Dream - Presiden Joko Widodo akhirnya menyurati kementerian dan lembaga agar menjalin kerjasama dengan perbankan syariah untuk mengelola keuangan kementerian atau lembaganya.
Kebijakan itu dinilai sebagai kado tahun baru bagi perbankan syariah nasional.
" Ini kepercayaan yang luar biasa yang kami (bank syariah) terima di awal tahun, menjadi hadiah tahun baru," ujar Direktur Bisnis BNI Syariah Imam T Saptono ketika ditemui di Kementerian Agama, Jakarta, Selasa 12 Januari 2016.
Imam mengakui dalam dua tahun terakhir pertumbuhan perbankan syariah mengalami perlambatan. Market share bank syariah belum bisa menembus 5 persen.
" Kita itu masih terjebak dalam yang namanya five-percent trap untuk market share," kata Imam.
Realisasi ini tentunya jauh jika dibandingkan dengan pencapaian negara lain yang telah menerapkan prinsip syariah dalamk industri perbankannya.
" Di Malaysia itu market share-nya sudah 22 persen, Timur Tengah bahkan di atas 51 persen," ucap Imam.
Untuk itu, lanjutnya, dengan kado besar tersebut, diharapkan perbankan syariah bisa berkembang mengingat besarnya dana yang dimiliki setiap kementerian.
Sebagai contoh, anggaran untuk Kementerian Agama saja bisa mencapai Rp58 triliun. Uang tersebut digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan modal, serta dana pendidikan.
" Jika pegawai di satu satker saja di Kementerian Agama, misal UIN mau mengalihkan dananya ke bank syariah, itu ada berapa rekening baru para pegawai dan mahasiswanya. Jadi kebijakan ini dampaknya sangat besar ke bank syariah," tutur Imam.
Advertisement

Cara Mendidik Anak agar Menjadi Pekerja Keras dan Tidak Mudah Menyerah

Benarkah Setiap Kopi Hitam Memiliki Kandungan Kafein Berbeda-beda? Ini Alasannya

Suku Vandal dari Eropa dan Asal-Usul Kata “Vandalisme” untuk Mengartikan Kekerasan

Lebih Baik Menggunakan Pakaian Longgar atau Ketat Saat Berolahraga?


Enrique Maluku: Pelaut yang Disebut sebagai Pengeliling Dunia Pertama, tetapi Kurang Dikenal

Cara Agar Anak Tidak Tumbuh Menjadi Pribadi yang Manja dan Menyebalkan