Jemaah Umroh Indonesia Dipuji Saudi Paling Disiplin

Reporter : Ahmad Baiquni
Selasa, 8 Februari 2022 09:00
Jemaah Umroh Indonesia Dipuji Saudi Paling Disiplin
Seluruh dokumen jemaah umroh dinyatakan aman sehingga bisa beribadah sesuai prosedur.

Dream - Jemaah umroh Indonesia mendapat pujian dari Arab Saudi terkait penyelenggaraan umroh. Rombongan Indonesia dinilai begitu disiplin saat berumroh, khususnya persoalan dokumen.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, Hilman Latief, mengatakan apresiasi ini didapat setelah pihaknya berkomunikasi otoritas Saudi.

" Alhamdulillah, hasil dari komunikasi Kementerian Agama dengan Menteri Haji Arab Saudi, bahwa update di Arab Saudi tidak ada jemaah umroh yang bermasalah dokumennya," ujar Hilman.

Hilman mengatakan koordinasi intensif terus dijalan dengan Saudi. Koordinasi ini menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan umroih di tengah pandemi sesuai prosedur berlaku baik Indonesia maupun di Saudi.

 

1 dari 4 halaman

Selanjutnya, Hilman menjelaskan dokumen para jemaah umroh Indonesia telah divalidasi Saudi dan dinyatakan asli serta lengkap. Sehingga jemaah bisa menjalankan umroh dengan tenang.

" Dokumen jemaah umroh, Alhamdulillah, aman semua dan mereka dapat menjalankan ibadah umroh sesuai prosedur," ucap Hilman.

Lebih lanjut, pihaknya terus berkomitmen untuk merawat kepercayaan yang diberikan Saudi. Kemenag, kata dia, siap mengawal agar jemaah umroh Indonesia selau disiplin dan memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

" Kita akan terus pupuk dan terus berkomunikasi secara intensif, baik di dalam atau luar negeri sehingga jemaah umroh dapat terus menjalankan ibadah sesuai prosedur," kata dia, dikutip dari Kemenag.

2 dari 4 halaman

Kemenag Usulkan Bandara Lain Dibuka Untuk Keberangkatan dan Kepulangan Jemaah Umroh

Dream - Kementerian Agama membuka peluang pembukaan bandara lain untuk keberangkatan dan kepulangan jemaah umroh. Ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penumpukan di Bandara Soekarno-Hatta.

Namun demikian, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Hilman Latief, mengungkapkan pembukaan ini merupakan kewenangan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang berada di bawah naungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sehingga pihaknya segera berkirim surat terkait masalah ini.

" Kementerian Agama akan bersurat ke BNPB untuk mengusulkan pembukaan bandara di kota lainnya sebagai tempat pemberangkatan dan pemulangan jemaah umroh dalam rangka mengantisipasi penumpukan dan overload Bandara Soekarno-Hatta," ujar Hilman.

Meski demikian, pembukaan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Khususnya kesiapan fasilitas bandara serta sarana karantina.

 

3 dari 4 halaman

Skema One Gate Policy Tetap Dijalankan

Rencana ini muncul setelah adanya evaluasi terhadap penyelenggaraan umroh yang sudah berlangsung satu bulan. Dari hasil evaluasi yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga negara serta asosiasi, disimpulkan Kebijakan Satu Pintu (One Gate Policy) tetap dijalankan.

" Skema One Gate Policy pemberangkatan jemaah umroh dinilai baik dan berhasil dengan tidak adanya kasus jemaah positif saat berangkat dan tiba di Arab Saudi.

Hilman mengatakan dalam skema ini, skrining kesehatan dilakukan di asrama haji atau hotel karantina jemaah sebelum berangkat. Dia berharap ini dapat menjadi standar dalam pemberangkatan jemaah umroh ke depan.

" Pelaksanaan (skrining) di asrama haji agar menjadi standar dan pola penanganan jemaah sebelum keberangkatan umroh di hotel-hotel," kata dia.

 

4 dari 4 halaman

Karantina Kepulangan Jemaah Umroh

Sedangkan untuk karantina kepulangan, evaluasi tersebut menyepakati agar PHRI dan pengelola hotel karantina memperhatikan variasi dan kecukupan menu makanan bagi jemaah umroh. Juga melakukan standarisasi fasilitas agar jemaah merasa nyaman menjalani karantina sepulang umroh.

" Hasil evaluasi juga mendorong pihak hotel untuk mengatur flow pergantian antar penghuni kamar agar tidak terlalu dekat antara penghuni yang masuk dengan yang keluar dengan tetap memperhatikan higienitas kamar," kata dia.

Kesepakatan lain yang juga dicapai, kata Hilman, yaitu kemungkinan dilakukannya tes PCR pembanding. Tes pembanding dapat dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan dan dikoordinasikan melalui KKP dengan mengisi formulir yang telah ditentukan.

" Tes PCR pembanding hanya dapat dilakukan untuk exit test PCR dan dilaksanakan oleh laboratorium atau rumah sakit milik Pemerintah," sebut Hilman.

Beri Komentar