Warga Vietnam (Vietnaminsider.vn)
Dream - Ho Chi Minh City dan Hanoi, resmi mengakhiri kebijakan social distancing. Dua kota besar Vietnam tersebut kini telah berstatus 'risiko rendah' penularan Covid-19.
Dua kota itu akan menerapkan kebijakan pembatasan yang lebih longgar. Tetapi, kebijakan tersebut akan lebih banyak diterapkan Hanoi daripada Ho Chi Minh City.
Pada pertemuan Komite Pencegahan Covid-19 Ho Chi Minh Rabu lalu, Wakil Komite Le Thanh Tiem mengatakan Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc telah mengizinkan tiap kota untuk memberhentikan kebijakan social distancing yang sudah berjalan 22 hari sejak 1 April 2020.
Ho Chi Minh diizinkan kembali membuka toko, bisnis, dan berbagai layanan namun tetap harus mengikuti instruksi pemerintah daerah. Sementara Hanoi dapat mengakhiri kebijakan social distancing hanya di beberapa daerah.
Distrik Thuong Tin dan Me Linh, tetap harus menjalankan kebijakan social distancing karena masih berstatus 'risiko tinggi'.
Hanoi tetap harus melarang bar, karaoke, restoran, pusat permainan, dan cafe untuk dibuka. Festival dan acara olahraga juga akan tetap ditunda sampai waktu yang belum ditentukan.
Warga hanya dapat keluar rumah jika memerlukan sesuatu yang bersifat mendesak, serta harus menggunakan masker dan tetap melakukan social distancing. Bagi warga yang tidak menggunakan masker ketika keluar rumah akan dikenakan denda.
Transportasi di Hanoi seperti bus, taksi dan layanan lainnya juga dibatasi. Seperti jumlah kursi yang dapat diisi dan harus tetap kosong serta semua alat transportasi harus menyediakan hand sanitizer.
Hanoi sendiri belum memutuskan kapan akan akan membuka kembali aktivitas sekolah bagi dua juta siswa ibu kota.
Saat ini, terdapat 112 kasus Covid-19 di Hanoi. 81 orang di antaranya telah dipulangkan dan melakukan isolasi mandiri, serta 31 orang lainnya sedang dalam perawatan. Hanoi belum mencatat kasus baru sejak 16 April 2020.
PM Nguyen mengatakan selama tiga bulan terakhir, Vietnam secara konsisten telah mengambil banyak langsung untuk mencapai hasil yang menggembirakan. Tetapi orang tetap harus waspada dan perlu diingatkan kembali.
" Kami telah menerapkan social distancing dengan baik dan cepat, sehingga dalam enam hari terakhir tidak ada kasus yang terdeteksi. Khususnya di Kota Ho Chi Minh, tidak ada kasus baru selama 19 hari berturut-turut," kata Nguyen.
Nguyen juga mengatakan dalam beberapa waktu ke depan, Vietnam harus menerima situasi hidup berdampingan dengan pandemi. Orang-orang harus mengerti hal ini dan sadar.
" Banyak negara di dunia masih terinfeksi, jadi risikonya belum berakhir bagi kita. Jadi, beradaptasi dengan Covid-19 adalah normal dan diperlukan pengendalian pandemi,” katanya.
Dalam kebijakan social distancing selama 22 hari, semua bisnis yang " tidak perlu" seperti bar, klub, karaoke dan restoran, untuk sementara waktu diharuskan tutup.
Dari 268 kasus Covid-19 Vietnam, sejauh ini sebanyak 223 telah pulih. Negara ini tidak mencatat infeksi baru dalam enam hari terakhir.
Pandemi telah menyebar ke 210 negara dan wilayah dan jumlah kematian yang dilaporkan telah melewati 177.600.
Sumber: Vietnam Insider
Dream – Pandemi corona membuka celah bagi oknum tertentu untuk menyebar berita palsu. Berita palsu atau hoax ini membuat masyarakat kebingungan, bahkan sampai ketakutan. Apalagi, Vietnam merupakan negara dengan nol kematian kasus corona.
Tentu saja hoax membuat pemerintah merasa gerah. Kini, pemerintah menjatuhkan sanksi bgi penyebar berita palsu tentang virus corona di Asia Tenggara senilai Rp40 juta.
Dikutip dari Straits Times, Kamis 16 April 2020, sanksi ini dikenakan oleh pemerintah Vietnam kepada para penyebar hoax. Nominalnya mencapai 10-20 juta dong (Rp20 juta-Rp40 juta). Angka ini setara dengan gaji pokok 3-6 bulan di sana.
Denda itu akan dikenakan bagi siapapun yang menggunakan media sosial untuk membagikan informasi yang salah, tidak benar, terdistorsi, fitnah atau tidak sesuai dekrit.
Aturan itu tidak hanya untuk menangani masalah virus corona, tetapi juga menangani komentar-komentar yang membuat keresahan di masyarakat serta memperkuat Undang-Undang keamanan siber yang telah berlaku sejak tahun lalu.
Denda itu dapat dikenakan bagi siapa saja yang mempublikasikan hal yang dilarang di Vietnam, rahasia negara, dan peta kegagalan Vietnam mengklaim Laut China Selatan.
" Dekrit ini merupakan senjata ampuh untuk melakukan penindasan online bagi pemegang kekuasaan di Vietnam," kata Direktur Teknologi di Amnesty International, O'Carroll.
Dia mengatakan peraturan ini berisi serangkaian ketentuan yang secara terang-terangan melanggar hak asasi manusia internasional di Vietnam.
Sebagai bagian dari keseriusan pemerintah terhadap penanggulangan berita hoaks, pihak berwenang Vietnam meluncurkan kampanye publik dengan slogan " Fake News, Real Consequences"
Ratusan denda telah dijatuhkan kepada banyak orang. Tiga selebritis asal Vietnam juga dipaksa pihak berwenang untuk meminta maaf kepada publik.
Bulan lalu, seorang wanita di provinsi Ha Tinh, didenda karena mengunggah sebuah narasi di Facebook mengatakan dilingkungannya telah tersebar virus corona.
Unggahannya tersebut hanya memilliki beberapa 'likes', setelah itu polisi setempat langsung mengambil tindakan.
Kasus virus corona pertama kali terdeteksi di Vietnam pada bulan Januari dan Kementerian Kesehatan Vietnam telah melaporkan setidaknya ada 267 pasien positif tanpa ada kematian. Angka ini jauh di bawah negara Asia lainnya.
