Dengan pajak dan bea masuk bahan baku yang ringan, diharapkan harga mobil mewah yang dirakit di tanah air itu bisa bersaing dengan mobil impor lain.
Dream - Untuk mendongkrak penjualan kendaraan bermotor yang kini cenderung menurun, para pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) meminta pemerintah menurunkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sedan kecil yang saat ini mencapai 10%, dan mobil jenis Sport Utility Vehicle (SUV) atau jeep yang saat ini mencapai 30%.
“ Kami mengharapkan Presiden bisa meninjau ulang karena kami ingin harga-harga SUV maupun sedan kecil bisa bersaing, dan selanjutnya angka penjualannya bisa naik,” kata Ketua GAIKINDO Jongkie D. Sugiarto seperti dikutip dari laman situs Sekretariat Kabinet, Kamis, 15 Oktober 2015.
Menurut Jongkie, dari kapasitas produksi sebanyak 1,9 juta unit, hingga Agustus lalu produksi kendaraan bermotor (mobil) di tanah air baru mencapai 740.000 unit, dan diharapkan bisa mencapai 1.000.000 unit hingga akhir 2015.
Sementara dari sisi penjualan, jika sepanjang 2014 lalu terjual 1,2 juta unit mobil, tahun ini diperkirakan hanya akan mencapai 950.000 – 1.000.000 unit. Jumlah tersebut sudah termasuk 200.000 unit yang diekspor, atau sama dengan tahun lalu.
“ Dengan demikian ada penurunan produksi hingga 16% dibanding tahun lalu,” kata Jongkie.
Jongkie menambahkan industri kendaraan bermotor di Indonesia menyerap sekitar 1,3 juta tenaga kerja. Sektor otomotif ini, tambahnya, telah memberikan kontribusi kepada pendapatan pemerintah pusat sekitar Rp 70 triliun/tahun, yang terdiri dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah.
Sementara itu, kontribusi bagi pemerintah daerah dari bea balik nama (PPnBM) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bisa mencapai Rp 31 triliun.
“ Kami mengharapkan bahwa kendaraan tersebut dapat dirakit atau manufaktur di Indonesia, dan akhirnya kami bisa mengekspor kendaraan tersebut,” jelasnya.
Selain meminta restrukturisasi PPnBM mobil jenis sedan kecil dan SUV, pengurus GAIKINDO juga meminta pemerintah menghapuskan bea masuk anti dumping, antara lain automotif steel atau baja kendaran bermotor yang belum diproduksi di Indonesia. “
Jadi kami mohon agar bea masuk anti dumping bahan tersebut ditinjau kembali,” tambah Jongkie.
Mengenai peningkatan ekspor, menurut Jongkie, pihak industri kendaraan bermotor di Indonesia masih terkendala dengan komponen yang diimpor dan dipakai produksi untuk kendaraan bermotor yang akan diekspor. Untuk itu, GAIKINDO meminta agar komponen impor untuk produk yang akan diekspor tidak dikenakan bea masuk .
“ Jadi kami mengharapkan komponen tersebut bisa bebas bea masuk sehingga bisa kompetitif di pasar eksport,” ungkapnya.
GAIKINDO juga meminta pemerintah agar menguatkan struktur industri dengan memberikan insentif bagi investor baru di industri komponen. Ia menunjuk contoh, misalnya tax holiday sehingga industri komponen dalam negeri bisa berkembang.
“ Industri komponen baru mencapai 600 perusahaan, sementara di negara lain sudah mencapa lebih dari i 2500 perusahaan. Thailand saja sudah 2500 perusahaan,” jelas Jongkie.
Sementara dalam menghadapi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEN (MEA), GAIKINDO mengingatkan perlunya memperhatikan peningkatan kemampuan laboratorium dalam hal in alat uji sistem dan SDM, khususnya untuk kendaraan bermotor dan komponennya sehingga untuk pengujian kendaraan bermotor tidak perlu dilakukan diluar negeri tetapi bisa dilakukan di dalam negeri.
“ Sehingga kita bisa mempersingkat waktu dan menekan biaya,” pungkas Jongkie. (Ism)
