Sudah ada 15 kepala daerah kabupaten/kota dan satu gubernur membentuk sekolah ramah anak.
Dream - Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih terus terjadi. Saat ini pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan sedang mencari solusi efektif untuk mengatasi masalah kasus kekerasan pada anak baik yang bersifat fisik maupun psikis.
Salah satu caranya adalah membuat kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagai antisipasi kekerasan terhadap anak. SRA ini terdiri dari beberapa indikator, namun yang paling penting dan harus terpenuhi adalah anak merasa nyaman, guru dalam kondisi tenang dan orangtua bahagia.
" Di SRA anak-anak tidak hanya dilindungi dari kekerasan dengan berbagai jenisnya, namun juga dari segala ancaman yang ada, seperti rokok, jajahan tidak sehat, NAPZA, lingkungan tidak layak, radikalisme, karakter buruk," ujar Elvi Hendrani , Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas dan Budaya Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak (KPPA) di Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jakarta, Senin, 19 Maret 2018.
Elvi pun mengungkap SRA akan didasari lima prinsip. Yakni jangan mendiskriminasi anak, kepentingan terbaik bagi anak, memastikan anak tetap hidup dan mendapatkan optimalisasi tumbuh kembangnya, serta partisipasi anak dan pengelolaan yang baik.
" SRA ini tidak ada yang ditunjuk, tapi atas kemauan sendiri," kata Elvi.
SRA juga harus membuat proses pembelajaran yang menyenangkan dengan inovasi dari sekolah dan penerapan disipilin ilmu positif. Menjaga sarana prasarana agar ramah anak, tidak membahayakan anak, melibatkan dan mendengarkan suara anak, partisipasi orangtua, lembaga masyarakat.
Hingga saat ini, sudah ada 15 kepala daerah kabupaten/kota dan satu gubernur yang sudah bekerja sama dengan Menteri PPPA dalam membentuk SRA.
" Jakarta belum, tapi nanti rencananya pak Anies mau ikut tanda tangan," ucap Elvi.
