Isu Hoaks dan Islamphobia Akan Dibahas di Konferensi Menteri Agama Dunia

Serius Tangani Radikalisme

Peserta konferensi pun menyetujui usulan Indonesia untuk memasukkan pembahasan mengenai maraknya peredaran hoaks di media sosial.

Selain hoaks, topik Islamphobia juga akan menjadi perhatian dalam konferensi menteri agama pada 2020. Bahasan tersebut masuk dalam agenda karena angka Islamphobia semakin meningkat terutama di negara barat.

" Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat serius dalam upaya penanggulangan ancaman radikalisme dan ekstremisme serta komitmen meneguhkan moderasi beragama," kata dia.

Said Aqil Sebut Semua Kampus Terpapar Radikalisme

Dream - Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Said Aqil Siradj mengatakan, semua universitas terpapar paham radikalisme.

" Tidak banyak, boleh saya (bilang) semua. Semua universitas sudah terpapar," kata Said, dilaporkan Liputan6.com, Selasa, 10 Desember 2019.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu mengatakan, mereka yang terpapar radikalisme menjadi berpikir eksklusif serta puritan. Setelah itu akan meningkat menjadi tidak toleran.

" Mulai ekstrem kalau intoleran. Dimulai intoleran akan menjadi radikal, kemudian jadi teror," kata Said.

Said mengatakan, para rektor di universitas perlu bertanggung jawab menangani masalah radikalisme. Dia juga menyinggung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim untuk menyelesaikan masalah ini.

" Pak Natsir (Mendikbud sebelumnya) sudah berbuat banyak. Dan menteri sekarang (Nadiem Makarim) harus lebih tegas lagi menindaklanjuti kebijakan Pak Nastsir. Rektornya dulu yang tegas," kata dia.

Dia mengungkapkan, mereka yang terpapar ini bukan karena imbas dari diskusi. Hal itu bisa terlihat dari perilaku mereka selama berinteraksi dalam kampus.

“ Tapi kan bisa dilihat geraknya di kampus, mahasiswa ini,” ucap dia.

(Sah, Sumber: Liputan6.com/Putu Merta Surya)

Erick Thohir Bahas Radikalisme di Lingkungan BUMN

Dream - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menggelar pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md untuk membahas radikalisme di lingkungan kementerian yang dia pimpin.

" Saya mendapatkan saran dari timnya. Beliau kasih masukan mengenai radikalisasi di BUMN," kata Erick, dikutip dari Liputan6.com, Kamis 5 Desember 2019.

Meski begitu, dia enggan membeberkan data BUMN yang terpapar radikalisme. Yang jelas, Erick mengatakan bahwa ideologi Indonesia sudah final, tak bisa ditawar.

" Tunggulah. Karena yang namanya ideologi kan sudah putus. Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Ya tidak ada ideologi lain yang ada di Indonesia dan itu sendiri kan sudah diputuskan, bukan saat ini. The founding father zaman dulu," ujar dia.

Sebenarnya, tambah Erick, para pegawai yang terpapar radikalisme sebenarnya memiliki perasaan yang positif atas pembangunan yang sudah terjadi. Akan tetapi, dia menilai, mereka mendapatkan masukan yang tak benar.

" Tapi kalau sampai, mohon maaf ya, enggak tahu ini Islam yang saya kenal, ya saya juga lahir kan Islam juga. Kalau misalnya, kita jihad, bunuh diri bersama keluarga, saya enggak tahu. Saya rasa itu bukan Islam yang saya kenal," kata dia.

Dia mengatakan, saat ini sedang menunggu perintah dari Mahfud. " Ya harus (melaksanakan perintahnya). Kan (perintah) Menko. Kalau Menko yang perintah kita harus," ujar dia.

Sumber: Liputan6.com/Putu Merta Surya

Ma'ruf Amin: Majelis Taklim Perlu Didata untuk Cegah Radikalisme

Dream - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, mengatakan, pendataan majelis taklim oleh Kementerian Agama perlu dilakukan. Pencatatan tersebut bisa meminimalisir sumber radikalisme.

" Untuk data saya kira perlu supaya ada majelis taklim, jangan sampai ada majelis yang menjadi sumber persoalan, tahu-tahu mengembangkan radikalisme misalnya, kan jadi masalah. Sehingga penting, bukan didaftar saya kira, dilaporkan istilahnya itu," kata Ma'ruf, Senin 2 Desember 2019.

Sebelumnya, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, Juraidi, mengatakan bahwa Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 tentang majelis taklim ditujukan untuk mempermudah pemberian bantuan.

" Majelis taklim perlu diberikan perhatian, dibantu untuk peningkatan manajemen pengelolaannya agar semakin bisa memberdayakan masyarakat di sekitarnya," ujar Juraidi.

Juraidi menambahkan, pemberian anggaran tersebut tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003. Undang-undang tersebut berisi sistem pendidikan nasional yang mengatur pendidikan keagamaan.

Turunan dari UU Nomor 20 Tahun 2003 itu dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Dalam PP tersebut, majelis taklim masuk dalam lembaga pendidikan non-formal.

Pranata Sosial

Dengan penyebutan tersebut, majelis taklim berhak mendapat anggaran fungsi pendidikan yang setiap tahunnya mencapai 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Juraidi menuturkan, regulasi majelis taklim juga diharapkan menjadi menjadi cara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebab, majelis taklim umumnya digunakan ibu-ibu dan bapak-bapak untuk menimba ilmu agama.

" Begitu juga bapak-bapak yang sibuk bekerja sampai pensiun, sehingga belum sempat belajar agama, ditampung oleh majelis talim. Anak putus sekolah diajari agama di majelis taklim," kata dia.

Meski begitu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menilai aturan itu berlebihan. Kata dia, majelis taklim adalah pranata sosial keagamaan.

" Majelis taklim itu kan tempat orang untuk mengaji. Jadi kalau misalnya itu diatur-atur oleh pemerintah misalnya harus daftar ke KUA, harus melaporkan kegiatan Majelis Taklim, menurut saya itu lebay," kata Ace.

Sumber: Merdeka.com/Intan Umbari Prihatin