Bertemu Dubes Saudi, Kemenag Harap Suspen Umroh Jemaah Indonesia Dicabut

Reporter : Ahmad Baiquni
Kamis, 23 September 2021 19:01
Bertemu Dubes Saudi, Kemenag Harap Suspen Umroh Jemaah Indonesia Dicabut
Situasi pandemi di Indonesia yang mulai melandai diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Saudi.

Dream - Kementerian Agama terus melobi Arab Saudi untuk membuka kemungkinan jemaah Indonesia bisa menjalankan umroh. Hingga saat ini, Saudi belum membuka pintu bagi jemaah umroh asal Indonesia.

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Khoirizi, kembali menemui Duta Besar Saudi, Esham Altsaqafi. Lewat pertemuan itu, Khoirizi mengupayakan agar penundaan bagi Indonesia segera dicabut.

" Kami berharap Pemerintah Arab Saudi segera mencabut suspen dan memberi kesempatan kepada jemaah umroh Indonesia untuk bisa berangkat ke Tanah Suci," ujar Khoirizi melalui keterangan tertulis.

Menurut Khoirizi, penanganan Covid-19 di Indonesia terus membaik. Dia juga meyakinkan jemaah Indonesia siap menjalankan seluruh ketentuan yang diberlakukan Saudi, terutama soal protokol kesehatan.

Terlebih, Indonesia masuk dalam lima besar negara pengirim jemaah umroh terbanyak. Sementara lima negara tersebut hingga saat ini belum dapat mengirimkan jemaah umrohnya.

" Ada lima negara pengirim jemaah umroh terbanyak, yaitu Pakistan, Indonesia, India, Turki, dan Mesir, yang belum bisa mengirimkan jemaah umrahnya. Kami berharap jemaah umrah Indonesia diprioritaskan untuk bisa segera diberangkatkan," kata Khoirizi.

1 dari 5 halaman

Tanggapan Dubes

Dalam pertemuan tersebut, Esham menegaskan kembali Saudi tidak pernah melarang umat Islam Indonesia melaksanakan ibadah umroh. Hanya, diperlukan pengaturan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Esham mengaku telah melaporkan kondisi pandemi yang membaik di Indonesia ke otoritas Saudi. Hal itu menjadi pertimbangan Pemerintah Saudi dalam mengambil keputusan.

Selain itu, Esham juga mengatakan meski sudah dibuka sejak Muharram 1443 Hijriah, peminat umroh masih sedikit. Dalam satu hari hanya sekitar 1.000-1.500 jemaah yang melaksanakan umroh disebabkan prosedur yang ketat untuk mencegah meluasnya pandemi.

2 dari 5 halaman

Terus Lobi Saudi, Menlu Retno Minta Kebijakan Vaksin Umroh Ditinjau Ulang

Dream - Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, terus melobi Arab Saudi. Dia meminta agar kebijakan vaksin untuk jemaah umroh Indonesia ditinjau ulang.

Pernyataan itu dia sampaikan kepada Menlu Saudi, Faisal bin Farhan, di sela Sidang Umum PBB. Retno juga menyatakan kondisi Covid-19 di Indonesia sudah terkendali.

" Mengharapkan kiranya data-data tersebut dapat digunakan oleh otoritas Arab Saudi untuk meninjau kembali kebijakan terkait vaksin, umroh, dan lain-lain," ujar Retno, disiarkan kanal MoFA Indonesia.

Retno menekankan pentingnya menjadikan Emergency Use Listing (EUL) atau Daftar Penggunaan Darurat vaksin Covid-19 yang dikeluarkan WHO sebagai rujukan. Sehingga, setiap kebijakan yang diambil dapat dijalankan semua pihak.

 

3 dari 5 halaman

Kewajiban Karantina Dicabut

Saudi memang telah mencabut kewajiban karantina 14 hari untuk pendatang dari sejumlah negara dengan kasus Covid-19 tinggi, termasuk Indonesia. Tetapi, muslim Indonesia yang ingin menjalankan umroh masih terkendala.

Penghapusan karantina tersebut diganti dengan kewajiban vaksinasi dua dosis bagi jemaah umroh. Sedangkan penerima vaksin Sinovac dan Sinopharm diharuskan mendapatkan booster dengan vaksin Pfizer, AstraZeneca, Moderna, atau Johnson & Johnson.

Seluruh jemaah umroh diharuskan melampirkan sertifikat vaksin saat mengajukan izin ke Saudi. Sedangkan untuk jemaah Indonesia diharuskan melampirkan sertifikat vaksin Sinovac dan vaksin booster atau penguat.

4 dari 5 halaman

Kemenkes Siapkan Skema Jemaah Umroh Divaksin Booster Agar Penuhi Syarat Saudi

Dream - Kementerian Kesehatan tengah mempersiapkan skema agar para calon jemaah umroh Indonesia mendapat vaksin booster untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan Arab Saudi. Hingga saat ini Saudi baru mengakui penggunaan empat merek vaksin yaitu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson.

" Jadi tentunya mereka dapat program khusus karena persyaratan yang disyaratkan oleh Saudi Arabia bahwa harus tiga kali suntikan dengan satu kali booster, maka itu tentunya akan kita penuhi sebelum pemberangkatan," ujar Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Abdul Kadir, dalam diskusi virtual disiarkan kanal Kabar Senator.

Kadir mengatakan program khusus ini akan dijalani oleh setiap calon jemaah umroh. Mereka nantinya akan mendapatkan sertifikat vaksinasi sebagai syarat bisa masuk Saudi.

" Tentunya ini kita tidak akan mengizinkan mereka untuk bisa melakukan ibadah umroh tidak mempunyai sertifikat vaksinasi dan tentunya vaksin yang akan digunakan vaksin yang direkomendasikan oleh Saudi Arabia," kata Kadir.

 

5 dari 5 halaman

Akses PeduliLindungi Hanya Sampai Jelang Keberangkatan

Mengenai aplikasi PeduliLindungi, Kadir menyatakan tetap digunakan. Hanya saja, aplikasi ini dipakai selama calon jemaah sedang menjalani persiapan berangkat umroh.

Sebagai misal, ketika jemaah akan masuk ke Asrama Haji untuk karantina. PeduliLindungi digunakan untuk skrining ketika masuk fasilitas karantina.

" Bilamana terdeteksi PCR positif, itu akan keluar informasinya berwarna hitam dan mereka tentunya langsung dilakukan karantina," kata dia.

Saudi sendiri telah membolehkan penggunaan vaksin asal China, baik Sinovac maupun Sinopharm. Tetapi, para penerima dua jenis vaksin ini tetap diharuskan menerima booster menggunakan empat vaksin yang sudah lebih dulu direkomendasikan.

Ketentuan ini tidak berlaku untuk pelaku perjalanan yang sudah divaksin dengan vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, maupun Johnson & Johnson.

Beri Komentar