Baru Separuh Jalan, Dompet Pemerintah Jebol Rp 146 T

Realisasi penerimaan negara baru tercapai 43,8 persen dari target APBNP 2015.

Dream - Baru melalui paruh pertama 2015, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 tercatat mengalami defisit sebesar Rp 142 triliun. Hal tersebut disebabkan realisasi pendapatan negara baru mencapai Rp 771,4 triliun atau 43,8 persen dari target APBNP 2015 sebesar Rp 1.489,3 triliun.

Sebaliknya, pemerintah telah merealisasikan belanja hingga Rp 913,5 triliun atau 46 persen dari PAGU belanja negara dalam APBNP yaitu sebesar Rp 1.984,1 triliun.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di kantornya seperti dikutip Dream, Kamis, 6 Agustus 2015 mengatakan pendapatan pemerintah selama semester I 2015 bersumber dari penerimaan pajak senilai Rp 621 triliun. 

“ Di sisi lain, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan capaian yang baik dengan realisasi Rp 150,2 triliun atau 55,8 persen dari target dalam APBNP 2015 sebesar Rp269,1 triliun,” kata Menteri Keuangan Bambang PS Brdjonegoro di kantornya, Rabu, 5 Agustus 2015.

Menurut Bambang, realisasi penerimaan PNBP tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yang hanya mencapai 53,3 persen. 

Di sisi belanja, alokasi terbesar pengeluaran pemerintah bersumber dari belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Realisasi belanja pemerintah pusat sendiri mencapai Rp 524 triliun atau 39,7 persen dari PAGU belanja pemerintah pusat dalam APBNP yakni sebesar Rp 1.319,5 triliun.

“ Realisasi belanja pemerintah pusat tersebut antara lain dipengaruhi oleh penyerapan beanja kementerian negara/lembaga (K/L) yang sampai dengan 31 Juli 2015 telah mencapai Rp261 triliun, lebih tinggi banding tealisasi dengan periode yang sama di 2014 sebesar Rp230 triliun,” tutur Bambang. 

Dia memperkirakan belanja modal akan meningkat lantaran proses lelang Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki belanja modal besar sudah rampung. Hal tersebut juga didukung oleh selesainya dokumen DIPA APBNP 2015 serta proses restrukturisasi organisasi/nomenklatur di beberapa K/L.

“ Selain itu, realisasi belanja pemerintah pusat tersebut juga dipengaruhi oleh penyerapan belanja non K/L yang meliputi pembayaran bunya utang, belanja subsidi belanja hibah serta belanja-belanja lain,” tambah Menteri Bambang.

Meski tinggi, pemerintah menyatakan penyerapan belanja non K/L lebih rendah dari tahun 2014 dipicu rendahnya realisasi subsidi.