Dream – Belakangan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Susi Pudjiastuti, menjadi perhatian publik. Selain penenggelaman kapal yang terancam disetop, ada lagi kebijakan Susi yang ditentang, yaitu larangan penggunaan cantrang (alat penangkap ikan).

Larangan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) No. 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkap Ikan (API) Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik dan  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Penggunaan alat-alat yang disbutkan itu dinilai tak ramah lingkungan, termasuk cantrang, sehingga tak boleh digunakan sejak 1 Januari 2018.

Dikutip dari Merdeka.com, Kamis 10 Januari 2018, aturan ini berlaku efektif setelah beberapa kali dilonggarkan. Sejak dirils per 8 Januari 2015, sudah tiga kali aturan cantrang mengalami kelonggaran penerapan regulasi.

Perpanjangan pertama, cantrang diperbolehkan hingga Januari 2016 lewat Surat Edaran No. 72/MEN-KP/II/2016 tentang Pembatasan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Cantrang.

Ke dua, perpanjangan kembali dilakukan hingga Juni 2017 dengan Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap No. B.664/DJPT/PI.220/VI/2017 tentang Pendampingan Peralihan Alat Penangkap Ikan Pukat Harimau dan Pukat Hela.

Puncak pelonggaran ini ada di Surat Edaran Dirjen Perikanan Tangkap No.743/DJPT/PI.220/VII/2017 tentang Pendampingan Peralihan Alat Penangkap Ikan Pukat Tarik dan Pukat Hela.

Larangan cantrang ini juga menyedot perhatian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengatakan, Wakil Presiden, Jusuf Kalla, meminta Susi untuk tidak bertindak macam-macam, seperti melarang penggunaan cantrang.

“Cantrang sudah diperintahkan supaya jelas statusnya. Jangan macam-macam. Wapres sudah beri tahu saya supaya ini semua dihentikan. Jangan ada yang aneh-aneh dulu, seperti sekarang demo-demo,” kata dia di Jakarta.

Mantan kepala staf kepresidenan ini mengatakan kebijakan cantrang membuat aksi protes nelayan semakin banyak karena tak bisa melaut. “Saya bilang jangan ada lagi kebijakan-kebijakan yang membuat nelayan tidak nyaman,” kata dia.