Pelonggaran Baru PPKM: Anak Boleh Masuk Bioskop dan Waterpark Bisa Buka

Reporter : Ahmad Baiquni
Selasa, 19 Oktober 2021 08:01

Ilustrasi

Ketentuan baru ini hanya berlaku untuk daerah yang berstatus PPKM Level 1 dan 2.

Dream - Kebijakan PPKM masih tetap diberlakukan pemerintah dengan masa perpanjangan hingga 1 November 2021. Dengan perkembangan kasus yang cenderung menurun, pemerintah kembali membuat pelonggaran dari ketentuan PPKM.

Pada perpanjangan kali ini, Pemerintah menyatakan kapasitas bioskop dapat ditingkatkan menjadi 70 persen dan anak-anak dari semua umur sudah diizinkan ikut menonton. Namun pemberlakuan kebijakan ini hanya terbatas pada derah dengan status PPKM level 2 dan 1.

" Kapasitas bioskop untuk kota level 2 dan 1 dapat dinaikkan menjadi 70 persen, dan untuk anak-anak diperkenenankan masuk bioskop," ujar Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam konferensi pers disiarkan Sekretariat Presiden.

Sebelumnya, kapasitas bioskop dibatasi maksimal 50 persen. Sedangkan anak-anak yang dibolehkan masuk hanya mereka usia 12 tahun ke atas.

Selain ke bioskop, Luhut juga menyatakan, anak usia bawah 12 tahun juga sudah bisa masuk destinasi wisata. Syaratnya, destinasi beroperasi di daerah level 2 dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi serta tetap dalam pendampingan orangtuanya.

" Uji coba tempat wisata di kabupaten kota level 3 akan ditambah sesuai dengan izin Kemenparekraf. Wisata air dapat dibuka pada kabupaten kota level 2 dan 1," ucap dia.

1 dari 4 halaman

Palyground Sudah Boleh Buka

Tak hanya itu, Pemerintah juga mengizinkan tempat bermain (playground) yang beroperasi di mal Jawa-Bali untuk kembali beroperasi. Tetapi, izin ini hanya berlaku untuk playgroud di daerah PPKM Level 2 dan 1.

" Tempat permainan anak di mal atau pusat perbelanjaan boleh dibuka untuk kabupaten kota di level 2," kata Luhut.

Pengelola tempat bermain diwajbkan mencatat nomor telepon serta alamat orangtua dari anak yang bermain. Selain itu, waktu bermain anak juga harus dicatat untuk kepentingan tracing.

" Kami mensyaratkan tempat bermain anak harus mencatat nomor telepon dan alamat orang tua serta waktu anak bermain untuk kebutuhan tracing," kata dia.

2 dari 4 halaman

PPKM Diperpanjang, Bogor dan Tangerang Dilakukan Operasi Khusus oleh TNI-Polri

Dream - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) resmi diperpanjang. Meski demikian, penanganan Covid-19 di Indonesia terus menunjukkan perbaikan.

Menko bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan, sejumlah wilayah aglomerasi telah mengalami perbaikan kondisi. Tetapi khusus Jabodetabek, masih terdapat dua kabupaten yang belum dapat turun level PPKM akibat masih rendahnya capaian vaksinasi yaitu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang.

" Karena itu untuk Bogor dan Tangerang itu akan dilakukan operasi khusus oleh TNI, Polri, dan Kementerian Kesehatan dengan mengerahkan vaksinator-vaksinator untuk mempercepat target ini," ujar Luhut dalam konferensi pers disiarkan Sekretariat Presiden.

Kondisi yang terjadi di Bogor dan Tangerang berpengaruh terhadap status PPKM di Jabodebatek yang terpaksa belum bisa turun dari level 3. Mengenai hal ini, Luhut mengatakan, Presiden Joko Widodo telah meminta Jabodetabek tidak terus ditahan di level 3.

" Tadi Presiden memberikan arahan untuk tidak menahan terus kabupaten yang lain, maka Bogor dan Tangerang dikeluarkan dari Jabodetabek," kata dia.

Selain itu, Luhut menerangkan, Jokowi setuju untuk mengubah syarat capaian vaksinasi bagi wilayah aglomerasi agar bisa turun level. Secara umum, kata Luhut, seluruh wilayah aglomerasi telah memenuhi syarat yang ditetapkan WHO.

" Dengan syarat perubahan aturan vaksinasi, mulai besok akan ada 54 kabupaten kota di level 2, 9 kabupaten kota di level 1. Sementara detail keputusan akan dituangkan dalam Inmendagri," kata dia.

3 dari 4 halaman

Penerapan Ganjil Genap Selama PPKM Dikaji untuk Diperluas

Dream - Ditlantas Polda Metro Jaya tengah mengkaji perluasan penerapan sistem ganjil genap selama masa PPKM. Untuk saat ini, Polda Metro Jaya baru membatasi akses kendaraan bermotor roda empat di tiga ruas utama di ibu kota.

Rencana ini muncul melihat kondisi lalu lintas di DKI Jakarta yang sudah mulai mengalami kemacetan di tengah berlakunya status Level 3 PPKM.

" Itu masih baru wacana, baru direncanakan," ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Argo Wiyono, dikutip dari Tribatranews.polri.go.id.

Argo mengungkapkan mulai padatnya jalanan terjadi setelah diterapkan sejumlah pelonggaran PPKM. Skema ganjil genap dijalankan untuk menekan dan mengendalikan laju mobilitas masyarakat agar tidak memadat.

" Dengan situasi pelonggaran saat ini kan berkorelasi dengan meningkatnya mobilitas. Kalau mobilitas meningkat kan, mau tidak mau kita tambahkan ruas gage (ganjil genap) untuk kendalikan ruas jalan ini," kata dia.

Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Raden Prabowo Argo Yuwono, mengatakan penerapan sistem ganjil genap di Jalan Sudirman, Jalan MH Thamrin, dan Jalan HR Rasuna Said terpantau cukup landai. Tetapi, terjadi peningkatan arus kendaraan di sejumlah ruas jalan lain.

4 dari 4 halaman

Belum Ditentukan

Argo tidak menjelaskan jalan mana saja yang akan diberlakukan ganjil genap. Pihaknya masih mengkaji indeks kepadatan kendaraan.

" Kan sekarang ada tiga, ya mungkin kita lihat nanti kita harus berhitung dulu indeks kepadatan mobilitas yang diperlukan gage itu di mana saja," kata dia.

Selain itu, polisi juga akan meminta saran kepada sejumlah pihak terkait. Ini untuk menentukan perlu tidaknya penambahan ruas jalan yang diberlakukan ganjil genap.

" Kita juga nanti akan meminta saran juga kepada Dinas Perhubungan (Dishub DKI) apakah perlu nambah dua atau tiga, tergantung dari indeks kemacetannya, jadi bukan hanya karena visual tetapi karena memang lokasi di situ padat," kata Argo.