Sebut Disalahartikan, Istana Jelaskan Maksud Jokowi Soal Presiden dan Menteri Boleh Kampanye dan Memihak

Sebut Disalahartikan, Istana Jelaskan Maksud Jokowi Soal Presiden dan Menteri Boleh Kampanye dan Memihak

© Ekspresi Prabowo saat Jokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak 2024 maverick

© Ekspresi Prabowo saat Jokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak 2024 maverick

Dream - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana meluruskan pernyataan Jokowi soal presiden hingga menteri boleh kampanye dan memihak.

Menurut Ari, pernyataan Presiden tersebut banyak disalahartikan oleh sejumlah pihak.

"Pernyataan Bapak Presiden di Halim, Rabu, 24 Januari 2024, telah banyak disalahartikan. Apa yang disampaikan oleh Presiden dalam konteks menjawab pertanyaan media tentang Menteri yang ikut tim sukses,"

Ari menerangkan, dalam merespon pertanyaan itu Jokowi memberikan penjelasan terutama terkait aturan main dalam berdemokrasi bagi menteri maupun presiden.

Sebagaimana diatur dalam pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Jokowi memandang bahwa Kampanye Pemilu boleh mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan juga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

“Artinya, Presiden boleh berkampanye. Ini jelas ditegaskan dalam UU," ujar Ari.

© Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo serahkan pesawat tempur ke TNI di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). 2024 maverick

Meski begitu, dia menyadari terdapat syarat apabila Presiden ikut berkampanye. Yaitu tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sesuai aturan yang berlaku.

"Dan kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara,"

© Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo serahkan pesawat tempur ke TNI di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). 2024 maverick

Ari mengatakan, Undang-Undang menjamin hak Presiden untuk mempunyai preferensi politik pada partai atau Pasangan Calon tertentu.

Namun, ia menyampaikan hal ini harus berdasarkan aturan yang ditetapkan.

"Dengan diizinkannya Presiden untuk berkampanye, artinya Undang-Undang Pemilu juga menjamin hak Presiden untuk mempunyai preferensi politik pada partai atau Pasangan Calon tertentu sebagai peserta Pemilu yang dikampanyekan, dengan tetap mengikuti pagar-pa

jelas Ari.

Pernah Dilakukan Presiden Sebelumnya

Menurut Ari, pernyataan Jokowi bukan hal yang baru sebab aturan terkait hal ini sudah ada di UU Pemilu.

Dia mencontohkan Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono juga memiliki preferensi politik serta ikut berkampanye memenangkan partai yang didukungnya.

"Presiden-presiden sebelumnya, mulai Presiden ke-5 dan ke-6, yang juga memiliki preferensi politik yang jelas dengan partai politik yang didukungnya dan ikut berkampanye untuk memenangkan partai yang didukungnya,"

© Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo serahkan pesawat tempur ke TNI di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). 2024 maverick

Ari menyampaikan, Jokowi juga menegaskan bahwa semua pejabat publik/pejabat politik harus berpegang pada aturan main apabila berkampanye.

"Kalau aturan memperbolehkan, silakan dijalankan. Kalau aturan melarang maka tidak boleh dilakukan. Itu artinya, Presiden menegaskan kembali bahwa setiap pejabat publik/pejabat politik harus mengikuti/ patuh pada aturan main dalan berdemokrasi,"