Dream - Anggota Komisi VIII DPR, Ali Taher mengkritisi pernyataan Menteri Agama, Fachrul Razi yang sempat melarang aparatur sipil negara mengenakan cadar dan celana cingkrang. Politisi dari PAN itu meminta Fachrul agar mendalami agama.

"Belajarlah tentang apa itu agama, Pak Menteri, apa itu faith, dan apa itu religion. Agama pasal 29 adalah organisasi, mengatur, bukan faith. faith itu iman, jangan diganggu," kata Ali, di ruang sidang Komisi VIII DPR, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.

Ali mengatakan, Fachrul dan Kemenag seharusnya menjadi wasit yang menjadi penengah dalam sebuah permasalahan keagamaan.

"Anda dan Kemenag menjadi wasit. Jangan sampai wasit Anda berjalan di dalamnya, kemudian Anda kehilangan para pemain maka Anda jalan sendirian. Hati-hati bisa ditinggalkan umat," ucap dia.

Fachrul Razi, lanjut Ali, juga disarankan senantiasa menjaga hati dan ikhlas dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Agama.

"Ikhlas beramal itu penting," ujar dia.

Ali Menyetujui `Radikalisme`

Selain menyinggung soal cadar dan celana cingkrang, Ali menyatakan setuju dengan pandangan radikalisme digunakan untuk perjumpaan peradaban. Tapi, jika radikalisme untuk kehancuran bangsa, Taher secara tegas menolaknya.

"Jangan lagi muncul isu-isu radikalisme," katanya. 

Untuk menguatkan argumennya, Ali sempat menyontohkan beberapa Nabi yang harus menghadapi para penentangnya. 

"Kalau tidak ada radikalisme, tidak pernah ada Namruz berjumpa dengan Ibrahim. Jika tidak ada radikalisme, Musa tidak akan bertemu Firaun. Jika tidak ada radikalisme, maka Muhammad tidak akan bertemu Abu Lahab atau Abu Jahal," ujar Ali.

Jawaban Menag

Dream - Menteri Agama, Fachrul Razi menganggapi permintaan anggota Komisi VIII DPR, Ali Taher untuk lebih belajar agama lagi sebagai sebuah lelucon.

"Oh nggak ada, bukan begitu. Itu kan orang agak bercanda-bercanda, suka. Bagus sekali," ujar Fachrul di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.

Fachrul mengatakan, suasana rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR berlangsung cair dengan komentar semacam itu.

"Semuanya enak, nggak ada satupun, nggak suasana tegang, semua ketawa," kata dia.

Terkait banyaknya kritikan anggota dewan mengenai cadar dan celana cingkrang. Fachrul menganggap hal itu suatu hal yang biasa.

"Semua punya rasa tanggung jawab yang sama terhadap kepentingan bangsa ini ke depan. Nggak ada soal apa-apa," kata dia.(Sah)

Wamenag: Larangan Cadar dan Celana Cingkrang Khusus Internal

Dream - Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi, mengatakan terdapat rencana pemberlakukan larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang. Tetapi, larangan tersebut hanya berlaku di internal Kementerian Agama. 

"Yang pasti yang diinginkan oleh Pak Menteri itu tujuannya untuk intern, penertiban ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Kementerian Agama," ujar Zainut di gedung MUI, Jakarta, Selasa 5 November 2019.

Zainut menjelaskan penggunaan cadar dan celana cingkrang merupakan persoalan furuiyah. Pendapat para ulama sejak dulu sudah terpecah. Ada yang mewajibkan, namun tidak sedikit menghukuminya sebatas sunah.

"Menteri sudah minta untuk pembahasan itu dihentikan, karena toh itu persoalan yang sifatnya furuiyah, furuiyah itu masalah cabang dalam agama," kata dia.

Selanjutnya, Zainut mengatakan pelarangan itu memiliki tujuan untuk pembinaan terhadap para pegawai. Hal itu sudah menjadi tugas dari pimpinan birokrasi.

"Memang sudah menjadi kewajiban dari pimpinan birokrasi, apakah itu misal di Kemenag yang bertanggung jawab untuk menertibkan tingkat disiplin pegawainya," ucap dia.

Lebih lanjut, Zainut mengatakan larangan yang sama boleh diterapkan di instansi pemerintahan lainnya. Asal, kata dia, ada persetujuan dari pimpinan tiap-tiap instansi.

"Saya kira jangan kemudian ini ditarik kepada masalah radikalisme ,masalah ekstrimisme, tidak ada kaitannya itu. Ini murni untuk penertiban di lingkungan Kemenag saja," ujar dia.

Menag Fachrul Razi Dicecar Anggota DPR Soal Celana Cingkrang

Dream - Menteri Agama Fachrul Razi menjadi sasaran anggota Komisi VIII DPR RI saat menggelar rapat evaluasi program dan anggaran tahun 2019 dan rencana anggaran tahun 2020. Bukan soal anggaran, sang menteri dicecar pertanyaan soal wacana pelarangan celana cingkrang dan cadar di lingkungna kementeriannya.

"Dalam agenda deredikalidasi di Kemenag seolah radikalisme itu segaris lurus dengan cadar dan celana cingkrang," ujar Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, di ruang rapat Komisi VIII DPR, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.

Yandri mengatakan, pernyataan mantan Wakil Panglima TNI itu akan menyakiti hati orang-orang yang sejak lama menggunakan cadar dan celana cingkrang, tapi setia pada NKRI.

"Menurut kami Pak Menteri harus hati-hati. Bagaimana orang baik-baik selama ini merasa tersinggung dengan cadar," kata dia.

Selain itu, kata dia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah menyatakan terorisme bukan bagian dari agama tertentu.

Dalam kesempatan itu, Fachrul menyatakan akan menjelaskan secara rinci mengenai pernyataan pengaturan cadar dan celana cingkrang.

"Saya rasa saya senang Bapak mengangkatnya (isu cadar dan celana cingkrang) dan ini saya gunakan klarifikasi," kata Fachrul.

Menteri PAN-RB Jelaskan Aturan ASN Bercadar

Dream - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpar-RB), Tjahjo Kumolo, menjelaskan aturan penggunaan cadar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di kementeriannya.

"Kalau di saya (Kemenpan-RB) wajib jangan pakai cadar. Begitu ke luar kantor mau pakai cadar silakan, dia sebagai warga negara, bebas," ujar Tjahjo, dikutip dari Merdeka.com, Senin 4 November 2019.

Menurut Tjahjo, pemakaian berbagai macam busana merupakan hak setiap warga negara. Meski demikian, ketika telah memasuki lingkungan kantor atau berdinas, tentu mengikuti aturan yang ditetapkan instansi tempanya bekerja.

"Kalau Kemenpan-RB ada segaram putih. Kalau hari-hari nasional pakai Korpri, ada baju yang lain. Hanya, kalau di kantor bagi saya ya jangan pakai cadar dong. Kalau pakai cadar ya di luar kantor silakan," ujar dia.

Meski demikian, Tjahjo menyebut pemakaian seragam dan pakaian itu merupakan aturan masing-masing lembaga dan kementerian. Sehingga, tidak ada imbauan khusus.

"Tidak ada imbauan. Masing-masing kepala daerah, kepala instansi punya kewenangan untuk mengatur," ujar dia.

Sementara itu, Tjahjo sebelumnya juga pernah berbicara megenai pemakaian celana cingkrang bagi ASN. "Kalau (melarang) celana cingkrang, kita tidak mengarah ke sana," ucap dia.

Sumber: Merdeka.com/Purnomo Edi