PPKM Diperpanjang, Status DKI Jakarta Naik Level

Reporter : Ahmad Baiquni
Selasa, 30 November 2021 14:00
PPKM Diperpanjang, Status DKI Jakarta Naik Level
Tingkat tracing rendah jadi salah satu penyebab naiknya level PPKM di DKI Jakarta.

Dream - Pemerintah menetapkan status PPKM DKI Jakarta naik dari Level 1 ke Level 2. Status ini berlaku selama masa perpanjangan PPKM mulai 30 November hingga 13 Desember 2021.

Ketetapan tersebut tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 di Wilayah Jawa dan Bali.

" Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021," demikian bunyi instruksi tersebut.

Dalam instruksi tersebut, seluruh wilayah DKI Jakarta ditetapkan pada level 2. Pada PPKM sebelumnya, Jakarta ditetapkan di level 1 dengan aktivitas masyarakat mendekati normal.

Jakarta bukan satu-satunya daerah aglomerasi Jabodetabek yang naik level. Daerah lain di aglomerasi sama yang juga naik level antara lain Kota Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi.

1 dari 8 halaman

Ini Penyebab Jakarta Naik Level

Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan hasil asesmen WHO menetapkan 27 kabupaten kota di Jawa-Bali terpaksa naik level dari 1 ke 2. Di antaranya ada di Jabodetabek.

" Yang terjadi akibat turunnya angka tracing anggota aglomerasi di wilayah Jabodetabek," kata Luhut.

Selain itu, terjadi peningkatan angka reproduksi Covid-19 di Jawa-Bali dalam beberapa hari belakangan. Bahkan peningkatan yang terjadi jauh lebih tinggi dibandingkan saat awal varian Delta terkonfirmasi di Indonesia.

" Spesifik di Jawa-Bali peningkatannya terjadi 4 hingga 5 hari berturut-turut," kata Luhut.

Tak hanya itu, mobilitas masyarakat Jabodetabek, khususnya Jakarta, mengalami kenaikan cukup signifikan. Sehingga dia mengingatkan masyarakat tetap waspada dan menerapkan protokol kesehatan lantaran pandemi belum berakhir sepenuhnya.

" Kira harus berhati-hati terhadap indikasi adanya kenaikan kasus dan mobilitas, terutama menghadapi periode Nataru (Natal dan Tahun Baru) supaya tidak terulang pembatasan sosial yang ketat," kata dia, dikutip dari Liputan6.com.

2 dari 8 halaman

Simak Aturan Lengkap PPKM Level 3 Saat Libur Nataru

Dream - Potensi lonjakan Covid-19 yang dapat memicu gelombang ketiga ditanggapi cukup serius oleh Pemerintah dengan menerapkan PPKM Level 3 di seluruh wilayah Indonesia. Sejumlah hal menjadi pertimbangan, salah satunya tren Covid-19 yang saat ini cukup terkendali. 

Ketentuan mengenai PPKM Level 3 di masa libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 kemudian dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Secara Nasional Saat Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), yang berlaku pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Inmendagri ini mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan ibadah Natal dan perayaan Tahun Baru. Juga mengatur mobilitas warga selama akhir tahun. 

Dalam instruksi ini, masyarakat dianjurkan merayakan Tahun Baru 2022 di rumah bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan.

Masyarakat juga disarankan mengantisipasi potensi bencana Hidrometeorologi di wilayah tempat tinggal masing-masing, seperti banjir dan longsor sesuai dengan prediksi (BMKG).

Berikut aturan lengkap penerapan PPKM Level 3 saat libur Nataru 2022:

3 dari 8 halaman

1. Ibadah Natal Dilakukan Hybrid

Dalam pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal 2021, pada aturan kedua poin A, disebutkan gereja membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah.

" Pada pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan, serta lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah keluarga," bunyi poin B.

Selanjutnya, ibadah diselenggarakan secara hybrid dengan digelar di gereja diikuti jemaah yang dibatasi jumlahnya dan disiarkan secara daring. Tata ibadah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola gereja.

" Jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan lbadah dan Perayaan Natal secara berjamaah/kolektif tidak melebihi 50 persen dari kapasitas total gereja," demikian bunyi instruksi tersebut.

4 dari 8 halaman

2. Larangan Perayaan dan Pawai Sambut Tahun Baru 2022

Pemerintah melarang perayaan Tahun Baru di ruang terbuka maupun tertutup. Juga melarang adanya pawai ataupun arak-arakan.

" Melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara Old and New Year baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan," demikian instruksi tersebut.

Pemerintah mengimbau agar masyarakat menikmati malam pergantian tahun di rumah saja bersama keluarga.

" Perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin tinggal di rumah berkumpul bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing- masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan," kutipan Imendagri.

5 dari 8 halaman

3. Antisipasi Bencana

Selain imbauan di rumah saja dalam menyambut Tahun Baru 2022, masyarakat juga diminta waspada terhadap potensi terjadinya bencana hidrometereologi. Ini mengingat adanya potensi badai yang melanda Indonesia di akhir tahun. 

" Sambil melakukan antisipasi menyiapkan diri dan lingkungan dalam menghadapi potensi bencana Hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)," demikian kutipan Inmendagri 62.

6 dari 8 halaman

4. Jam Operasional Pusat Perbelanjaan

Selama libur Nataru, Pemerintah memperpanjang waktu operasional pusat perbelanjaan ataupun mal. Perpanjangan jam operasional dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

" Melakukan perpanjangan jam operasional pusat perbelanjaan dan mal yang semula 10.00-21.00 waktu setempat menjadi 09.00-22.00 waktu setempat untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 50 persen dari kapasitas total," bunyi Inmendagri tersebut.

Untuk pembukaan bioskop dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Sementara itu untuk kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan atau mal juga dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 50 persen.

7 dari 8 halaman

5. Pemberlakuan Ganjil-Genap

Dalam Inmendagri tersebut, diberlakukan pula kebijakan ganjil genap di tempat wisata selama periode libur Nataru. Kebijakan ini diberlakukan guna mengatur kunjungan ke tempat-tempat wisata prioritas.

" Membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 50 persen dari kapasitas total. Melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup," tulis Inmendagri.

Selain itu, protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) juga disarankan, dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk dan keluar dari tempat wisata.

8 dari 8 halaman

6. Satgas Covid-19 Kembali Diaktifkan

Ilustrasi© Liputan6.com

Selama periode Nataru 2022, Tito meminta mengaktifkan kembali fungsi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di masing-masing lingkungan. Baik pada tingkatprovinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan dan desa serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) paling lama pada 20 Desember 2021.

Aturan baru ini juga meminta diterapkannya protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan dan 3T yaitu testing, tracing, treatment.

 

Beri Komentar