haji untuk usaha produktif dan investasi yang sesuai syariah.

Barulah di tahun 2014, keluar aturan khusus soal keuangan haji. Pemerintah menerbitkan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Disini di atur jelas asal muasal, penggunaan, serta pengembangan dana milik para Jemaah.


*****

Soal haji memang tak bisa dianggap remeh. Orang Indonesia yang mendaftar tak pernah surut. Antrean semakin panjang. Dan uang haji yang terkumpul makin tambun.

Selain DAU, keuangan haji berasal dari banyak pos. Ongkos haji, nilai manfaat investasi, dana efisiensi penyelenggaraan haji, serta sumber lain yang sah dan tak mengikat. Jumlahnya mencengangkan.

Tengok saja laporan per Mei tahun 2017 dari Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Kemenag. Simpanan uang haji di bank syariah mencapai Rp 96,69 triliun. Itu berasal dari banyak sumber.

Dari setoran haji regular saja, sudah terkumpul Rp 83,19 triliun. Dalam bentuk giro Rp 1,5 triliun dan deposito Rp 44,62 triliun. Ada juga penempatan di Sertifikat Berharga Syariah Negara (SBSN) senilai Rp 35,25 triliun.

Pemasukan dari dana setoran haji khusus beda lagi. Total nilainya Rp 4,44 triliun. Itu baru dari setoran awal calon jemaah haji.

Setoran lunas BPIH regular sampai 31 Mei 2017 juga mencatat angka Rp 7,22 triliun. Dan dari haji khusus sebesar Rp 1,83 triliun. Semuanya disimpan dalam bentuk giro dan deposito.

 Haji dan Umrah

Dari uang itu, ada uang diperoleh. Dari jatah bagi hasil simpanan. Dari dana hasil investasi giro, uang haji jemaah bertambah Rp 59,65 miliar. Deposito sebesar Rp 1,39 triliun. Agak modern, pemerintah juga dapat hasil investasi SBSN senilai Rp 350 miliar.

Setoran haji khusus juga beranak pihak. Hasil optimalisasi dari giro dan tabungan bertambah Rp 47,85 miliar.

Data terbaru pada akhir Juni 2017 disebutkan haji yang akan dikelola BPKH mencapai Rp99,34 triliun. Bakal tembus Rp 100 triliun di akhir tahun. Selain dari akumulasi setoran calon jemaah haji dan hasil investasinya, didalamnya ada dana DAU sebesar Rp3,05 triliun.
Disebutkan pula ada dana Rp 19 miliar milik para haji yang disimpan dalam bentuk penyertaan modal di PT Bank Muamalat Indonesia.

*******

Siapa yang tak tergiur dengan triliunan uang itu. Presiden Joko Widodo membawa usulan saat pengukuhan Badan Pengawas dan Badan Pelaksana BPKH. Dana haji diinvestasikan pada produk minim risiko. Salah satu yang disinggungnya proyek infrastruktur seperti jalan tol, jembatan, atau pelabuhan.

“ Kesempatan ini yang mungkin pemerintah harus memberikan peluang……….. kan enggak mungkin lah itu sampai rugi kalau naruhnya disitu. Bukan di tempat-tempat yang memiliki risiko tinggi” ucapnya kala itu.

Usul Jokowi menyulut perdebatan. Topik dana haji jadi diskusi orang banyak. Dari kalangan masyarakat biasa sampai para politisi. Suara keras datang dari Senayan. Ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher Parasong, mengingatkan pemerintah berhati-hati. Legislator ini menyinggung Pasal 2 UU tersebut, yang menjelaskan asas pengelolaan dana haji. Jika melenceng dari asas itu, pemerintah bisa disebut melanggar UU.

“ Diamanahkan pada Pasal 2. Keuangan haji itu harus berdasarkan asas syariah, kehati-hatian, ada prinsip kemanfaatan, ada prinsip akuntabel, dan nilai manfaat, dan nirlaba,” kata Ali kepada Dream.

Dari pandangan Ali, investasi di sektor infrastruktur harus dimaknai untuk memenuhi kebutuhan jemaah. Misalnya, membangun hotel di Mekah dan Madinah, pusat informs di Jeddah, atau membangun asrama haji di Tanah Air.

“ Nah, seperti itu, ada kaitan dengan haji. Bukan pembangunan jalan raya, jalan tol, MRT misalnya. Bukan itu yang dimaksudkan,” kata dia.

Soal cara kelola dana haji, UU Nomor 34/2014 memang sudah mengatur. Khusus untuk investasi, BKPH boleh menaruh dana haji dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya.

UU hanya meminta BPKH untuk melakukan penempatan sesuai prinsip syariah, aman, kehatian-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas.

Sebagai pengelola dana haji, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin turut angkat bicara. Investasi dana haji untuk proyek infrastruktur, katanya, boleh saja dilakukan. Asalkan memenuhi prinsip-prinsip yang digariskan.

Lukman bukan asal memberi dukungan. Dia merujuk pada Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 tentang Status Kepemilikan Dana Setoran BPIH Yang Masuk Daftar Tunggu (Waiting List).

 Saudi Batalkan Penarikan Biaya Visa Haji dan Umrah

Para ulama MUI dalam ijtima itu memang membolehkan dana setoran haji calon jamaah yang termasuk daftar tunggu di rekening Menag, di-tasharrufkan untuk hal-hal produktif. Serta dikelola dengan mitigasi risiko yang tinggi. Atas nama pemilik, pemerintah dapat mentasharrufkan dana tersebut pada sektor yang halal yaitu sektor yang terhindar dari maisir, gharar, riba, dan lain-lain.

“ Membiarkan dana tersebut mengendap dalam rekening pemerintah tidaklah termasuk perbuatan bijak dan baik,” tulis hasil Ijtima yang juga membolehkan Kemenag mendapatkan imbalan (ujrah) yang wajar.

Soal investasi infrastruktur, Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag, Mastuki sedikit meluruskan. Penempatan uang tak harus dimaknai dengan menaruh uang. BPKH bisa saja berinvestasi dengan membeli surat berharga dari sebuah proyek infrastruktur yang dibuat.

“ Untuk membiayai tol Jawa misalnya. Karena ini dikeluarkan sukuk dari obligasi syariah, itu bisa untuk membeli (sukuk) itu,” kata Mastuki yang mengatakan proyek infrastruktur yang digarap harus mendapat jaminan dari pemerintah.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, saat berbincang dengan Dream juga turut menjelaskan soal investasi itu. Patokannya pandangan ulama dalam Forum Ijtima Ulama IV di Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, pada 29 Juni-2 Juli 2012.

“ Fatwa itu sudah menjelaskan rambu-rambunya,” kata Asrorun kepada Dream.

Dalam fatwa tersebut, MUI menetapkan empat poin hukum dalam mengelola dana haji. Keempatnya adalah dana haji adalah milik calon Jemaah, boleh dimanfaatkan untuk hal-hal produktif, hasil penempatan menjadi milik calon jemaah tapi pemerintah berhak dapat imbalan dari pengembangannya.

Poin terakhir adalah, kata Asrorun, dana haji milik calon jemaah tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun. Dana itu Cuma boleh digunakan untuk membiayai keperluan saat melaksanakan haji.

Disinggung soal produk investasi yang boleh dipakai, Asrorun mengatakan hal itu sudah menjadi tugas BPKH. “ Tugas BPKH untuk memastikan pengelolaan dana haji sejalan dengan fatwa,” ujarnya.

Sebagai lembaga yang akan mengelola dana triliun, Anggota Badan Pelaksana BPKH Beny Witjaksono, memastikan takkan sembarangan menginvestasikan dana haji. Tugas lembaga ini sepenuhnya tunduk pada UU Pengelolaan Dana Haji

“ Di Pasal 48 Undang-undang itu (UU Pengelolaan Dana Haji) sudah jelas, penggunaan dana haji itu sudah jelas,” katanya.

Untuk soal besaran investasi untuk masing-masing instrumen, BPKH belum punya gambaran. Masih menunggu peraturan pemerintah.

BPKH memang baru terbentuk. Lembaha ini sedang merancang rencana strategis pengelolaan dana haji. Untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Termasuk ladang investasi dana haji yang akan dipilih. Beny memastikan, semuanya didasarkan pada niat untuk kemaslahatan umat.

“ Mau target pendapatan berapa, mau target penerimaan berapa, visi misi kita, value kita ada di situ. Kita akan membuat RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan),” turut Beny.

Dana haji memang sangat besar. Amanah yang dipikul BPKH juga teramat berat. Kehadiran BPKH diharapkan bisa membuat Munip dan jemaah haji lain bisa menjadi Tamu Allah dengan layanan prima. Insyaallah…..

(Sah/Laporan: Ahmad Baiquni, Maulana Kautsar)

Rekam Jejak Korupsi Setya Novanto