Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin (Kemenag)
Dream - Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan naskah untuk alternatif khutbah Jumat yang bisa digunakan masyarakat. Naskah tersebut disusun menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
" Naskah yang disusun bisa dijadikan alternatif. Tidak ada kewajiban setiap masjid dan penceramah untuk menggunakan naskah khutbah Jumat yang diterbitkan Kemenag," ujar Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, melalui keterangan tertulis.
Kamaruddin mengatakan penyusunan naskah khutbah Jumat ini sejalan dengan kebijakan Kemenag untuk menyediakan literasi digital yang mendukung peningkatan kompetensi penceramah agama. Naskah disusun dengan melibatkan ulama dan akademisi agar berkualitas.
Ada sejumlah tema dalam naskah tersebut. Mulai dari akhlak, pendidikan, globalisasi, zakat, wakaf, ekonomi syariah, dan masalah generasi milenial.
Kamaruddin yakin kualitas naskah yang disusun Kemenag terjaga. Masyarakat dapat menggunakan naskah tersebut di setiap masjid.
" Meski bukan keharusan, kalau naskah Kemenag bermutu, baik dari sisi pesan maupun redaksi, pasti akan digunakan oleh masyarakat dan masjid-masjid di Indonesia," ucap Kamaruddin.
Lebih lanjut, Kamaruddin menilai khutbah Jumat harus menjadi instrumen untuk memberikan informasi konstruktif kepada masyarakat. Sehingga sudah seharusnya Kemenag memfasilitasi keberadaan naskah yang sesuai dengan perkembangan zaman di masyarakat.
" Jadi, khutbah Jumat juga perlu membahas masalah kekinian berikut solusinya. Itu menjadi salah satu fokus dalam penyusunan naskah khutbah ini," kata dia.
Dream - Pandemi Covid-19 belum juga menunjukkan tanda-tanda berakhir. Kondisi ini berpengaruh terhadap sejumlah hal, khususnya pelaksanaan ibadah haji.
Menteri Agama, Fachrul Razi, mengatakan, hingga saat ini belum ada tanda-tanda dari Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji 2021. Tetapi, Kemenag mulai menjalankan upaya mitigasi.
" Sampai hari ini Pemerintah Indonesia belum mendapat tanda penyelenggaraan haji 2021. Saat ini telah dimulai mitigasi tahun depan dengan tiga opsi," ujar Fachrul, disiarkan channel YouTube DPR RI.
Opsi pertama, jemaah diberangkatkan dengan kuota penuh sebanyak 221 ribu. Opsi ini bisa dijalankan apabila pandemi Covid-19 dinyatakan telah berakhir.
Opsi ke dua, kata Fachrul, diberlakukan pembatasan kuota sesuai ketentuan dari Pemerintah Saudi. Opsi ini dipilih jika pandemi belum berakhir sekaligus belum tersedianya vaksin.
" Pembatasan kuota ini berdampak pada keberangkatan jemaah yang telah melakukan pelunasan BIPIH pada 2020. Tidak semua dapat diberangkatkan sesuai kriteria persyaratan yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi," kata Fachrul.
Sedangkan opsi ke tiga pemberangkatan ibadah haji 2021 ditiadakan. Ini bisa terjadi jika Pemerintah Arab Saudi tidak memberikan kuota haji sama sekali untuk Indonesia tahun ini.
" Jemaah batal diberangkatkan jika Pemerintah Arab Saudi tidak memberikan kuota kepada Pemerintah Indonesia," ucap Fachrul.
Pada musim haji 2020, Indonesia memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah akibat pandemi Covid-19. Hal ini menyusul tidak adanya keputusan resmi dari Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji.
Belakangan, Saudi akhirnya tetap menggelar haji namun dengan kuota yang sangat dibatasi. Jemaah yang boleh berhaji hanya warga Saudi dan ekspatriat yang sudah mukim atau berdomisili di wilayah kerajaan.
Dream - Presiden Joko Widodo menyatakan siap jika harus menjadi yang terdepan atau orang pertama yang menerima suntikan vaksin. Tetapi, hal itu bergantung dari keputusan tim kesehatan.
" Kalau ada yang bertanya Presiden nanti di depan atau di belakang, kalau dari tim diminta saya yang paling depan, ya saya siap," ujar Jokowi usai meninjau pelaksanaan simulasi vaksinasi di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, disiarkan channel YouTube Sekretariat Presiden, Rabu 18 November 2020.
Jokowi menegaskan kaidah-kaidah ilmiah wajib dijalankan dalam pelaksanaan vaksinasi. Ini demi menjaga keselamatan masyarakat.
" Kita ingin keamanan, keselamatan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi," kata Jokowi.
Diperkirakan vaksinasi baru bisa dijalankan sekitar akhir 2020 atau awal 2021. Jokowi mengatakan skema distribusi vaksin ke seluruh Tanah Air sedang dalam penyiapan.
Menurut Jokowi, distribusi vaksin bukanlah perkara mudah. Vaksin tidak bisa dianggap sama dengan barang-barang lain karena memerlukan perlakuan khusus.
" Ini bukan barang seperti barang-barang yang lain. Memerlukan kedinginan dengan derajat tertentu," kata dia.
Selain itu, setiap vaksin dari perusahaan berbeda tidak bisa pula diperlakukan sama. Karena masing-masing vaksin memiliki karakter yang berbeda.
" Setiap vaksin dari produk yang berbeda memerlukan model distribusi yang berbeda," ucap Jokowi.
Saat ini, skema distribusi vaksin masih dalam tahap penyiapan. " Agar nanti daerah-daerah juga segera mendapat vaksin dan vaksinnya juga tidak rusak," ucap Jokowi.
Jokowi hari ini meninjau pelaksanaan simulasi vaksinasi di Puskesmas Tanah Sareal. Hadir mendampingi Jokowi yaitu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto.
/vidio-media-production/uploads/video/image/7648830/hj-erni-makmur-berdayakan-perempuan-kalimantan-timur-lewat-pkk-1699f4.jpg)
