Pertumbuhan Mandeg, Bank Syariah Salahkan Pemerintah

Ketidakberpihakan pemerintah terhadap industri keuangan syariah menyebabkan pertumbuhan industri ini mengalami perlambatan tiap tahunnya.

Dream - Tren pertumbuhan aset bank syariah kini mengalami perlambatan. Direktur Bisnis Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, Imam Teguh Saptono menengarai beragam perlambatan yang membuat situasi perbankan syariah nasional terpuruk salah satunya adalah ketidakberpihakan pemerintah.

Ia mencontohkan, mengenai aturan pajak deposito, bank syariah tidak disusun sesuai dengan prinsip yang berlaku.

“ Pajak deposito syariah sama dengan bank konvensional. Padahal tingkat bunga di syariah itu tidak tetap, tapi harus mengikuti aturan pajak bank konvensional yaitu sebesar 20 persen dari margin yang diberikan,” ujar Imam di kantornya, Senin 21 September 2015.

Padahal, lanjut Imam, deposito yang ada di bank syariah bersifat tidak tetap, berbeda dengan bank konvensional yang tetap.

Masalah lain yang juga mengganjal, tambah Imam, selama ini hasil operasionalisasi penjualan sukuk masuk ke bank konvensional, meskipun sukuk adalah instrument bank syariah. Serta belum ada kemudahan bagi bank syariah untuk menerbitkan surat utang tersebut.

Imam juga menyebut mengenai hak masyarakat untuk mengikuti program Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) baik kesehatan maupun ketenagakerjaan dengan skim syariah sejak awal.

“ Sedangkan dari sisi regulasi yang berarti ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI), kami ingin pihak tersebut mengembalikan posisi bank syariah, bukan hanya sebagai bank tapi uga bisa menjalankan fungsi syariahnya,” tegasnya.

Imam menjelaskan, dalam konsep bank, tugas lembaga keuangan hanya berfungsi menyediakan pembiayaan. Padahal dalam konsep syariah, bank dapat sekaligus menjadi distributor dari barang-barang yang ia biayai. Sehingga biaya distribusi dapat dipotong dan memberi keuntungan yang lebih besar.

Imam menegaskan, pemerintah semestinya berani mencontoh Malaysia untuk membuat berbagai program untuk mengarusutamakan bank syariah dalam pilihan masyarakat.

“ Kalau di Malaysia itu ada kampanye Islamic First. Jadi di setiap bank, produk yang lebih awal ditawarkan kepada nasabah adalah produk syariah, kalau mereka tidak mau baru ditawarkan produk konvensional,” tutur Imam.

Selain itu, lanjut Imam, pemerintah Negeri Jiran itu juga lebih memberi kemudahan kepada bank asing yang ingin membuka bank syariah ketimbang bank konvensional.

Terakhir, Imam menegaskan agar ekonomi syariah ini mampu diterapkan secara luas, pemerintah mesti melembagakan pengetahuan tersebut dalam kurikulum pendidikan. “ Harusnya ekonomi syariah masuk ke kurikulum Pendidikan Agama sejak tingkat dasar,” desaknya.

Sebab, kembali menengok ke negara tetangga,  Imam mengatakan di Malaysia perhatian pemerintah terhadap edukasi syariah begitu besar. Beberapa universitas yang membuka program studi syariah mendapatkan subsidi pendidikan.

Menurut Imam, beberapa hal tersebut penting untuk dipertimbangkan oleh pemerintah karena sebentar lagi Indonesia akan menghadapi tantangan perekonomian global.

“ Itulah strategi-strategi yang harus dilaksanakan kalau kita mau menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan perbankan syariah masih bisa tetap bertahan,” tutup Imam.

Seperti diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, tingkat pertumbuhan industri perbankan syariah mengalami tren perlambatan. Berdasarkan data yang dihimpun Bank Indonesia (BI) dalam Statistik Perbankan Syariah, pertumbuhan aset perbankan syariah pada Desember 2012 tercatat mencapai 34,1 persen atau sebesar Rp 195 triliun.

Sedangkan pada periode berikutnya selama dua tahun berturut-turut tingkat pertumbuhan aset kembali melambat yaitu 24,2 persen atau Rp 242,3 triliun pada Desember 2013 dan 121,4 persen atau senilai Rp 272,3 triliun pada Desember 2014.

Memasuki 2015, pertumbuhan aset perbankan syariah pada Januari hanya sebesar 12,9 persen yang bernilai Rp 263,5 triliun. Kemudian pada Februari dan Maret, masing-masing pertumbuhan asset 13,1 persen (Rp 264,8 triliun) dan 11,4 persen (Rp 268,4 triliun). Selanjutnya pada April, Mei dan Juni ialah 10,3 persen (Rp 269,5 triliun), 10,2 persen (Rp 272,4 triliun), dan 8,1 persen (Rp 272,4 triliun).

Selain itu, tingkat pertumbuhan pembiayaan juga mendapat nasib yang tak jauh berbeda. Pada Desember 2012 pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah mencapai 43, 7 persen sedangkan pada Desember 2013 turus drastis hingga 24,8 persen serta pada Desember 2014 kemballi merosot ke angka 8,3 persen.

Selanjutnya, pada Januari 2015, pertumbuhan pembiayaan ini tumbuh 8,8 persen, kemudian 8,7 persen pada Februari tahun yang sama. Sedangkan pada Maret, April, Mei dan Juni berturut-turut tingkat pertumbuhan pembiayaan adalah 8,5 persen, 7,2 persen, 7,5 persen, dan 5,6 persen.

Keterpurukan industri perbankan syariah dalam beberapa waktu ini juga dapat dilihat dari turunnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) serta kecendrungan naiknya rasio Non Performing Finance (NPF).

Pertumbuhan DPK pada Desember 2012 mencapai 27,8 persen sedangkan pada Desember 2013 dan 2014 hanya sebesar 24,4 persen dan 18,7 persen. Dan ketika memasuki 2015, perlambatan kembali terjadi. Tingkat pertumbuhan pembiayaan dari Januari hingga Juni 201 berturut-turut adalah 18,5 persen, 18 persen, 17,7 persen, 15,3 persen, 12,9 persen, dan 12,4 persen.

Sementara berbagai tingkat pertumbuhan mengalami perlambatan, nilai kredit bermasalah atau Non Performing Finance (NPF) justru terlihat meningkat. Masih berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan BI, disebutkan pada Desember 2012 NPF perbankan syaiah mencapai 2,22 persen dan menjadi 2,62 persen pada Desember 2013 lalu kembali naik pada Desember 2014 sebesar 4,33 persen.

Pada Januari 2014, NPF mencapai 4,,87 persen, lalu pada Februari 2015 sebesar 5,10 persen, 4,85 persen pada Maret, 4,62 pada April dan dua bulan selanjutnya masing-masing 4,76 persen. (Ism)