Klarifikasi BIN Soal Isu Penyadapan SBY dan Kiai Ma'ruf

Deputi VI Komunikasi dan Informasi BIN Sundawan Salya menyatakan tidak ada penyadapan seputar pembicaraan telepon SBY dengan Kiai Ma'ruf Amin.

Dream - Badan Intelijen Negara (BIN) menglarifikasi isu penyadapan percakapan telepon antara Presiden ke enam, Susilo Bambang Yudhoyono, dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin. BIN menyatakan tak pernah menyadap percakapan telepon dua tokoh itu.

Deputi VI Bidang Komunikasi dan Informasi BIN, Sundawan Salya, klarifikasi ini diperlukan karena dalam permasalahan ini lembaganya disebut-sebut.

" Kenapa kami keluarkan rilis karena di awal sudah disingung tentang institusi. Dan itu sama sekali tidak benar," ujar Sundawan di Jakarta, Kamis 2 Februari 2017.

Sundawan mengatakan, BIN merupakan institusi yang patuh pada Undang-undang. Menurut dia, mekanisme penyadapan ada pada UU, sehingga BIN bergerak sesuai amanah yang diberikan.

Sementara terkait perkataan terdakwa penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dalam persidangan tentang kepemilikan bukti percakapan telepon SBY dan Ma'ruf, Sundawan mengatakan itu bukan tanggung jawab BIN.

" Informasi awal bukan dari kami tentang komunikasi disadap. Karena itu seutuhnya tanggung jawab pengacara dan saudara Ahok," tegas Sundawan.

Berikut klarifikasi lengkap BIN:

Menyikapi beredarnya isu penyadapan yang mengaitkan dengan institusi BIN, perlu disampaikan penjelasan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa pernyataan Sdr. Basuki Tjahaja Purnama dan penasihat hukumnya pada persidangan tanggal 31 Januari 2017 terkait adanya informasi tentang komunikasi antara K.H. Ma’ruf Amin dengan Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, tidak disebutkan secara tegas apakah dalam bentuk komunikasi verbal secara langsung ataukah percakapan telepon yang diperoleh melalui penyadapan.

2. Informasi tersebut menjadi tanggungjawab Sdr. Basuki Tjahaja Purnama dan penasihat hukum yang telah disampaikan kepada majelis hakim dalam proses persidangan tersebut.

3. Bahwa Sdr. Basuki Tjahaja Purnama sudah menyampaikan permohonan maaf kepada K.H. Ma’ruf Amin dan sudah diterima serta dimaafkan oleh K.H. Ma’ruf Amin. Sdr. Basuki Tjahaja Purnama juga telah melakukan klarifikasi bahwa informasi yang dijadikan sebagai bukti dalam persidangan berita yang bersumber dari media online liputan6.com edisi tanggal 7 Oktober 2016.

4. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, BIN merupakan elemen utama dalam sistem keamanan nasional untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI.

5. Dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya, BIN diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, namun penyadapan yang dilakukan hanya untuk kepentingan penyelenggaraan fungsi intelijen dalam rangka menjaga keselamatan, keutuhan, dan kedaulatan NKRI yang hasilnya tidak untuk dipublikasikan apalagi diberikan kepada pihak tertentu.

6. Melalui klarifikasi resmi ini, terkait informasi tentang adanya komunikasi antara ketua mui dengan Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan oleh kuasa hukum Bapak Basuki Tjahaja Purnama dalam persidangan tanggal 31 Januari 2017, maka bersama ini BIN menegaskan bahwa informasi tersebut bukan berasal dari BIN.

TTD

DEPUTI VI