Vaksinasi Guru dan Tenaga Pendidik Lambat Menghambat Sekolah Gelar PTM

Reporter : Ahmad Baiquni
Jumat, 10 September 2021 18:01
Vaksinasi Guru dan Tenaga Pendidik Lambat Menghambat Sekolah Gelar PTM
Pelaksanaan PTM terbatas dinilai belum maksimal.

Dream - Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek, Jumeri, mengeluhkan lambatnya vaksinasi Covid-19 untuk guru dan tenaga pendidik. Kondisi ini menjadi penghambat pelaksanaan Pembelajaan Tatap Muka (PTM) terbatas di beberapa sekolah.

Jumeri mengatakan banyak sekolah yang sebetulnya sudah siap menggelar tatap muka ternyata belum mendapatkan alokasi vaksin. Sehingga, mereka memutuskan untuk menunda pelaksanaan PTM.

" Sebagian besar PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan) belum mendapatkan vaksin, itu sehingga menjadi hambatan," ujar Jumeri.

Faktor lainnya, kata Jumeri, belum adanya izin dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 daerah untuk PTM. Alhasil, PTM belum bisa dilaksanakan.

" Kemudian ada sebagian orangtua yang juga mungkin belum mengizinkan karena belum mantap putra-putrinya berangkat ke sekolah," kata dia.

 

1 dari 5 halaman

Dorong Pemda Dukung PTM

Untuk mengatasi hal tersebut, Jumeri mendorong pemerintah daerah memberikan dukungan pelaksanaan PTM. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan sejumlah pemda dan sudah didapat kesamaan pandangan mengenai PTM terbatas.

Menurut dia, pemda mengakui urgensi PTM terbatas di tengah pandemi yang masih berlangsung. Khususnya untuk para siswa.

" Soal beda waktu membuka ini, itu hanya soal pertimbangan-pertimbangan khusus di setiap daerah," kata dia, dikutip dari Merdeka.com.

2 dari 5 halaman

Penjelasan Kemendikbud Soal PTM Terbatas Cuma Diizinkan di Daerah PPKM Level 1-3

Dream - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberlakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas untuk sejumlah sekolah di daerah berstatus PPKM level 1 hingga 3. Sementara sekolah di daerah PPKM level masih diharuskan menggelar Pembelajaran Jarak Jauh.

Plt Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Hendarman, mengatakan sejumlah pertimbangan pemberlakukan PTM terbatas di daerah level 1 sampai dengan 3 sudah dipikirkan pemerintah. Salah satunya menyesuaikan risiko kesehatan yang ada di suatu daerah seperti ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri).

Pelaksanaan PTM terbatas sendiri telah diputuskan melalui Surat Keputusan Bersama 4 Menteri. Dalam SKB tersebut, terdapat sejumlah aspek yang diatur seperti penerapan protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan pembatasan jumlah peserta didik.

Alasan kedua adalah jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembagian rombongan belajar (Shift) yang dapat ditentukan oleh satuan pendidikan. " Dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan," ujar Hendarman.

Aspek ketiga yang diatur yaitu perilaku wajib di lingkungan satuan pendidikan. Misalnya, menggunakan masker tiga lapis atau masker bedah sekali pakai, mencuci tangan, dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan.

3 dari 5 halaman

Tetap Persetujuan Orangtua Jadi Prioritas

Aspek selanjutnya yaitu kondisi medis warga satuan pendidikan yang mengharuskan sehat. Jika ada warga didik yang punya komorbid maka harus dalam kondisi terkontrol.

Sedangkan aspek terakhir yaitu kewajban menghindari kerumunan di lingkungan satuan pendidikan. Sebagai contoh di kantin sehingga model pencegahannya dengan cara mengharuskan warga didik baik siswa maupun guru untuk membawa makanan dari rumah.

Lebih lanjut, Hendarman menyatakan keputusan PTM terbatas, bagaimanapun, berada pada persetujuan orangtua. Orangtua dapat mengizinkan atau melarang anaknya ikut PTM namun sekolah tetap harus menyediakan opsi tersebut.

" Sekolah wajib menyediakan opsi PTM terbatas dan PJJ, serta tidak melakukan diskriminasi kepada peserta didik yang memilih opsi PJJ," kata Hendarman, dikutip dari Merdeka.com.

4 dari 5 halaman

Panduan PTM Terbatas di Lingkungan Madrasah dan Pesantren

Dream - Seperti sekolah umum, Kementerian Agama juga sudah mengeluarkan panduan proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang dilakukan di lingkungan madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Panduan tersebut diatur dalam Surat Edaran yang diterbitkan menteri agama

SE ini menyatakan secara umum, pelaksanaan PTM terbatas pada madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan pada tahun ajaran 2021/2022 mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan.

" Dalam pelaksanaannya, madrasah, pesantren, serta lembaga pendidikan keagamaan Islam berasrama maupun tidak berasrama, harus berkoordinasi dengan Satuan Tugas Covid-19 daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat," ujar Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, M Ali Ramdhani.

Menurut Dhani, SE ini berlaku untuk institusi pendidikan di bawah naungan Kemenag. Ini meliputi Lembaga Pendidikan Pesantren mencakup Pendidikan Diniyah Formal (PDF), Satuan Pendidikan Muadalah (SPM), Ma'had Aly, Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS), Madrasah atau Sekolah dalam Pesantren, Perguruan Tinggi dalam Pesantren, serta Pendidikan Pesantren Berbentuk Kajian Kitab Kuning (Nonformal).

SE ini juga berlaku untuk Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam. berasrama atau tidak berasrama. Ini mencakup Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan Lembaga Pendidikan Quran (LPQ).

5 dari 5 halaman

Aturan Tambahan Untuk Madrasah dan Pesantren

Dhani mengatakan khusus untuk madrasah, SE juga mengatur tentang pengisian daftar periksa kesiapan PTM terbatas. Daftar periksa ini menjadi salah satu bahan monitoring Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tentang kesiapan madrasah dalam pelaksanaan PTM.

Sedangkan untuk pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam yang berasrama, Dhani meminta PTM terbatas digelar dengan menerapkan prosedur pelaksanaan aktivitas pembelajaran.

Prosedur ini dijalankan sejak dari penyiapan fasilitas atau sarana prasarana pembelajaran, proses kedatangan santri, pola ibadah, pola pikir, pola ibadah, pola interaksi, serta pola belajar santri agar memenuhi standar protokol kesehatan.

Untuk panduan lengkapnya, dapat diunduh pada tautan ini.

Beri Komentar