Dengan potensi pasar yang besar, banyak sektor potensial dikembangkan menjadi industri halal.
Dream - Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk Muslim terbanyak di dunia. Hal itu merupakan potensi yang besar bagi pasar halal.
Dengan potensi pasar yang besar, banyak sektor potensial dikembangkan menjadi industri halal. Beberapa di antaranya seperti makanan dan minuman serta fesyen.
" Jika dikelola dengan baik, semestinya potensi itu dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal global," kata ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, dalam diskusi 'Meraup Peluang Emas Bisnis Halal Global' di Jakarta, Selasa 23 Mei 2017.
Akhmad mengatakan, ada lima hal yang perlu diperhatikan pemerintah untuk mendorong Indonesia sebagai pusat industri halal. Yang pertama, pemerintah perlu mempercepat penyelesaian peraturan pendukung untuk Undang-Undang (UU) Jaminan Produk Halal (JPH).
Dia mengatakan, regulasi itu telah disahkan tahun 2014, namun peraturan pelaksana Undang-Undang dan Badan Pelaksana Jaminan Halal (BPJH) belum juga dibentuk.
" Tanpa kedua hal itu, UU JPH tidak dapat diimplementasikan," kata dia.
Ke dua, kata Akhmad, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas lembaga sertifikasi halal. Saat ini, perusahaan yang belum memiliki sertifikasi halal masih cukup banyak.
Dari tahun 2011-2014, produk yang bersertifikasi halal diperkirakan hanya 26 persen dari produk yang teregistrasi di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
" Oleh sebab itu, lembaga sertifikasi halal nantinya harus mampu melakukan proses sertifikasi secara cepat dan transparan," kata dia.
Ke tiga, tambah dia, pemerintah perlu merancang agar regulasi sertifikasi halal tidak menghambat kemajuan pelaku ekonomi, khususnya pelaku UMKM. Akhmad meminta keberpihakan pemerintah agar kebijakan sertifikasi halal tidak memberatkan mereka.
" Salah satunya adalah memberikan subsidi pengurusan sertifikat halal kepada UMKM. Selain itu, biaya sertifikasi halal juga harus dibuat lebih transparan," kata dia.
Ke empat, ucap Akhmad pemerintah harus mendukung pertumbuhan industri halal domestik, di antaranya mengembangkan ekosistem. Seperti memfasilitasi riset dan pengembangan bahan baku halal dan kosmetik di sektor farmasi.
Hingga saat ini, terang Akhmad, 90 persen bahan baku obat masih diimpor.
" Dukungan lainnya adalah pemberian insentif fiskal. Di Malaysia, industri halal mendapatkan potongan pajak investasi dari pemerintah hingga 100 persen yang berlaku selama 10 tahun. Bahan baku industri juga dibebaskan dari bea masuk dan pajak penjualan," kata dia.
