UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional, Pemerintah Segera Lakukan Perbaikan

Reporter : Ahmad Baiquni
Kamis, 25 November 2021 18:00
UU Cipta Kerja Dinyatakan Inkonstitusional, Pemerintah Segera Lakukan Perbaikan
MK memutuskan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap selama tidak dilakukan perbaikan.

Dream - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 inkonstitusional secara bersyarat. Atas putusan tersebut, Pemerintah akan menjalankan perintah MK untuk melakukan perbaikan dalam penyusunan UU Cipta Kerja.

" Setelah mengikuti sidang MK, Pemerintah menghormati dan mematuhi putusan MK serta akan melaksanakan UU 11 2020 Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya sesuai putusan MK dimaksud," ujar Airlangga, disiarkan kanal Sekretariat Presiden.

Airlangga menyatakan Pemerintah segera menyiapkan proses perbaikan atas UU tersebut. Dia menjamin perbaikan dijalankan dengan memperhatikan arahan MK.

Melaksanakan dengan sebaik-baiknya arahan MK lainnya sebagaimana dimaksud dalam putusan MK tersebut," ucap dia.

Lebih lanjut, Airlangga menyatakan putusan MK memberikan tenggang waktu dua tahun bagi Pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan. Dalam tenggang waktu tersebut, UU Cipta Kerja masih berlaku selama dilakukan perbaikan.

" Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku," kata dia.

1 dari 5 halaman

MK: UU Cipta Kerja Bertentangan dengan UUD 1945 Secara Bersyarat

Dream - Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. UU tersebut ditetapkan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat.

" Sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan'," ujar Ketua MK, Anwar Usman, membacakan amar putusan yang disiarkan kanal Mahkamah Konstitusi.

Meski demikian, MK menyatakan UU Cipta Kerja masih berlaku sampai pembentuk UU melakukan perbaikan dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan. Tenggat waktu tersebut yaitu dua tahun usai putusan dibacakan.

Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan oleh Pemerintah bersama DPR, maka UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen.

 

2 dari 5 halaman

Jika Tidak Diperbaiki

" Menyatakan apabila dalam tenggang waktu dua tahun pembentuk UU tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan UU yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," ucap Hakim Anwar.

Tak hanya itu, MK memerintahkan penangguhan segala tindakan maupun kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Penerbitan peraturan pelaksana juga tidak dibenarkan.

" Tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksanan baru yang berkaitan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," ucap Hakim Anwar.

3 dari 5 halaman

Tok! Jokowi Resmi Teken UU Cipta Kerja, Ini Nomornya

Dream - Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang banyak menuai pro-kontra publik akhirnya resmi diundangkan. Beleid yang dikenal sebagai Omnibus Law itu telah tercatat resmi sebagai UU dengan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Salinan UU Cipta Kerja sudah diunggah di situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Negara (JDIH Setneg), sejak Senin 2 November 2020.

" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," demikian bunyinya.

4 dari 5 halaman

UU Untuk Menciptakan Lapangan Kerja

" Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas: a. pemerataan hak; b. kepastian hukum; c. kemudahan berusaha; d. kebersamaan; dan e. kemandirian,” pada Bab II Pasal 2 dalam UU tersebut dikutip Merdeka.com, Senin (2/11).

Undang-undang tersebut juga berdasarkan penyelenggaraan Cipta Kerja dilaksanakan berdasarkan asas lain sesuai dengan bidang hukum yang diatur dalam undang-undang yang bersangkutan.

" Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional,” dalam pasal 3.

 

 

5 dari 5 halaman

Jaminan Seluruh Warga Memperoleh Pekerjaan

Kemudian Undang-undang tersebut juga menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Selanjutnya melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri nasional.

" Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila," pada pasal 3 poin d.

(Sah, Sumber: Merdeka.com)

Beri Komentar