Bayar Dulu Rp56 T, Inalum Baru Sah Jadi `Pemilik` Freeport

Reporter : Arie Dwi Budiawati
Jumat, 28 September 2018 09:44

Inalum Resmi Memiliki Saham Freeport Jika Sudah Membayar Rp56 Triliun.

Kepemilikan saham pemerintah akan berubah jika sahamnya telah dibayar.

Dream – PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)/Inalum menandatanani perjanjian jual beli (sales and purchase agreement/SPA) dengan PT Freeport McMoran Inc dan PT Rio Tinto Indonesia. Dengan penandantanganan ini, jumlah saham Freeport yang dimiliki Inalum akan naik dari 9,36 persen menjadi 51,23 persen.

Pemerintah daerah Papua juga mendapatkan 10 persen dari 100 persen saham Freeport Indonesia.

Dilansir dari Liputan6.com, Kamis 27 September 2018, perubahan kepemilikan saham ini akan resmi terjadi setelah transaksi pembayaran jual beli saham. Nilainya mencapai US$3,85 miliar (Rp56 triliun). Pembayaran ini harus diselesaikan sebelum akhir 2018.

“ Jadi, tergantung nanti saat selesai transfer pembayaran dari Inalum ke Rio Tinto dan Freeport McMoran. Ini sudah selesai, tinggal administrasi saja,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, di Jakarta.

1 dari 2 halaman

Ada Kepastian Pajak bagi Freeport

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah memberikan kepastian tentang kewajiban perpajakan dan bukan pajak, baik tingkat pusat maupun daerah untuk Freeport.

" Dengan selesainya proses divestasi saham Freeport dan peralihan Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK, dapat dipastikan bahwa Freeport akan memberikan kontribusi penerimaan negara yang secara agregat lebih besar dibandingkan pada saat KK berlaku,” kata dia.

Dengan ditandatanganinya SP, hal ini menjadi dasar bagi pemerintah dan juga Freeport dalam melanjutkan bisnisnya melakukan penambangan di tanah Papua.

“ Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, Pemerintah akan menerbitkan IUPK dengan masa operasi maksimal 2x10 tahun sampai tahun 2041," kata Jonan.

2 dari 2 halaman

Pembangunan Smelter Dimonitor

Jonan juga mengaku, kewajiban Freeport untuk membangun pabrik peleburan (smelter) tembaga berkapasitas 2 juta-2,6 juta ton per tahun akan terus dimonitor dan evaluasi perkembangannya. Diharapkan smelter ini akan selesai dalam waktu kurang dari lima tahun.

“ Izin yang akan diberikan pemerintah kepada Freeport dalam bentuk IUPK merupakan komitmen Pemerintah dalam menjaga iklim investasi sehingga memberi kepastian dan keamanan kepada investor asing untuk berinvestasi di Indonesia," kata dia.

(Sumber: Liputan6.com/Ilyas Istianur Praditya)