Produk yang tidak bisa dibuktikan asal penangkapannya dan keberlanjutannya, akan ditolak oleh pasar dunia,
Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyoroti terbatasnya anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di tengah kompleksitas tantangan sektor kelautan dan perikanan nasional yang kian berkembang. Menurutnya, keterbatasan tersebut menjadi perhatian utama, apalagi dengan adanya kebijakan proteksionis baru dari Amerika Serikat (AS).
“ Berdasarkan rapat kerja tanggal 13 Februari 2025, tercatat alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 sebesar Rp6,2 triliun, dengan dana yang terblokir sebesar Rp2,1 triliun. Sehingga anggaran efektif menjadi Rp4,1 triliun setelah diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran,” ujar Titiek saat membuka rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4).
Titiek menerangkan bahwa kebijakan perdagangan Amerika Serikat, terutama terkait kenaikan tarif impor dan pajak atas produk dari luar negeri, berdampak besar terhadap ekspor perikanan nasional. Sebagai salah satu negara tujuan utama, langkah proteksionis dari AS disebut sebagai tantangan serius yang harus segera ditangani KKP.
“ Kebijakan tersebut harus dihadapi oleh KKP dalam rangka melindungi dan menyelamatkan industri perikanan nasional,” tambahnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan tentang persyaratan baru untuk ekspor ke sejumlah negara, termasuk Amerika dan Uni Eropa, yang kini sangat memperhatikan aspek ketertelusuran (traceability) dan keberlanjutan produk.
“ Produk yang tidak bisa dibuktikan asal penangkapannya dan keberlanjutannya, akan ditolak oleh pasar dunia,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, DPR RI turut meminta kejelasan mengenai dana yang telah dibuka blokirnya serta penggunaannya, terutama untuk mendukung program prioritas dan penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Menanggapi hal ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan detail anggaran KKP untuk 2025. Ia menjelaskan bahwa pagu efektif anggaran yang berasal dari APBN awalnya sebesar Rp4,84 triliun, namun setelah efisiensi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, angka tersebut berkurang menjadi Rp3,58 triliun.
