UU Jaminan Produk Halal, Menag: Saya Minta Itu Dibaca

Ini pesan khusus Menteri Agama kepada petugas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dream - Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin memberi pesan khusus ke petugas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), saat membuka rapat kerja nasional BPJPH di Hotel Millenium, Jakarta.

Lukman menyinggung petugas BPJPH yang harus memahami Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

" Karena saudara dianggap menguasai dan saya minta itu dibaca, dikuasai. Saudara-saudara menjadi sumber rujukan tentang hal ini," kata Lukman, Rabu 17 Oktober 2018.

Lukman menuturkan, setahun setelah acara ini diharapkan semua produsen sudah telah memiliki sertifikat halal.

" Negara itu dituntut untuk memberikan jaminan kepastian terkait produk yang akan dikonsumsi atau digunakan terkait kehalalannya," ucap dia.

Meski demikian, BPJPH belum dapat bekerja secara penuh terkait sertifikasi halal ini. Sebab, belum ada Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi turunan aturan jaminan produk halal.

" Yang terkait dengan rancangan PP. Ini tinggal akhir karena kita tinggal menunggu paraf. Ini tinggal finalisasi. Mudah-mudahan bulan ini, tidak sampai menunggu akhir tahun, ini (PP PJH) bisa dilahirkan," ucap dia.

Kepala BPJPH, Sukoso mengakui, tanpa PP, pihaknya tidak bisa bekerja untuk mensertifikasi produk halal. Saat ini, sertifikasi produk halal masih dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

" Memang belum ada yang disertifikasi halal, tapi selama ini kita melakukan persiapan-persiapan untuk itu," ujar Sukoso. (ism)