Menteri Basuki Hadimuljono Minta Warga Jakarta Setop Pakai Air Tanah, Kenapa?

Reporter : Okti Nur Alifia
Rabu, 22 Februari 2023 08:30

Ilustrasi (Foto: Shuttertock)

Langkah tersebut dilakukan guna mengatasi tantangan penurunan muka air tanah sebagai dampak dari ekstraksi air tanah yang sedang dihadapi masyarakat ibu kota.

Dream - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di sisi hulu dan hilir untuk meningkatkan pelayanan perpipaan air minum.

Langkah tersebut dilakukan guna mengatasi tantangan penurunan muka air tanah sebagai dampak dari ekstraksi air tanah yang sedang dihadapi masyarakat ibu kota.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun meminta warga Jakarta secara perlahan mulai menyetop pemakaian air tanah menuju air bersih sehingga permukaan tanah Jakarta tidak terus merosot hingga di bawah permukaan air laut.

" Kalau itu semua telah bisa diselesaikan dan bisa menyuplai rakyat Jakarta, maka kita pada 2030 pasti bisa menyampaikan pada rakyat, stop memakai air tanah. Hanya dengan itu, penurunan air tanah Jakarta bisa dihentikan seperti di Bangkok dan Tokyo," ujar Basuki di Jakarta, dikutip dari Liputan6.com, Selasa, 21 Februari 2023.

Menurut Basuki, saat ini cakupan layanan perpipaan air minum masih sekitar 65 persen. Dibutuhkan pasokan air sebesar 31.875 liter per detik pada 2030 untuk mencapai cakupan pelayanan air minum perpipaan 100 persen.

" Saat ini cakupan pelayanan perpipaan air minum masih 65 persen. Mudah-mudahan target 100 persen pada tahun 2030 dapat tercapai," imbuh dia.

1 dari 3 halaman

Adapun air bersih nantinya akan berasal dari tiga proyek, yakni SPAM Regional Jatiluhur 1 dan SPAM Juanda yang direncanakan akan melayani pemenuhan air bersih 3.200 liter/detik, kemudian SPAM Regional Karian Serpong direncanakan 3.500 liter/detik.

" Ini bagian dari environmental remediation dari Jakarta yg telah sinking, turun 12-18 cm per tahun karena over extraction dari ground water. Pemerintah Pusat enggak bisa apa-apa, enggak bisa melarang. Kecuali, kalau sudah bisa mensuplai air bersih completely pada rakyat Jakarta," kata Menteri Basuki.

Sedangkan SPAM Regional Ir. H. Djuanda nantinya akan melayani pemenuhan air baku di area DKI Jakarta (3.500 liter/detik), Kabupaten Bekasi (2.000 liter/detik), Kabupaten Bogor (2.000 liter/detik), Kota Bekasi (1.000 liter/detik), dan Kabupaten Karawang (850 liter/detik) dengan memanfaatkan alokasi air baku dari Waduk Jatiluhur sebesar 10.000 liter/detik.

2 dari 3 halaman

90 Investor Akan Tanam Modal di IKN, Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Indonesia Mulai 2024

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan keputusan presiden (keppres) terkait perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur pada 2024.

Kabar ini disampaikan Kepala Otorita Ibu Kota Negara, Bambang Susantono, yang mengartikan bahwa Jakarta tak lagi menjadi ibu kota negara mulai 2024.

" Ini memang kami emban hingga 2024 dan manakala di 2024 Presiden akan mengeluarkan Keppres yang menyatakan bahwa ya ibu kota (Jakarta) akan pindah ke IKN Nusantara pada 2024 tersebut," kata Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, dikutip dari Liputan6.com, Selasa, 7 Februari.

Meskipun Keppres kepindahan ibu kota negara masih cukup lama, Bambang menegaskan, Otorita sudah mempersiapkan agar IKN siap huni pada tahun 2024.

" Walaupun tanggalnya masih 2024 tapi persiapannya harus kami lakukan dari sekarang, persiapan pemindahan bagaimana kita memindahkan ASN, TNI/POLRI dalam beberapa tahapan bahkan penyelenggaraan Pemerintah harus kami pikirkan dari sekarang," ujarnya.

Bambang menambahkan, pada paruh pertama 2024 ketika Presiden mengeluarkan Keppres tersebut, paling tidak pelayanan publik bisa berjalan dengan baik.

3 dari 3 halaman

Bambang juga mencatat, ada 142 investor yang berminat investasi di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Sebanyak 90 investor telah menyatakan keseriusan untuk menanamkan modalnya di IKN, yang kemudian dilanjutkan ke proses bisnis dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

" Kami ingin lapor juga kami menerima cukup banyak pernyataan minat atau letter of interest. Hingga kemarin, hingga minggu lalu jumlahnya 142 investor, 90 kami kategorikan pihak serius," ujarnya.

Untuk rinciannya, yakni 25 investor tertarik di bidang infrastruktur dan utilitas, 15 di sektor bidang edukasi, 14 di sektor jasa konsultasi, 10 di sektor perumahan.

Selanjutnya, ada 6 investor di sektor teknologi, 5 investor di sektor kesehatan, 9 di sektor mixed use dan komersial, kemudian 4 investor di sektor kantor BUMN dan swasta, 2 di sektor kantor pemerintahan.