Dream - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku belum bisa memastikan waktu pencairan gaji ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pemerintah masih fokus menangani dampak pandemi Covid-19.

"Gaji ke-13 melihat keseluruhan cara kita eksekusi dalam hal ini akan melakukan evaluasi gimana gunakan anggaran negara semaksimal mungkin. Jadi nanti lihat gaji ke-13," kata Sri Mulyani dikutip dari Merdeka.com, Selasa 21 Juli 2020.

Tahun-tahun sebelumnya, pencairan gaji ke-13 selalu dilakukan pada Juli atau saat memasuki tahun ajaran baru. Namun kali ini, hingga menjelang akhir Juli pemerintah masih belum memutuskan untuk mencairkan gaji ke-13.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, memastikan, tahun ini PNS tetap memperoleh gaji ke-13 karena sudah tercantum dalam anggaran 2020.

Dia menambahkan, kepastian pembayaran gaji ke-13 untuk PNS baru diputuskan pada Oktober 2020 melalui peraturan pemerintah (PP). Proses pencairannya diperkirakan bakal dilakukan pada akhir kuartal IV tahun ini, atau sekitar November-Desember 2020.

"Terkait gaji ke-13, itu nanti bulan Oktober diputuskannya. Diputuskan itu berarti terbit PP," kata Yustinus.

Maaf! Bu Menkeu Sri Mulyani Tak Terima CPNS Baru Sampai 2024

Dream - Kebijakan tegas ditempuh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang akan menghentikan sementara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sampai tahun 2024. Artinya dalam empat tahun ke depan tidak akan ada penambahan pegawai baru di kementeriannya.

Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024.

Dalam kebijakan tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupaya mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang optimal untuk mewujudkan SDM yang adaptif dan technology savy.

"Proyeksi kebutuhan SDM aparatur Kementerian Keuangan untuk jangka waktu 5 tahun dihitung dan disusun secara hati-hati berdasarkan ketentuan yang berlaku, memperhatikan arah kebijakan nasional di bidang pengelolaan SDM aparatur dan kondisi existing SDM Kementerian Keuangan," tulis PMK 77/2020, seperti dikutip Dream, Selasa (7/7/2020).

Dalam penyusunan proyeksi kebutuhan SDM aparatur, Kemenkeu membuat kajian berdasarkan pada lima asumsi. Pertama adalah arahan Menteri Keuangan untuk menerapkan kebijakan minusgrowth mulai tahun 2020, pelaksanaan moratorium rekrutmen CPNS umum dan lulusan PKN STAN pada tahun 2020-2024.

Kemenkeu juga mempertimbangkan proyeksi pegawai keluar dihitung melalui prediksi pegawai yang memasuki batas usia pensiun (BUP) dan pegawai keluar non pensiun sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Jumlah prediksi pegawai BUP berdasarkan pada data per Januari 2020.

Dua asumsi lainnya adalah pemenuhan pegawai baru tahun 2020 berasal dari rekrutmen umum tahun 2019, serta kecukupan anggaran dan sarana prasarana pendukung lainnya.

Prioritaskan Pegawai Generasi Y dan X

Berdasarkan data yang ada, total pegawai Kemenkeu per 1 Januari 2020 mencapai 82.451 orang. Berdasarkan unit eselon I, pegawai Kemenkeu terbanyak berada di Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sejumlah 46.468 orang atau 56,35 persen, dan terbanyak kedua yakni pegawai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejumlah 16.909 orang atau 20,5 persen.

"Proporsi dalam generasi adalah sebanyak 25 persen generasi Z, 40 persen generasi Y, 29 persen generasi X, dan 6 persen generasi Baby Boomer," jelas Kemenkeu.

Pada 2024, Kemenkeu menargetkan jumlah pekerjanya yang berasal dari generasi Y dan Z atau milenial bisa mencapai 69 persen dari total pegawai yang ada.

Strategi Pemenuhi SDM Kemenkeu Tanpa Pegawai Baru

Kebijakan minus growth diimplementasikan melalui moratorium rekrutmen CPNS, redistribusi pegawai dan implementasi kebijakan exit strategy.

Moratorium rekrutmen CPNS dilaksanakan tahun 2020-2024, sementara moratorium mahasiswa PKN STAN dilakukan pada tahun 2020, yang dapat diberlakukan pula pada tahun-tahun berikutnya dalam hal diperlukan sebagai dukungan upaya pencapaian target minus growth.

Sementara untuk memenuhi kebutuhan SDM di sepanjang periode tahun ke depan, kemenkeu akan mengoptimalisasi pemenuhannya melalui redistribusi pegawai secara bertahap bagi unit/ satuan kerja dengan kebutuhan SDM yang mendesak, pengembangan kompetensi pegawai, dan dalam hal dibutuhkan SDM dengan kompetensi tertentu yang tidak dapat dipenuhi dari internal, akan dipenuhi melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah denganPerjanjian Kerja (PPPK) secara selektif dan terbatas.