Luncurkan Sehati, UMKM Gratis Bikin Sertifikat Halal

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Kamis, 9 September 2021 19:36
Luncurkan Sehati, UMKM Gratis Bikin Sertifikat Halal
Program ini diharapkan bisa membantu UMKM di tengah pandemi Covid-19.

Dream – Pemerintah gencar mendorong kemajuan industri halal Indonesia. Upaya itu salah satunya muncul dengan diluncurkannya program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang dirancang membantu pengusaha UMKM.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengharapkan program ini jadi penyemangat baru bagi UMKM agar bangkit dari pandemi Covid-19.

“ Ini juga memberikan pesan kepada kita saatnya kita tidak meratapi nasib, namun mari nyalakan lilin untuk menerangi dan mengatasi semua kesulitan yang dihadapi,” kata Yaqut dalam peluncuran Sehati secara hybrid, dikutip dari setkab.go.id, Kamis 9 September 2021.

Yaqut memastikan pelaku usaha bukan saja memenuhi persyaratan kehalalan dan higienitas dengan adanya sertifikasi halal, namun juga meningkatkan citra positif tentang penjaminan produk halal.

Ia menambahkan, masyarakat dunia mengakui produk halal identik dengan kualitas dan higienitas. Tak mengherankan pertumbuhan produk halal terus meningkat, bahkan jadi gaya hidup global.

“ Melalui sertifikasi halal gratis ini, diharapkan makin banyak UMK yang bisa menembus pasar halal global,” kata dia.

1 dari 7 halaman

Dorong Perekonomian Nasional

Pelaksana Tugas Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Mastuki menyampaikan, Sehati adalah program kolaboratif dan sinergi antara BPJPH dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah (pemda), instansi, dan pihak swasta. Tujuannya, untuk memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal secara gratis bagi pelaku UMK.

“ Prioritas kepada UMK selain amanah PP Nomor 39 Tahun 2021 juga bertujuan untuk mendorong dan menggairahkan perekonomian nasional yang sebagian besar ditopang oleh pelaku UMK,” kata dia.

Prakarsa Sehati, lanjut Mastuki, dilandasi oleh kenyataan bahwa banyak kementerian, lembaga, instansi, pemda, BUMN/BUMD, maupun masyarakat yang menyediakan anggaran untuk fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK. Tahun 2020 misalnya, Kemenag menyediakan anggaran Rp8 miliar untuk memfasilitasi sertifikat halal kepada 3.179 UMK.

Pada tahun yang sama, sedikitnya ada 36 dinas di pemda yang tercatat membantu UMK memperoleh sertifikat halal dengan pengajuan melalui BPJPH.

“ Jumlah ini memang masih rendah jika dibandingkan dengan jumlah UMK yang memiliki produk wajib bersertifikat halal,” kata Mastuki.

Menurut catatan dia, ada 13,5 juta UMKM yang masuk ke dalam kategori wajib bersertifikat halal.

2 dari 7 halaman

Gandeng Instansi Lain untuk Sertifikasi Halal

Berdasarkan pengalaman tersebut, tahun ini BPJPH berinisiasi kembali mengggandeng kementerian, lembaga, dan instansi yang memiliki anggaran fasilitasi sertifikasi halal untuk UMK. Harapannya, fasilitasi berupa pembiayaan tersebut dapat tersalurkan dengan baik, sesuai sasaran, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh sebanyak-banyak pelaku UMK.

Sertifikasi halal, lanjut Mastuki, memegang peran penting dan perlu untuk memastikan dan menjamin bahwa produk yang beredar dan dikonsumsi, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat telah memenuhi standar halal. BPJPH juga berkomitmen seluruh proses sertifikasi halal yang diajukan pelaku usaha dilakukan secara daring melalui aplikasi Sihalal.

“ Melalui Program Sehati ini, BPJPH menetapkan bahwa pengajuan/pendaftaran, pemeriksaan atau audit produk, penetapan fatwa halal, sampai penerbitan sertifikat halal seluruhnya online-based pada Sihalal,” kata dia.

Cara ini bertujuan untuk mempercepat proses dan mempermudah pelaku usaha yang mengakses sertifikasi halal.

3 dari 7 halaman

Mulai Go Digital

Saat ini, kata Mastuki, pihaknya sedang berproses ke arah digitalisasi layanan. Sertifikat halal ini berbentuk e-certificate dengan tanda tangan digital. Sertifikat itu terhubung ke sistem Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Layanan Sihalal saat ini juga telah terkoneksi dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Masih dalam progres, Sihalal juga dirancang untuk terintegrasi dengan Indonesian National Single Window (INSW).

“ Juga dirancang terintegrasi dengan aplikasi yang dimiliki Lembaga Pemeriksa Halal, serta aplikasi lain sebagai bagian dari ekosistem halal,” kata dia.

4 dari 7 halaman

Potensi Indonesia Jadi Pusat Industri Halal Perlu Digali

Dream - Sejak beberapa tahun belakangan, pemerintah berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat makanan dan wisata halal, serta pakaian muslim dunia. Hal itu didukung oleh peran bank syariah.

Menurut Chairman Indonesia Halal Lifestyle Center sekaligus Dewan Pakar Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (PP MES), Sapta Nirwandar, Indonesia telah berhasil menjadi pusat industri halal. Sayangnya, hanya sebagai konsumen.

Forum Muhadatsah Bulanan Dewan Pakar MES© Dewan Pakar MES

" Memang kita ini jadi negara top di sektor industri halal, tapi sebagai consumer. Indonesia menjadi konsumen halal food peringkat pertama sebesar 114 miliar dolar AS," ujar Sapta Nirwandar, dalam Forum Muhadatsah Bulanan Dewan Pakar PP MES bertajuk 'Peran Bank Syariah dalam Sektor Sustainable Halal Food dan Sustainable Fashion', Sabtu 3 Juli 2021 kemarin.

Sementara yang menjadi penyuplai utama di sektor industri halal adalah negara non muslim. Brazil menduduki peringkat pertama eksportir produk halal dengan nilai ekspor 16,2 dolar AS. Lalu, diikuti India dengan nilai ekspor sebesar 14,4 miliar dolar AS.

5 dari 7 halaman

Label Halal

Label Halal© Shutterstock

Meski begitu, ia tetap mendukung Indonesia untuk menjadi pusat di sektor industri halal sebagai produsen. Diawali dengan memberikan label halal pada berbagai jenis makanan yang terjual.

" Kita telah melakukan penelitian, dan hasilnya terbukti food dan fashion menjadi dua sektor yang mendominasi. Untuk food sendiri, di masa pendemi seperti sekarang kebutuhannya naik. Oleh karena itu, kita perlu fokuskan ke sektor halal food, halal labeling menjadi kebutuhan yang sangat penting," kata Sapta.

6 dari 7 halaman

Bantuan dari bank syariah

Perkembangan Indonesia untuk menjadi pusat di sektor industri halal mendapat bantuan dari bank syariah. Terutama, dalam penguatan ekosistem makanan halal dan pakaian muslim yang berkelanjutan.

Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI), Herry Gunardi menyatakan bahwa bank syariah mampu membiayai perkembangan potensi industri halal di kisaran Rp420-714 triliun. " Namun, dalam realisasinya masih di bawah potensi minimum," ungkapnya.

Selain itu, menurut Dewan Pakar PP MES, Riawan Amin diperlukan adanya sinergi antara bank syariah dan konvensional untuk bisa membangun Indonesia sebagai pusat industri halal.

" Kita harus berjamaah dalam persoalan food dan fashion ini. Ini perlu ditekankan sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Wakil Presiden RI dalam Global Islamic Forum 2019 yaitu melakukan sinergi dengan bank konvensional," ujar Amin.

7 dari 7 halaman

Pesan untuk pejuang ekonomi dan keuangan syariah

Selanjutnya menurut mantan Sekretaris Jenderal PP MES, Adiwarman Karim, terdapat tiga hal yang harus dipahami oleh pejuang ekonomi dan keuangan syariah untuk bisa membantu mewujudkan Indonesia sebagai pusat di industri halal.

Hal pertama yaitu keberhasilan dari ekonomi syariah adalah ketika bank konvensional mengadopsi cara-cara ekonomi syariah.

Kedua, menghadirkan ekonomi syariah secara bertahap harus melalui pilot project. " Terakhir adalah perlunya mencari kesamaan fungsi dari ekonomi syariah kemudian diberikan fitur pembeda, ini menjadi hal yang penting," katanya. (mut)

Beri Komentar