Din menilai pemblokiran 22 situs Islam tersebut justru dapat memicu semakin menjamurnya terorisme.
Dream - Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak sepakat dengan langkah pemblokiran yang dilakukan pemerintah terhadap beberapa situs Islam. Hal itu dinilai sebagai langkah kontraproduktif.
Ketua MUI Din Syamsuddin mengaku pernah dihubungi pihak Kemenkominfo untuk membahas penyelesaian polemik pemblokiran ini. Padahal, sebelum dan saat pemblokiran dijalankan, Kemenkominfo sama sekali tidak pernah memberikan informasi ke MUI.
"Kemenkominfo pernah hubungi saya untuk mohon ikut panel soal pemblokiran itu, saya bilang itu tidak baik. Kalau betul-betul ada radikal kita sepakat blokir. Seharusnya ada pemberitahuan ke MUI dulu," tegas Din di kantornya, Jakarta.
Din menerangkan pemblokiran tidak sesuai dengan upaya pencegahan terorisme. Dia bahkan menilai langkah pemerintah itu justru dapat memicu semakin suburnya terorisme di Indonesia.
"Adanya 22 situs yang diblokir, bisa muncul lagi 200 situs radikal yang lain. Justru itu akan melanggengkan terorisme," katanya.
Selanjutnya, Din menanggapi salah satu situs yang menjadi korban pemblokiran, Hidayatullah.com. Dia memandang situs ini sama sekali tidak menyebarkan paham radikalisme.
"Kalau saya lihat situs Hidayatullah itu menyuarakan kabar sangat moderat. Kalau betul-betul ada radikal kita sepakat blokir. Soal sertifikasi situs, itu bukan domain kami," terang Din.
Lebih lanjut, Din pun mengkritik pemerintah yang justru membiarkan situs-situs yang menyerang Islam. Padahal, menurut dia, situs-situs tersebut juga berbahaya bagi bangsa.
"Begitu banyak situs-situs yang menyerang umat Islam bisa merugikan bangsa kita juga. Kami imbau BNPT bisa duduk bersama dan mencari cara yang mengatasi radikalisme," tambahnya. (Ism)
