Kemenag menyerahkan penindakan hukum travel haji ilegal ke Bareskrim Polri.
Dream - Sebanyak Tujuh biro perjalanan dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) diduga memberangkatkan 177 orang warga negara Indonesia (WNI) dengan paspor palsu Filipina. Ketujuh biro perjalanan tersebut tidak memiliki izin operasional dari Kementerian Agama.
Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) M Jassin menyerahkan penegakan hukum kasus WNI berangkat haji dengan paspor Filipina itu kepada Bareskrim Polri.
" Ini lagi didalami terus oleh pihak kepolisian, kami tidak bisa sebut namanya," kata M Jassin di Gedung Kemenag Lapangan Banteng, Selasa, 23 Agustus 2016.
Jassin menyebut ranah hukum persoalan ini berada di pundak Bareskrim. Kemenag hanya akan mengurusi status entitas perusahaan dan pencatatan pada pemiliknya.
" Kami koordinasikan dengan kepolisian. Selanjutnya kami akan identifikasi orangnya juga, tidak hanya entitas korporasinya saja," ucap dia.
Di kesempatan terpisah, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar mengungkapkan tujuh biro perjalanan haji dan KBIH yang diduga terlibat dalam kasus tersebut adalah PT T, PT AA, PT AAT Makassar, travel TS Makassar, KBIH A, dan KBIH A Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur.
" Bareskrim telah mengumpulkan fakta dan bukti. Saat ini penyidik mencari orang-orang yang terlibat di masing-masing daerah keberangkatan. Satu per satu pengurus travel diperiksa, kami yakin dapat keterangan saksi," kata Boy di Mabes Polri.
Boy mencatat, calon jamaah haji tersebut paling banyak berasal dari Sulawesi, yakni 11 orang. Tangerang satu orang, Jepara, Jawa Tengah tiga orang, Jawa Timur satu orang.
Adapun jemaah haji asal Kalimantan Utara berjumlah dua orang, Jawa Barat tiga orang, Yogyakarta satu orang, Jakarta tiga orang, Riau satu orang, Jambi satu orang, dan Kalimantan Timur dua orang.
" Saat proses pemberangkatan tercatat di antara mereka ada yang perorangan dan pakai travel pemberangkatan haji. Kami sudah cek ke Kemenag, travel itu tidak terdaftar di sana," ungkap Boy.
Selanjutnya Bareskrim, kata Boy, akan mempelajari aspek administrasi dan perizinan.
" Bareskrim proaktif mencari bahan informasi dan koordinasi dengan Imigrasi dan Kepolisian kami di Manila, proses terus berjalan," ucap dia.
(Laporan: Maulana Kautsar dan Muhammad Ilman Nafi'an)
