DPR Sahkan Revisi UU KPK

Reporter : Maulana Kautsar
Selasa, 17 September 2019 18:15
DPR Sahkan Revisi UU KPK
Peserta sidang tak mencapai kuota forum.

Dream - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam sidang paripurna di Gedung DPR, Selasa 17 September 2019.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, yang menjadi pimpinan sidang mengetok palul sebagai tanda pengesahan revisi UU KPK. " Apakah pembicaraan tingkat dua pengambilan keputusan terhadap rancangan UU tentang perubahan kedua atas UU 30/2002 tentang KPK dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?" kata Fahri, dikutip dari Liputan6.com.

Anggota paripurna pun menjawab, " Setuju."

Ketua Badan Legislasi, Supratman Andi Agtas, menjelaskan, ada enam poin revisi yang dibahas antara pemerintah dan DPR. Di antaranya, kedudukan KPK sebagai lembaga hukum di rumpun kekuasaan eksekutif dan bebas dari kekuasaan.

1 dari 5 halaman

Poin yang Disetujui

 Liputan6.com

Foto: Liputan6.com

Pembentukan Dewan Pengawas untuk mengawasi kewenangan dan tugas KPK dan Dewan Pengawas disepakati mayoritas fraksi dan pemerintah ditunjuk Presiden.

Kemudian, revisi kewenangan penyadapan KPK. Mekanisme penggeledahan dan penyitaan yang harus seizin Dewan Pengawas.

Persetujuan juga dilakukan pada topik mekanisme penggeledahan dan penyitaan dewan pengawasan. Ada pula mekanisme penghentian dan penuntutan kasus Tipikor. Serta, status kepegawaian karyawan KPK yang menjadi PNS.

2 dari 5 halaman

Tidak Kuorum?

 Pengiriman peti mati untuk DPR, karena warga Solo ini kecewa dengan hak angket KPK. (Liputan6.com/Fajar Abrori).

Pengiriman peti mati untuk DPR, karena warga Solo ini kecewa dengan hak angket KPK. (Liputan6.com/Fajar Abrori).

Dilaporkan berdasarkan keterangan pimpinan, rapat paripurna ini dihadiri 289 anggota dewan dari total 560 anggota. Namun, anggota DPR yanag benar-benar hadir di ruang sidang tak mencapai angka tersebut, sehingga rapat ini disebut tidak kuorum.

" Rapat sudah dihadiri 289 anggota dewan dan dihadiri oleh semua fraksi. Perkenankan kami dari meja pimpinan untuk membuka rapat paripurna ke-9 dan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," ujar Fahri.

Dari jumlah 289 anggota DPR, yang hadir di ruang sidang hanya 107. Fahri mengatakan, jumlah tidak masalah.

" Paripurna untuk voting itu, tidak harus hadir, tapi dia datang untuk mencet, bahkan kalau sudah pembicaraan tingkat I itu sudah aklamasi antara pemerintah dan DPR, itu seharusnya tidak perlu lagi," kata dia.

3 dari 5 halaman

Jokowi Tak Setuju 4 Butir RUU KPK Inisiatif DPR, Ini Rinciannya

Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak setuju terhadap beberapa substansi revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diinisiasi DPR.

Dia menyebut, KPK perlu mendapat dukungan dan kewenangan kekuatan yang memadai di banding lembaga lain.

" Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi RUU inisiatif DPR yang berpotensi mengurangi efektivitas tugas KPK," kata Jokowi, Jumat, 13 September 2019.

Jokowi mengatakan, ada empat butir ketidaksetujuan Jokowi pada RUU KPK ini. Apa saja itu?

Pertama, Jokowi tidak setuju jika KPK harus memeroleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. " Misalnya harus izin ke pengadilan, tidak, KPK cukup memeroleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan," jelas Jokowi. 

Kedua, Jokowi juga tidak setuju penyidik dan penyelidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Bisa juga, kata Jokowi, berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara atau ASN, yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya.

" Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar," beber Jokowi yang didampingi Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko dan Mensesneg Pratikno. 

Ketiga, Jokowi juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan. " Karena sistem penuntutan yang berjalan selama ini sudah baik, sehingga tidak perlu diubah lagi," ujar Jokowi.

Keempat, Jokwi juga tidak setuju perihal pengolahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikeluarkan dari KPK, diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. " Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini," terang Jokowi. 

4 dari 5 halaman

Dewan Pengawas KPK

Perihal keberadaan Dewan Pengawas, menurut Jokowi, masih diperlukan. Karena semua lembaga negara, lanjut Jokowi, termasuk Presiden, MA, DPR, bekerja dalam prinsip check and balances, saling mengawasi.

Alasannya, struktur ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang. Dewan Pengawas, ujar Jokowi, sesuatu yang wajar untuk proses tata kelola yang baik.

" Anggota Dewan Pengawas diambil dari tokoh masyarakat, akademisi, pegiat antikorupsi, bukan politis, birokrat, aparat, maupun penindakhukum aktif," ujarnya lagi.

Pengangkatan Dewan Pengawas nantinya dilakukan Presiden, dijaring melalui panitia seleksi. Jokowi ingin memastikan tersedia waktu transisi yang memadai untuk menjamin KPK menjalankan kewenangannya sebelum terbentuknya dewan pengawas.

5 dari 5 halaman

Setuju Surat Penghentian Penyidikan Perkara atau SP3

Jokowi merasa KPK memerlukan kewenangan SP3. Alasannya, penegakkan hukum juga harus memenuhi prinsip perlindungan HAM dan memberikan kepastian hukum. Usulan DPR, batas waktu maksimal 1 tahun dalam pemberian SP3. Tapi usulan itu tak disetujui Jokowi

" Kami meminta ditingkatkan menjadi 2 tahun supaya memberikan waktu yang memadai bagi KPK. Yang penting agar kewenangan KPK untuk memberikan SP3 yang bisa digunakan atau pun tidak digunakan," terangnya. 

Terkait pegawai KPK, Jokowi setuju status pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara atau PNS, yakni PNS atau P3K. Hal ini, lanjut Jokowi, juga terjadi di lembaga lain yang mandiri seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga lembaga independen lainnya seperti KPU, Bawaslu.

" Tapi saya menekankan agar implementasinya perlu masa transisi yang memadai dan dijalankan penuh kehati-hatian," jelas Jokowi. 

Penyelidik dan penyidik KPK yang ada saat ini, lanjut Jokowi, masih tetap menjabat dan tentunya melakukan proses transisi menjadi ASN.

Jokowi berharap semua pihak bisa membicarakan isu ini dengan jernih, objektif, tanpa prasangka yang berlebihan. Jokowi tidak ingin ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi musuh bersama.

" Dan saya ingin KPK mempunyai peran sentral dalam pemberantasan korupsi di negeri kita, yang mempunyai kewenangan lebih kuat dibanding lembaga-lembaga lain dalam memberantas korupsi," ungkap Jokowi. 

Beri Komentar
Suasana Cair Roger Danuarta dan Ayah Cut Meyriska di Meja Makan