Besarnya warga Muhammadiyah yang tersebar di pelosok Indonesia merupakan potensi organisasi Islam terbesar ini menjadi mitra strategis pemerintah dan bank dalam menyalurkan KUR.
Dream - Organisasi Islam Muhammadiyah memandang program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sangat relevan terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat. Namun, agar KUR bisa berjalan dengan benar dan tidak mengalami penyimpangan, KUR perlu diawasi dan selalu dievaluasi penyalurannya.
Demikian disampaikan Sekretaris Umum Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PP Muhammadiyah, Azrul Tanjung di kantor PP Muhammadiyah Jakarta melalui keterangan persnya, Senin, 1 Februari 2016.
Azrul menyatakan, program KUR merupakan kebijakan program pemerintah yang tepat dalam mendorong ekonomi nasional. Pasalnya, masyarakat diberikan kemudahan dalam memiliki akses keuangan untuk pengembangan usahanya.
Program KUR, tambah Azrul, sudah dilakukan oleh pemerintahan cukup lama, tetapi menurut penilaiannya belum maksimal. Terbukti, banyak masyarakat yang hingga saat ini belum banyak mengakses KUR tersebut.
Dalam kajian MEK, banyak faktor yang menyebabkan KUR tidak banyak terserap secara komperehensif oleh masyarakat diantaranya adalah sosialisasi, regulasi KUR, dan pengetahuan masyarakat yang minim mengenai KUR.
Terkait itu, Azrul mengajak pemerintah untuk bersama-sama dalam mengembangkan penyaluran KUR. " Muhammadiyah dengan segala infrastrukturnya yang ada selama ini bisa diajak bermitra oleh pemerintah dalam penyaluran KUR," ujar Azrul.
Potensi KUR untuk warga Muhammadiyah sangat besar apalagi saat ini Muhammadiyah telah membangun Jaringan Saudagar Muhammadiyah (JSM) dari ranting hingga pusat yang tersebar dari semua provinsi.
Belum lagi keberadaan dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) yang rata rata memiliki inkubator bisnis sangat relevan, untuk digerakkan untun pendampingan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Maka, kata Azrul, sangat tepat jika pemerintah dan bank pelaksana KUR membangun kemitraan dengan Muhammadiyah.
Untuk mengkaji potensi dan manfaat KUR bagi menumbuhkembangkan sektor riil, Muhammadiyah meminta tim kebijakan ekonomi MEK untuk membuat rekomendasi. Terutama yang bisa dijadikan masukkan para stakeholder dalam meningkatkan program KUR.
Seperti diketahui, tahun 2016 ini pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 100 triliun untuk KUR. Saat ini, alokasi dana tersebut siap disalurkan melalui BRI sebesar Rp 67,5 triliun, Bank Mandiri Rp 13 triliun, dan BNI sebesar Rp 11,5 triliun.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pemerintah tengah mengupayakan agar KUR ini bisa disalurkan juga melalui koperasi atau lembaga keuangan non bank agar semakin cepat dan banyak dimanfaatkan pengusaha UKM di seluruh Indonesia. (Ism)
