Penelitian dari universitas di Indonesia belum memberikan kontribusi pada pembangunan negara.
Dream - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) Australian Aid, 9 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan tiga Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis pada fakta dan riset.
Ketua Tim KSI Australian Aid, Robin Bush menjelaskan, sejak inisiasi kerjasama tersebut berlangsung pada 2013, masalah yang nampak menonjol adalah masih adanya jurang pemisah antara knowledge producer (lembaga penelitian yang ada di universitas) dengan knowledge user (Pemerintah).
" Hasil penelitian di kampus-kampus kadang sulit diakses oleh para pembuat kebijakan atau sering tidak relevan dengan kebutuhan," kata Robin Bush di Gedung Bappenas, Rabu 19 Agustus 2015.
Kepala Bappenas Sofyan Djalil pun menyebut, di kampus para mahasiswa dan dosen lebih sering melakukan penelitian untuk kepentingan penelitian saja. Sehingga, kadang hanya menjadi tumpukan kertas yang tidak dapat dimanfaatkan secara praktis, dalam hal ini terkait dengan kebijakan pemerintah.
Padahal, kata Sofyan, pemerintah amat membutuhkan hasil penelitian para akademisi yang mampu menuntun arah pengambilan kebijakan nasional. Menurut mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, kualitas serta relevansi policy dengan situasi terkini justru ditentukan oleh metode penentuannya, berdasarkan riset atau tidak.
" Kita pun tahu dalam riset selalu akan kita dapatkan temuan-temuan baru. Yang artinya harus senantiasa diperbaiki dari masa ke masa," ujar Sofyan Djalil.
Oleh karena itu, Sofyan Djalil berkomitmen untuk melaksanakan evidence-based policy di sisa masa kepemimpinannya dalam Kabinet Kerja. Ia pun berjanji akan berusaha keras untuk mewujudkan hasil penelitian terbaik dari 9 PTN dan OMS yang bekerjasama dengan Bappenas menjadi kebijakan pembangunan.
" Saya percaya negara bisa maju bukan karena Sumber Daya Alam (SDA) tapi karena good policy. Sejauh ini, Indonesia sudah banyak mengadopsi good policy, tapi masih banyak ruang improvement," tutup Sofyan Djalil.
