Besok, Pemerintah Lelang Utang Syariah

Target lelang sukuk kali ini sebesar Rp 4 triliun.

Dream - Selain surat utang syariah (Sukuk) ritel, pemerintah akan kembali menggelar lelang lima seri Surat Berharga Syariah Negara (sukuk negara) besok, Selasa (23/2/2016). Untuk lelang kali ini, pemerintah berharap bisa menampung dana hingga Rp 4 triliun.

Seluruh dana akan digunakan untuk memenuhi sebagian target pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

Dalam keterangan resminya, seperti dikutip Dream, Senin, 21 Februari 2016, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko merinci, kelima seri sukuk yang akan dilelang tersebut terdiri atas satu sukuk berjangka pendek (seri SPN-S) serta empat seri sukuk berbasis proyek (Project Based Sukuk/PBS).

Sukuk SPN-S yang akan dilelang yakni seri SPN-S 10082016 (reopening). Menawarkan imbalan berupa diskonto, sukuk seri ini akan jatuh tempo pada 10 Agustus 2016. Penerbitan SBSN ini menggunakan akad ijarah sale and lease back, dengan underlying asset Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan.

Sementara itu, empat sukuk berbasis proyek yang akan dilelang yaitu seri PBS006 (reopening) jatuh tempo 15 September 2020 dengan imbal hasil 8,25%, PBS009 (reopening) yang jatuh tempo 25 Januari 2018 dengan imbal hasil 7,75%, PBS011 (reopening) yang jatuh tempo 15 Agustus 2023 dengan imbalan 8,75%, dan PBS012 (reopening) yang jatuh tempo 15 November 2031 dengan imbalan 8,875%.

Penerbitan keempat seri sukuk tersebut menggunakan akad ijarah asset to be leased, dengan underlying asset berupa proyek/kegiatan dalam APBN Tahun Anggaran 2016.

Sebagai informasi, lelang akan dibuka 23 Februari 2016 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada pukul 12.00 WIB. Hasilnya akan diumumkan pada hari yang sama, sedangkan setelmen baru dilakukan pada 25 Februari 2016.

Lelang ini bersifat terbuka (open auction) dengan metode harga beragam (multiple price). Dengan demikian, pada prinsipnya semua pihak, baik investor individu maupun institusi dapat menyampaikan penawaran pembeliannya (bids).

Namun, dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran harus melalui peserta lelang yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan. Adapun peserta yang berhak mengikuti lelang dapat dilihat pada tautan ini.