Kolaborasi BKSAP dan Kampus Perkuat Langkah Indonesia Menuju OECD dan IEU-CEPA

“ Kami di DPR sudah bertemu dengan Sekjen OECD. Dalam catatan terakhir, Indonesia perlu melakukan revisi terhadap dua undang-undang penting: UU Badan Pusat Statistik dan UU KPK,” ujarnya di hadapan sivitas akademika UIN.

Menurut Mardani, OECD menilai bahwa lembaga statistik nasional perlu berdiri independen seperti halnya Bank Indonesia. “ OECD minta BPS menjadi lembaga yang mandiri dan tidak boleh diintervensi. Ini langkah cerdas agar kepercayaan dunia terhadap data kita meningkat,” jelasnya.

Tak hanya soal data, penguatan lembaga antikorupsi juga menjadi sorotan penting. OECD menilai bahwa KPK perlu dikembalikan ke posisi semula, agar dapat bekerja lebih kuat dan bebas dari tekanan politik. “ Mereka menilai bahwa KPK harus dikembalikan seperti sebelum revisi agar lebih kuat dalam menjaga tata kelola pemerintahan. Ini dua perkara besar yang akan memperbaiki wajah Indonesia di mata dunia,” lanjut Mardani.

Kampus Sebagai Mitra Strategis Parlemen

Dalam kesempatan itu, Mardani juga menekankan pentingnya peran kampus sebagai mitra strategis DPR. Bagi BKSAP, perguruan tinggi bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan pusat gagasan dan inovasi kebijakan yang mampu memperkaya diplomasi parlemen.

“ Kami di BKSAP melihat UIN sebagai mitra strategis. Ide-ide besar yang muncul dari kampus bisa menjadi masukan berharga dalam diplomasi parlemen, termasuk dalam IEU-CEPA,” tutur politisi Fraksi PKS tersebut.

Ia menjelaskan, BKSAP memiliki peran unik sebagai semacam “ Kementerian Luar Negeri-nya parlemen”. Melalui peran ini, BKSAP menjalin komunikasi antarparlemen dunia, membuka ruang kerja sama lintas negara, dan memperkuat jejaring antara perguruan tinggi di Indonesia dengan universitas luar negeri.

“ Hubungan antarparlemen di berbagai negara sering kali lebih cair daripada antar eksekutif. Melalui kerja sama ini, kami bisa menjembatani perguruan tinggi Indonesia dengan universitas di luar negeri maupun industri di negara mitra,” kata Mardani.

Membangun Daya Saing Melalui Diplomasi Pengetahuan

Diplomasi parlemen yang aktif, kata Mardani, bukan hanya soal hubungan politik, tapi juga investasi jangka panjang untuk pembangunan ilmu pengetahuan dan ekonomi berbasis riset. Ia berharap agar kolaborasi seperti ini bisa memperkuat kualitas riset di kampus, mendorong inovasi kebijakan, sekaligus meningkatkan daya saing bangsa.

“ Kita ingin perguruan tinggi naik kelas, menjadi bagian dari jaringan riset internasional, dan berkontribusi dalam penguatan ekonomi berbasis pengetahuan,” ujarnya penuh optimisme.

Bagi Mardani, dunia kampus memiliki kekuatan besar untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia, terutama di era digital dan perdagangan bebas. Namun, agar potensi itu bisa maksimal, dibutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk parlemen.

Menurutnya, kombinasi antara politik yang berpihak, ekonomi yang tangguh, dan ilmu pengetahuan yang maju akan menjadi fondasi kokoh bagi masa depan Indonesia. “ Kalau kita bisa menyatukan kekuatan politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, maka Indonesia akan siap menjadi pemain penting, bukan hanya di kawasan, tapi di panggung dunia,” pungkasnya.

Sinergi antara BKSAP dan perguruan tinggi seperti UIN Syarif Hidayatullah pun menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi lintas sektor mampu membawa semangat baru bagi diplomasi parlementer Indonesia. Dengan dukungan riset akademik, reformasi regulasi, dan inovasi kebijakan, Indonesia terus menapaki jalan menuju keanggotaan OECD dan implementasi IEU-CEPA—sebuah langkah besar menuju masa depan yang lebih terbuka dan kompetitif.