"Pemerintah Provinsi DKI, tidak pernah mengizinkan."
Dream - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak pernah memberikan izin penyelenggaraan pernikahan putri Rizieq Shihab sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Diketahui acara yang berlangsung di rumah Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Barat pada Sabtu, 14 November 2020 menjadi perhatian masyarakat. Resepsi pernikahan tersebut tetap digelar dan memicu kerumunan massa yang diklaim sampai puluhan ribu orang.
" Pemerintah Provinsi DKI, tidak pernah mengizinkan. Tolong diperhatikan. Jadi saya ulangi, Pemerintah DKI tidak pernah mengizinkan,” ujar Doni dalam Konferensi Pers secara virtual dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Minggu, 15 November 2020.
Menurut Doni, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengeluarkan surat perihal larangan terkait kegiatan yang menimbulkan kerumunan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, melalui Wali Kota Jakarta Pusat.
Dengan penjelasan ini, Doni berharap informasi yang disampaikannya akan mengoreksi kabar kekeliruan di tengah masyarakat yang beranggapan pernikahan tersebut mendapat izin dari instansi terkait.
" Ya, sekali lagi, supaya tidak terjadi kekeliruan dalam pemberitaan, bahwa Pemerintah DKI Jakarta dari awal tidak memberikan izin ya,” kata Doni.
1 dari 2 halaman
Pemberian Sanksi
Dalam hal ini, Doni jug amenegaskan Satgas DKI Jakarta telah memberikan sanksi tegas dan tidak pandang bulu terhadap para pelanggar peraturan Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
Sanksi tersebut telah diberikan kepada sebanyak 17 orang yang hadir di pernikahan putri Rizieq Shihab berupa denda sebesar Rp1,5 juta dan sanksi fisik kepada 19 orang yang melanggar protokol kesehatan pada kegiatan di Petamburan.
Tindaakan tersebut diapresiasi Doni kepada tim Satgas DKI Jakarta karena telah menegakkan hukum sesuai peraturan yang berlaku tersebut.
“ Kami memberikan apresiasi kepada tim Satgas DKI, yang juga tidak pandang bulu terhadap mereka yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, terutama yang tidak menggunakan masker pada acara yang diselenggarakan pada malam hari di Petamburan,” ungkap Doni.
2 dari 2 halaman
Denda Rp50 Juta
Di sisi lain, Doni juga mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melayangkan surat denda administrasi sebesar Rp50 juta kepada panitia penyelenggara kegiatan yang menimbulkan banyak kerumunan orang di Petamburan.
Menurutnya, jumlah denda tersebut merupakan yang tertinggi. Doni menyebut, apabila pada kemudian hari hal itu terulang lagi, maka pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melipat gandakan besaran denda tersebut.
" Gubernur Anies, telah mengirimkan tim yang dipimpin oleh Kasat Pol PP, untuk menyampaikan surat denda administrasi sejumlah Rp50 juta kepada panitia yang menyelenggarakan acara tersebut. Denda ini adalah denda tertinggi, dan apabila di kemudian hari, masih terulang kembali, menurut Gubernur Anies, denda tersebut akan dilipatgandakan menjadi Rp 100 juta,” jelas Doni.
Sumber: merdeka.com
