Lukman menyarankan BNPT duduk bersama dengan sejumlah lembaga seperti Kemenag, ormas Islam, dan para ulama untuk menyatukan pandangan.
Dream - Langkah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kemenkominfo melakukan pemblokiran situs Islam dinilai kurang tepat. Sebab, langkah tersebut dilakukan secara sembarangan, dan tampak tidak disertai kajian yang mendalam.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan kajian mendalam sudah selayaknya dijalankan oleh kedua lembaga tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya situs yang tidak masuk kategori penyebar radikalisme ikut terblokir.
"Kami berpandangan dalam melakukan pemblokiran harus diteliti betul bahwa yang diblokir jelas menyebarkan paham radikalisme itu. Jangan sampai ada sebuah situs atau website yang sebenarnya tidak menyebarkan paham radikalisme tapi ikut terkena pemblokiran," kata Lukman di kantornya, Selasa, 7 April 2015.
Lukman menerangkan kajian tersebut harus dilakukan oleh BNPT, lantaran lembaga ini memberikan rekomendasi kepada Kemenkominfo untuk melakukan pemblokiran. Menurut dia, BNPT harus melakukan pemilahan yang ketat antara situs yang layak diblokir dengan tidak untuk menghindari fitnah.
"Ini yang harus dihindari. Karenanya tentu kembali kepada BNPT ketika mengusulkan sebuah situs untuk diblokir atas dasar penelitian yang seksama," ujar Lukman
Tidak hanya itu, Lukman menyarankan adanya kesepakatan bersama antarlembaga yang terkait. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keterpaduan langkah antarinstansi terkait dalam menghadapi persoalan berbau SARA.
"Saya mengusulkan kepada BNPT, ada baiknya kita duduk bersama dengan Kemenag, ormas Islam, tokoh agama untuk kemudian kita satu pandangan," lanjut Lukman lagi.
Lebih lanjut, Lukman menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mengakses informasi. "Kalau informasi tersebut menyebarkan paham yang tidak sejalan maka harus kita tolak. Apalagi sampai mengajak tindakan kekerasan," tambahnya.
